Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Anton W Sumarlin, Dosen Universitas Prasetiya
Mulya dan Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Anton W Sumarlin, Dosen Universitas Prasetiya Mulya dan Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pilkada dan Kesejahteraan Pascapandemi

Senin, 26 Oktober 2020 | 08:23 WIB
Anton W Sumarlin ^)

Pemilu daerah (pilkada) tahun ini tampaknya paling menyedot perhatian publik setelah pilkada DKI 2017. Kali ini, tensi pro dan kontra terhadap hajatan pilkada 2020 kian tinggi seiring kasus pandemi Covid-19.

Meski ada penolakan masyarakat, pemerintah memutuskan pilkada serentak di 270 daerah tetap digelar pada 9 Desember 2020, mundur dari jadwal semula 23 September 2020. Tahapan pilkada sudah dimulai dengan catatan, yakni pilkada 2020 mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

Mungkin saja, keputusan terse but juga didasarkan pada pengalaman Korea Selatan dan Polandia yang sukses melaksanakan pemilu di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih di kedua negara itu mencatat rekor tertinggi.

Menyikapi realitas politik ini, perdebatan pilkada sudah semestinya dihentikan. Justru kita perlu mendorong bagaimana pilkada bisa sukses. Bukan hanya saat pelaksanaan, tetapi juga sukses pascapemilu. Pasalnya, tantangan dan harapan masyarakat jauh lebih besar dan kompleks terhadap hasil pilkada. Banyak persoalan sosial ekonomi pascapandemi harus segera dicarikan solusinya di banyak daerah.

Pandemi Covid-19 telah membuat masyarakat dan sistem politik berada pada tingkat stress yang tinggi. Kondisi ini rentan memicu konflik horizontal. Krisis ekonomi akibat Covid-19 bisa menjadi benih gejolak sosial di daerah. Belum lagi, sebagai imbas dari pilkada, kalangan elite politik seringkali mengeksploitasi kondisi tersebut demi kepentingan kekuasaan.

Ada harapan besar krisis kesehatan akibat Covid-19 bisa cepat selesai, seiring kemajuan penemuan dan produksi vaksin

Covid-19. Namun, krisis ekonomi sebagai dampak pandemi tampaknya butuh waktu pemulihan yang lebih panjang dan energi ekstra. Karena itu, sebagaimana dilapor kan majalah TIME edisi awal Agustus 2020, pandemi Covid-19 memberi pelajaran penting. Konteks pemilu tahun ini berubah total, tapi fundamental isu publik pemilih tak berubah.

Survei Pew Research Center di Amerika Serikat baru-baru ini juga menunjukkan bahwa di tengah dominannya isu krisis kesehatan ternyata publik masih lebih concern terhadap masalah ekonomi. Bahkan, isu ekonomi dan kesehatan mengalahkan isu terkait politik.

Dengan demikian, pandemi Covid-19 menegaskan bahwa pil kada semakin menguatkan sim pul politik dan ekonomi. Pilkada dimaknai bukan sebagai tujuan kekuasaan, tetapi lebih sebagai sarana atau seni persuasi untuk mencapai kesejahteraan bersama (bonum commune).

Meminjam istilah Presiden Joko Widodo, pilkada menjadi pintu gerbang mewujudkan pemerintah daerah yang efektif guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Artinya, pilkada tidak sekadar menjadi instrument terciptanya demokrasi politik, tetapi sejatinya lebih pen ting bagi terwujudnya bonum commune di daerah.

Bila didefinisikan dalam perspektif ekonomi pasar tenaga kerja, kesejahteraan berarti pertumbuhan pangan atau resources lebih tinggi daripada pertumbuhan populasi. Artinya, kesejahteraan terwujud ketika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap semakin banyak tenaga kerja baru. Namun, saat ini kondisinya terbalik. Pertumbuhan populasi jauh lebih tinggi ketimbang partum buhan pangan atau resources se hingga secara otomatis lahan un tuk bekerja semakin berkurang.

Secara teori, kini pertumbuhan ekonomi sebesar 1% ekuivalen dengan serapan 100 ribu tenaga kerja baru. Angka ini jauh lebih rendah dibanding tiga decade lalu sebesar 750 ribu tenaga kerja baru. Bahkan seiring perkembangan teknologi, ke depan serapan tenaga kerja bakal kian rendah: sekitar 75 ribu orang per pertumbuhan ekonomi 1%.

Untuk menghadapi ketidakseimbangan ini, upaya pening katan kesejahteraan di pasar tenaga kerja dilakukan dengan kebijakan upah minimum regional (UMR). Asumsinya, kebijak an UMR dibuat bersama. Namun bia sanya, UMR dari kepala dae rah lebih tinggi daripada UMR pe ngusaha. Konsekuensinya, justru memicu pengangguran naik.

Masalah kesejahteraan ekonomi semakin berat. Upaya peningkatan kemakmuran di daerah akan kian sulit. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan tidak bisa hanya diwujudkan melalui kepedulian dan komitmen kepala daerah terpilih. Namun, sangat dibutuhkan dan ditentukan kecerdasan, integritas dan leadership yang kuat dari pemimpin daerah.

Dalam implementasinya, ada beberapa langkah sekaligus harapan terhadap kepala daerah hasil pilkada 2020. Pertama, kepala daerah harus berani melakukan perampingan eselonisasi dan organisasi badan/dinas dan bisa menggerakkan jajaran birokrasi secara tepat guna. Termasuk da lam kaitan hubungan dengan pemerintah pusat.

Kerap terjadi, kepala daerah dari hasil pilkada langsung justru membuat program pembangunan dan visi-misi pemerintah daerah yang tidak bersesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat. Kepala daerah lebih memprioritaskan pemenuhan janjinya selama pilkada daripada mengikuti rencana pembangunan nasional (Mubarok, 2015).

Kedua, dalam jangka pendek kepala daerah dituntut kecepatannya merealisasikan penye rapan realokasi dan refocusing anggaran penanganan Covid-19. Namun tetap diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Ketiga, dalam kondisi fiskal yang berat akibat pandemi, kepala daerah dituntut untuk mampu melihat potensi pendanaan di luar APBD yang defisit. Apalagi, dana tabungan masyarakat di daerah saat ini masih tinggi. Kepala daerah perlu kreatif dan inovatif menciptakan produk in vestasi untuk membiayai pembangunan.

Keempat, kepala daerah nantinya dituntut kemampuannya dalam memetakan pemanfaatan potensi daerah yang belum terga rap. Ke depan, tidak bisa lagi hanya bergantung pada investasi asing. Mengapa demikian?

Covid-19 telah memberi pelajaran penting, yakni kita terlalu welcome terhadap investasi asing. Namun ternyata investasi ini hanya jadi kedok atau buffer bagi barang impor. Harus diakui bahwa di era demokrasi saat ini langkah-langkah tersebut tidak bisa dilakukan oleh kepala daerah (eksekutif) saja.

Dibutuhkan pendekatan ke bijakan politik ekonomi yang kuat dari semua pemangku kepentingan di daerah, yakni legislatif (DPRD) dan media massa. Karena itu, secepatnya ketiga pilar tersebut mencari jalan ber politik demi kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi di daerah.Media massa berperan besar dalam melakukan edukasi politik ekonomi ke publik.

*) Dosen Universitas Prasetiya Mulya dan Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (Tulisan ini pernah disampaikan dalam webinar nasional yang diselenggarakan Komunitas Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN