Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ganda Situmorang, Pemerhati kehutanan dan lingkungan

Ganda Situmorang, Pemerhati kehutanan dan lingkungan

PETI, Bom Waktu Pencemaran Lingkungan

Ganda Situmorang, Rabu, 12 Juni 2019 | 09:25 WIB

Hari Lingkungan Hidup yang setiap tahun diperingati pada tanggal 5 Juni, seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya untuk bersama-sama memerangi penggunaan merkuri dan melakukan penegakan hokum terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). aik merkuri maupun PETI sama-sama merusak lingkungan. PETI menjadikan hutan tanpa makna, karena gundul.

Merkuri merusak kesuburan tanah dan lingkungan. Selain merusak kelestarian alam, merkuri juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ironisnya, baik pemerintah maupun para stakeholders lainnya tidak dapat berbuat banyak, meskipun selama bertahun-tahun merkuri digunakan di lokasi PETI.

Sebagai anak bangsa, kita tentu tidak ingin lingkungan kita tercemar dan anak cucu kita menanggung derita berkepanjangan di masa datang. Dengan memberantas peredaran merkuri, akan banyak dampak positif yang dihasilkan, khususnya bagi keberlangsungan lingkungan.

Jauh dari Harapan

Pada tahun 2030 mendatang, Indonesia mencanangkan terbebas dari emisi merkuri. Untuk mendukung tekad itu, pada tahun 2017 pemerintah dan DPR menerbitkan Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri).

Setelah dua tahun UU itu diterbitkan, tampaknya cita-cita Indonesia agar terbebas dari emisi merkuri masih jauh dari harapan. Berdasarkan data United Nations Environmental Program (UNEP) tahun 2013, PETI masih menempati posisi sebagai penyumbang utama emisi merkuri, yaitu sebanyak 37%. Setiap tahun, Indonesia yang termasuk dalam daftar tiga teratas penghasil emisi merkuri global, melepaskan sedikitnya 340 metrik ton merkuri, di mana 57,5% merkuri dilepaskan oleh kegiatan tambang emas skala kecil.

Dari jumlah itu, 60% dilepaskan ke udara, 20% ke air, dan sisanya dilepaskan ke tanah. Data empiris juga menunjukkan bahwa PETI tersebar merata hampir di seluruh wilayah di Indonesia, membentang mulai dari Provinsi Aceh, menyebar ke Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, hingga Papua.

Lebih memprihatinkan lagi, aktivitas PETI tidak mengantongi izin usaha pertambangan resmi yang dikeluarkan pemerintah. Jika faktanya seperti itu, dapat dipastikan aktivitas usaha tersebut illegal karena tanpa dilengkapi dokumen administrasi pelaku usaha, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Aktivitas PETI umumnya berskala kecil, hanya terdapat satu line mesin pengolah sederhana yang dioperasikan 4-5 orang pekerja. Namun, PETI tidak bisa disepelekan. Sebab, penambang liar seringkali bekerja secara berkelompok dan sporadis sehingga bisa mencapai skala yang masif di dalam suatu kawasan, hingga ratusan orang.

Ditambah lagi, kegiatan PETI umumnya berlangsung tanpa prosedur baku, baik kesehatan dan keselamatan kerja (K3) maupun kelestarian lingkungan. Praktik PETI berpotensi besar menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor, erosi, serta pencemaran lingkungan, baik sungai maupun tanah akibat penggunaan logam berat merkuri.

Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir terjadi sejumlah kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, di antaranya di Kabupaten Kotabar u, Kalimantan Selatan empat orang tewas.

Selain itu, bencana longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara) menewaskan 16 orang, dan di Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor (Jawa Barat) menewaskan dua orang. Kejadian seperti ini harus segera dihentikan untuk mencegah lebih banyak korban.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa aktivitas PETI hampir pasti menggunakan merkuri dalam proses penambangan emas. Merkuri adalah jenis logam berat berbahaya, baik bagi lingkungan ekologi dan kesehatan manusia. Merkuri adalah pembunuh senyap. Penggunaan merkuri pada aktivitas PETI dapat memicu terjadinya kelainan fungsi saraf pada tubuh manusia. Hal ini sesuai data empiris tragedi Minamata di Jepang tahun 1958.

Terlepas dari kontroversinya itu, tragedi Teluk Buyat (Sulawesi Utara) yang naik ke permukaan pada tahun 2004, seharusnya menjadi momentum berharga bagi perbaikan pengawasan terhadap izin pemanfaatan dan peredaran merkuri di Indonesia.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, hasil uji laboratorium pada tahun 2013 untuk mengkaji seberapa besar dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan aktivitas PETI sungguh mencengangkan. Danau Lebo’ yang sangat dekat dengan lokasi PETI tercemar merkuri 0,466 mg/l, di atas nilai baku mutu yang distandarkan, yaitu 0,001 mg/l.

Ada sejumlah opsi terkait penertiban PETI dan penggunaan merkuri di kawasan PETI. Pertama, memutus mata rantai aktivitas PETI dengan cara memperketat izin peredaran dan larangan pemakaian merkuri tanpa izin usaha pertambangan.

Kedua, memfasilitasi tambang rakyat ke dalam satu kawasan pertambangan rakyat (KPR) di lokasi yang telah ditentukan. Kawasan KPR mungkin bisa memberikan insentif bagi pelaku PETI untuk beralih ke izin usaha pertambangan di lookasi KPR.

Selain mempermudah pengawasan aspek K3 dan Amdal, hal itu dapat membantu merealisasikan potensi pendapatan asli daerah (PAD) di lokasi KPR. Apa pun kebijakan yang diambil akan semakin efektif jika disertai penegakan hukum (law enforcement) yang konsisten. Kemiskinan Struktural

Sampai saat ini, angka kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa di lokasi PETI tergolong tinggi. Fakta ini sebenarnya tidak mengherankan karena praktik PETI tidak sesuai standard operating procedure (SOP) pada K3.

Selama triwulan I-2019, puluhan korban jiwa melayang akibat kecelakaan kerja di seluruh kawasan PETI di Indonesia. Sebagian besar kecelakaan kerja diakibatkan timbunan tanah longsor dan keracunan. Tingginya kecelakaan kerja di kawasan PETI tentu sangat berpotensi menimbulkan kemiskinan struktural. Apalagi yang menjadi korban adalah figur kepala keluarga, yang merupakan pencari nafkah utama bagi keluarganya.

Setiap figur kepala keluarga yang menjadi korban jiwa berakibat pada terbentuknya kemiskinan structural baru terhadap keluarga, yaitu anak dan istri yang ditinggalkan.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa bekerja di PETI mungkin pilihan paling logis bagi sebagian orang yang sedang menghadapi kemelut ekonomi. Di Kalimantan Barat, turunnya harga komoditas sawit, rotan, dan hasil perkebunan lainnya dalam 10 tahun terakhir telah memicu gelombang pengangguran.

Di antara para penganggur ini banyak yang beralih menjadi pekerja di kawasan PETI. Ditengarai ada kolaborasi para aktor pengendali (patron), seperti pemodal, pengepul, dan back-up oknum aparat keamanan di balik semaraknya aktivitas PETI. Bahkan, ada juga dugaan bahwa beberapa pemodal berasal dari luar negeri.

Rente ekonomi yang paling besar dari aktivitas PETI pun dinikmati para aktor pengendali, sebab amat jarang para pekerja PETI terangkat derajat ekonominya. Kondisi kerja di kawasan PETI tak ubahnya eksploitasi sumber daya alam dan manusia, ibarat perbudakan di zaman modern (modern slavery). Di PETI kawasan Pongkor (Jawa Barat), misalnya, para pekerja PETI yang merupakan pendatang bahkan ada yang sampai menetap dan menikah dengan penduduk lokal, namun dengan taraf hidup yang tetap tidak beranjak naik.

Di kawasan hutan bagian selatan Papua, tepatnya di sungai Deiram Hitam, aktivitas PETI dilakukan oleh orang dari luar kawasan. Akses ke lokasi itu hanya dapat ditempuh menggunakan helikopter. Sementara masyarakat asli suku Korowai tetap hidup dalam kemiskinan.

Pada pertengahan 2018, sebanyak 10 penambang ilegal tewas menghirup gas beracun saat menambang di bekas tambang emas di Gunung Suge, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat). Pada Februari 2019 di Desa Bakan, Bolaang Mongondow, delapan orang meninggal dan puluhan orang terjebak di dalam lubang galian tambang.

Ekonomi Berkelanjutan

Persoalan lain tak kalah pelik yang diakibatkan aktivitas PETI adalah kerusakan lingkungan yang parah, baik fisik maupun ekologis. Di Desa Gunung Prabu, Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat), satu kawasan PETI yang sudah cukup lama beroperasi secara kasat mata menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Desa Gunung Prabu tidak jauh dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika.

KEK Mandalika adalah salah satu program prioritas nasional yang digenjot oleh pemerintah selama 4,5 tahun terakhir untuk meningkatkan perekonomian NTB dari sektor pariwisata. KEK tersebut menyasar wisatawan domestik dan mancanegara. Keindahan alam dan kelestarian lingkungan alami menjadi produk wisata primadona KEK Mandalika. Hal ini sangat kontras dengan aktivitas PETI yang berlokasi hanya sepelemparan batu dari KEK tersebut.

Aktivitas PETI di Gunung Prabu sampai kini masih berlangsung dalam skala yang masif. Belum terlihat upaya nyata dari pemerintah dan instansi berwenang terkait untuk penertiban maupun penegakan hukum secara tegas. Para pihak yang menjadi pemangku kepentingan pun seper tinya kompak dan sama-sama merasakan rente ekonomi jangka pendek dari aktivitas ilegal ini. Padahal sesungguhnya fenomena PETI ini tak ubahnya bom waktu permasalahan sosial dan lingkungan yang siap meledak kapan saja.

Mirisnya, kerusakan lingkungan akan berdampak jangka panjang berupa perubahan bentang alam (landscape), tanah longsor dan erosi, serta pencemaran air dan lahan pertanian oleh penggunaan merkuri. Dampak negatif ini akan dirasakan bukan saja oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi anak cucu.

Jargon pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak semata-mata menyasar aspek keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sektor pariwisata yang sedang digalakkan pemerintah, sebenarnya bisa menjawab tantangan itu.

Efek berganda (multiplier ef fect) dari kegiatan industri pariwisata membuka peluang dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat lokal ke berbagai jenis turunan industry pariwisata, seperti kerajinan tangan, seni budaya, penginapan, kuliner, oleh-oleh lokal, pemandu wisatawa, angkutan lokal, jasa pencucian pakaian (laundry), dan sebagainya.

Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan praktik PETI yang hanya mendatangkan kemakmuran bagi segelintir aktor, tetapi menghadirkan petaka jangka panjang bagi lingkungan dan generasi masa depan. Biaya lingkungan akibat PETI jika dihitung dengan konsep biaya imbalan (opportunity cost) antara sektor pariwisata dan PETI, sangat besar. Di samping biaya lingkungan tersebut, kita patut berhitung tentang potensi ekonomi berupa pendapatan asli daerah (PAD) yang luput akibat aktivitas PETI. Mari benahi dan jaga lingkungan kita dari ancaman bom waktu bernama PETI.

Ganda Situmorang, Pemerhati kehutanan dan lingkungan

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA