Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dody AS Dalimunthe dan Heddy A Pritasa

Dody AS Dalimunthe dan Heddy A Pritasa

Perlunya Skema Asuransi Bencana di Revisi UU Penanggulangan Bencana

Kamis, 26 November 2020 | 11:46 WIB
Dody AS Dalimunthe*) dan Heddy A Pritasa**)

Catatan sejarah bencana di Tanah Air memiliki daftar yang panjang, dan bahkan masih menjadi penelitian ilmiah di dalam maupun luar negeri. Sayangnya, sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko, Indonesia belum memiliki skema asuransi bencana.

Sebagian dari daftar panjang bencana di Tanah Air, di antaranya adalah letusan Gunung Krakatau tahun 1883 yang mengikis kota Banten kuno dan sekitarnya, bahkan telah diprediksikan dalam buku sejarah kuno Kitab Raja Purwa yang ditulis oleh filsuf terkenal Ronggowarsito tahun 1869.

Gempa bumi yang diikuti tsunami di Nangroe Aceh Darussalam pada 26 Desember 2004 menewaskan le bih dari 200 ribu nyawa, dan lebih banyak lagi korban di Negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Pakistan. Gempa di Lombok pada akhir Juli-pertengahan Agustus 2018 menewaskan lebih dari 500 jiwa dan menghancurkan lebih dari 76.000 bangunan yang sebagian besar merupakan rumah tinggal.

Pascagempa dan tsunami di Aceh tahun 2004, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ditujukan untuk menanggulangi dampak bencana nasional. Setahun kemudian dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki kewenangan pemerintah setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia.

Pemerintah juga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Regulasi tentang pengelolaan bencana pada prinsipnya adalah seperangkat alat kebijakan, aspek hukum, rencana aksi dan pembentukan kelembagaan untuk mengelola dan mengurangi dampak ke rugian.

Manajemen risiko bencana mencakup juga komunikasi untuk memberikan informasi yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Untuk itu dalam manajemen risiko bencana mencakup langkah mitigasi risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi atau pemulihan pascabencana. UU 24/2007 mengartikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan merusak harta benda, nyawa manusia, dan aktivitas manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun nonbencana alam.

Bencana besar membuat pemerintah berkomitmen mengubah paradigma manajemen risiko bencana dari tin dakan darurat menjadi tindakan preventif, dan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Telah banyak penelitian terkait penanggulangan bencana sebagai upaya membentuk ketahanan ekonomi masyarakat pascagempa. Juga penelitian tentang bentuk mitigasi risiko untuk mengurangi dampak kerugian akibat gempa. Salah satu bentuk mitigasi risiko adalah skema asuransi bencana di Indonesia. Namun, Indonesia belum memiliki skema asuransi nasional untuk melindungi dampak kerugian yang terjadi.

Paradigma Mitigasi Risiko Bencana

Sebagai tahap awal manajemen risiko bencana, mitigasi merupakan fase yang lebih penting daripada tanggap darurat maupun rehabilitasi. Hasil studi Bank Dunia tentang dana mitigasi menunjukkan bahwa menginvestasikan US$ 1 akan mengamankan kerugian finansial US$ 75.

Dengan demikian, mitigasi adalah upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan melalui aspek politik, teknis dan sosial ekonomi. Tiga bencana besar di Indonesia tahun 2018: gempa di Lombok, gempa dan likuifaksi di Palu-Donggala, tsunami di Selat Sunda, telah mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar dan ratusan orang meninggal atau hilang. Gempa Lombok, misalnya, mengakibatkan 436 orang meninggal dengan kerugian finansial lebih dari Rp 12 triliun.

Skema Asuransi

Indonesia sepertinya belum memiliki program mitigasi keuangan. Hampir seluruh penyelesaian bencana menggunakan biaya darurat dari APBN.

Dalam tiga bencana tahun 2018, rumah tinggal paling banyak terkena dampak rusak berat. Setelah memeriksa database statistik dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dan Reasuransi Maipark, rumah hunian yang rusak tersebut sebagian besar tidak memiliki asuransi.

Penanganan penanggulangan bencana yang dilakukan peme rintah saat ini dipandang mengge rus anggaran negara untuk tanggap darurat. Informasi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mencatat rata-rata contingency reserve tahun 2000–2017 sebesar Rp 3,1 triliun yang dapat dipergunakan untuk membiayai dampak bencana.

Namun rata-rata direct economic losses yang terja di akibat bencana dalam kurun waktu tahun 2000–2006 sebesar Rp 22,8 triliun.

Dengan demikian terdapat financing gap sebesar Rp 19,75 triliun atau 78% dari kerugian ekonomi akibat bencana yang ha rus disediakan, akibat masih belum memadainya kemampuan pemerintah dalam menanggung pembiayaan bencana dari sumber APBN/APBD.

Oleh karena itu, BKF menyusun strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang salah satunya adalah transfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarang terjadi namun memberikan dampak kerugian besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyampaikan skema tersebut pada IMF – WB Annual Meeting di Bali bulan Oktober 2018 dan dalam pertemuan negara- negara anggota program_Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF) di Fiji bulan Mei 2019.

Dalam implementasinya kemudian diperkenalkan_public asset insurance dengan menerbitkan regulasi Asuransi Barang Milik Negara (ABMN).

Oleh karena itu, dalam penanganan bencana diperlukan keterlibatan asuransi dalam mekanisme yang terintegrasi antara pemerintah dan perusahaan asuransi komersial dalam rangka keseimbangan anggaran negara dan peningkatan kapasitas industri asuransi. Karena adanya keterlibatan aspek hokum dan birokrasi dalam koordinasi penanganan penanggulangan bencana, skema asuransi tersebut lebih baik dicantumkan dalam Undang Undang.

Revisi UU Penanggulangan Bencana

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sepakat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai inisiatif DPR, dan telah resmi membentuk panitia kerja yang dipimpin Ketua Komisi VIII Yandri Susanto.

Setidaknya ada tiga aspek yang membuat Komisi VIII mengusulkan Revisi UU Penanggulangan Bencana, yaitu pertama, aspek filosofis, di mana negara bertanggung jawab memberikanperlindungan kepada warga negara jika terjadi bencana.

Kedua; aspek sosiologis. Sebagai Negara yang berada di wilayah rawan bencana, ditambah pandemi Covid-19, bencana menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan dampak psikologis yang dapat menghambat pembangunan nasional.

Ketiga, aspek yuridis. UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah tak lagi sesuai dengan perkembangan kebencanaan saat ini, sehingga memerlukan penanggulangan bencana yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu. Dewan Per wakilan Daerah (DPD) juga membuat usulan yang sama.

Dalam naskah akademiknya tercantum bahwa tantangan dalam penanggulangan bencana telah mengalami perkembangan dibandingkan kondisi 10 tahun lalu, di mana pengelolaan penanggulangan bencana juga didorong sebagai investasi ekonomi untuk menyelamatkan atau mengamankan hasil-hasil pembangunan. Hal ini tentu saja berbeda dengan pandangan konvensional yang melihat penanggulangan bencana sebagai aktivitas penyelamatan nyawa.

Selain itu, pandangan para pelaku penanggulangan bencana juga masih berorientasi pada upaya tanggap darurat dan masih berupa pemberian bantuan fisik. UU 24/2007 sebenarnya sudah menunjukkan peluang asuransi sebagai salah satu mekanisme alternatif dalam penanggulangan bencana, yaitu dengan adanya kegiatan pengumpulan dana darurat dan distribusi.

Untuk mengatasi besarnya jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah, perlu ada sistem khusus transfer risiko melalui berbagi dengan sektor swasta. Kerja sama semacam ini dinamakan PPP (Public Private Partnership). Tahun 2016, BNPB menyebutkan perlunya asuransi bencana bagi masyarakat Indonesia.

Skema asuransi bencana pernah secara konseptual disepakati antara BNPB dan DPR pada 2010. Namun karena tidak ada nya undang-undang khusus yang mengatur tentang mekanisme aliran dana, inisiatif ini akhirnya gagal.

Penekanan perlunya aspek hokum dalam menjalankan skema asuransi bencana inilah yang mendorong industri asuransi mengimbau kepada pemerintah dan DPR agar memasukkan mitigasi risiko bencana melalui asuransi ke dalam Revisi UU Penanggulangan Bencana, karena dalam Rancangan UU ini belum ada pasal yang menyebutkan hal tersebut Berkaca dari pengalaman beberapa negara dalam penanganan risiko bencana, skema asuransi su dah masuk dalam regulasi di negara tersebut.

Jepang memiliki Japan Earthquake Reinsurance sebagai badan khusus yang dipercaya menangani asuransi untuk rumah hunian rawan, dengan keterlibatan pemerintah dan perusahaan asuransi dalam membayarkan kerugian akibat bencana gempa. Turki memiliki Trukey Catastrophe Insurance Pool. Di Taiwan ada Taiwan Residential Earthquake Insurance Fund yang bertujuan memberikan perlindungan asuransi bagi pemilik rumah hunian warga.

Ketiga negara tersebut memiliki kemiripan dengan Indonesia sebagai negara rawan bencana. Perbedaannya, pemerintah Indonesia belum menggunakan mekanisme asuransi untuk memitigasi kerugian.

Pengalaman ketiga Negara tersebut telah menunjukkan kepada kita bahwa menggunakan mekanisme asuransi sebagai alat mitigasi akan memberikan beberapa manfaat dan nilai tambah daripada menggunakan APBN untuk dana darurat dan biaya rekonstruksi rehabilitasi bagi korban bencana.

Manfaat dan nilai tambah bagi pemerintah berdasarkan pengalaman dari ketiga negara tersebut adalah pertama, mekanisme asuransi merupakan biaya tetap daripada bia ya variabel, sehingga anggaran negara tidak akan berfluktuasi dan pemerintah akan membuat rencana anggaran secara pasti. Jika tidak ada asuransi, pemerintah akan se ring menggunakan anggaran negara untuk biaya rekonstruksi rumah tinggal yang rusak.

Kedua, semua asuransi untuk rumah hunian bersifat wajib, sehingga biaya premi akan lebih rendah dari yang seharusnya. Pemerintah menyubsidi premi dengan menerapkan tarif yang lebih rendah untuk asuransi bangunan tempat tinggal.

Ketiga, pool asuransi dari ketiga Negara tersebut merupakan kerja sama pemerintah dan sektor swasta, yaitu perusahaan asuransi atau reasuransi. Dalam struktur reasuransi kumpulan, pemerintah terlibat dalam lapisan reasuransi bawah atau atas.

Keempat, dengan menerapkan asuransi wajib rumah tinggal, pemerintah tidak hanya melindungi warganya dari bencana, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan asuransi untuk melindungi harta benda masyarakat.

Kelima, jika di masa asuransi tidak terjadi bencana, pemerintah berhak mendapatkan semacam 'no claim bonus' yang dapat digunakan untuk mengumpulkan cadangan darurat bencana atau potongan premi untuk periode asuransi tahun berikutnya.

Keenam, ada beberapa dampak tam bahan seperti potongan harga premium untuk rumah yang dibangun dengan kualitas tahan gempa.

*) Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

**) Direktur PT Reasuransi Maipark Indonesi

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN