Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Chairul Adi, pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI, dan PhD Candidate di Department of Political Economy, The University of Sydney.

Chairul Adi, pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI, dan PhD Candidate di Department of Political Economy, The University of Sydney.

Platform e-SBN dan Efektivitas Mitra Distribusi

Chairul Adi, Senin, 2 Desember 2019 | 15:18 WIB

Pemerintah baru saja menerbitkan Sukuk Tabungan seri ST-006, yang merupakan seri terakhir dari sepuluh seri SBN (Surat Berharga Negara) Ritel yang terbit tahun ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, frekuensi penerbitan SBN Ritel tahun ini meningkat signifikan. Hal ini seiring diimplementasikannya platform e-SBN yang memungkinkan transaksi pembelian dilakukan secara online.

Sejak pertama kali diujicobakan pada seri SBR003 tahun 2018, e-SBN cukup sukses menggaet lebih banyak investor ritel. Hampir 150 ribu investor individu membeli SBN Ritel selama tahun 2019, sekitar 90 ribu di antaranya merupakan investor baru. Data Kementerian Keuangan juga menunjukkan bahwa investor milenial cukup mendominasi penerbitan seri-seri SBN Ritel dalam setahun terakhir.

Kemudahan bertransaksi yang ditawarkan melalui e-SBN menjadi salah satu alasannya. Bukan hanya itu, diturunkannya minimal investasi menjadi hanya sebesar Rp 1 juta juga menjadi daya tarik tersendiri. Dengan jumlah tersebut, investasi di SBN Ritel kini lebih terjangkau bagi kalangan first jobber dan mahasiswa. Keterlibatan perusahaan fintech sebagai Mitra Distribusi juga turut mendongkrak pertumbuhan jumlah investor baru dan memperluas jaringan distribusi yang sebelumnya didominasi perbankan.

Perilaku Mitra Distribusi

Dari sepuluh seri SBN Ritel yang diterbitkan dalam tahun 2019, pemerintah sukses menghimpun dana sekitar Rp 49,9 triliun, naik dari tahun 2018 sebesar Rp 46 triliun yang bersumber dari lima kali penerbitan. Meskipun secara frekuensi merupakan yang terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, jumlah penerbitan SBN Ritel selama tahun 2019 bukanlah yang terbesar. Pada tahun 2016, total penerbitan SBN Ritel mencapai sekitar Rp 57,7 triliun, hanya dari empat seri, yakni SBR002 (konvesional non-tradable), ST-001 (syariah non-tradable), ORI013 (konvensional tradable), dan SR009 (syariah tradable). Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya frekuensi penerbitan tidak serta merta berdampak pada meningkatnya jumlah penjualan.

Selain itu, data yang ada juga menunjukkan adanya tren penurunan jumlah pembelian di pasar perdana, baik untuk seri tradable maupun non-tradable. Penerbitan SBR008 (non-tradable) bulan September 2019, misalnya, hanya berhasil mengumpulkan sekitar Rp 1,9 triliun, kurang dari separuh penerbitan SBR005 awal tahun 2019 yang mencapai lebih dari Rp 4 triliun. Angka tersebut merupakan yang terendah dari seluruh seri SBR yang pernah ada. Sementara itu, dari penerbitan ORI016 (tradable) hanya berhasil terkumpul Rp 8,2 triliun, terendah untuk penerbitan seri ORI dalam sembilan tahun terakhir.

Jika dikaitkan dengan target pemenuhan pembiayaan tahunan, hal tersebut tentu saja bukan masalah besar bagi pemerintah mengingat kontribusi SBN Ritel terhadap total penerbitan SBN terbilang masih sangat kecil. Sebagai ilustrasi, total penerbitan SBN Ritel selama setahun dapat dengan mudah dipenuhi hanya dari dua atau tiga kali lelang mingguan SUN/SBSN. Namun di tengah upaya gencar pemerintah untuk melakukan pendalaman pasar keuangan, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian yang serius.

Beberapa faktor diperkirakan menjadi alasan menurunnya appetite investor terhadap instrumen SBN Ritel beberapa waktu terakhir. Yang pertama dan sangat jelas terlihat adalah faktor tingkat kupon/imbal hasil yang ditawarkan. Sejak bulan Juli 2019, Bank Indonesia mulai memangkas suku bunga acuan sehingga berdampak turunnya kupon/imbal hasil yang ditawarkan pemerintah.

Pemerintah sendiri menghadapi dilema ketika menentukan tingkat kupon/imbal hasil SBN Ritel. Investor tidak akan tertarik membeli jika kupon yang ditawarkan terlalu rendah, hal yang sebenarnya wajar untuk suatu instrumen bebas risiko (default risk-free investment). Sebaliknya, kupon yang terlalu tinggi akan meningkatkan biaya bunga yang harus dikeluarkan pemerintah. Selain itu, kupon SBN Ritel yang terlalu tinggi dapat berakibat kanibalisme terhadap produk keuangan lainnya yang justru akan menjadi kontraproduktif dalam konteks yang lebih makro.

Sebenarnya bukan hal baru bahwa imbal hasil masih menjadi faktor utama keputusan investasi bagi sebagian besar investor di Indonesia, dibanding faktor lain, misalnya kesesuaian profil risiko dan diversifikasi portofolio. Tentu bukan hal yang salah menggunakan besaran imbal hasil sebagai dasar keputusan berinvestasi. Menjadi kurang tepat ketika kemudian besaran imbal hasil dijadikan satu-satunya parameter dalam melakukan komparasi produk-produk keuangan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pasar keuangan menjadi akar masalah klasik selama bertahun-tahun. Di sinilah seharusnya agen pemasaran berperan penting dalam mengedukasi investor.

Selain faktor tingkat kupon/imbal hasil, faktor perilaku Mitra Distribusi dalam memasarkan produk juga diperkirakan turut berperan atas rendahnya pertumbuhan SBN Ritel. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemasaran oleh Mitra Distribusi, khususnya perbankan, cenderung terfokus pada nasabah prioritas. Hal ini terkonfirmasi dari data pemesanan per individu yang rata-rata selalu berada di kisaran Rp 200 juta meskipun pembelian dipatok minimum hanya Rp 1 juta.

Kondisi tersebut dapat dipahami karena nasabah prioritas umumnya telah familiar dengan SBN Ritel sehingga tidak memerlukan effort terlalu besar untuk menjelaskannya. Sebaliknya, menjaring investor ritel baru dengan fresh money butuh upaya ekstra dan biaya yang tidak murah, sementara nilai transaksi yang dihasilkan umumnya jauh lebih sedikit.

Hal itu pulalah yang mungkin menjadi penyebab lambannya pertumbuhan indeks literasi keuangan di Indonesia. Survei terbaru dari OJK mencatat indeks literasi keuangan tahun 2019 sebesar 38,03%, naik dari 29,66% tahun 2016 dan 21,84% tahun 2013. Artinya, di tengah masifnya arus informasi dan era digital saat ini, indeks literasi keuangan hanya tumbuh kurang dari 3% per tahun.

Distribusi Langsung

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberhasilan penjualan SBN Ritel selama ini sangat terbantu oleh bank dengan nasabah prioritasnya. Masalah timbul ketika kemudian frekuensi penerbitan SBN Ritel meningkat menjadi setiap bulan. Bagi Mitra Distribusi dengan target investor yang cenderung itu-itu saja, tentu saja akan menimbulkan kejenuhan. Belum lagi ditambah tren penurunan tingkat kupon/imbal hasil yang ditawarkan. Sementara itu bagi bank, SBN Ritel hanya satu dari sekian banyak produk keuangan yang harus mereka jual.

Masalah menjadi lebih kompleks ketika Mitra Distribusi berupa bank juga memiliki kepentingan untuk menjaga agar Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak tergerus. Prinsip ekonomi berlaku di sini, bagaimana memperoleh manfaat (fee-based income) sebesar-besarnya dengan pengorbanan (effort) sekecil-kecilnya. Akibatnya, agresivitas perbankan untuk memasarkan SBN Ritel cenderung menurun. Bank mengkalkulasi produk mana yang paling mudah dan menguntungkan untuk ditawarkan kepada nasabahnya. Dalam kondisi tren penurunan suku bunga, SBN Ritel sepertinya bukan prioritas utama untuk dipasarkan.

Untuk itu, sudah saatnya pemerintah turun tangan secara langsung dalam distribusi SBN Ritel. Hal ini cukup banyak dijumpai di negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, investor ritel bisa membeli obligasi pemerintah secara langsung melalui Treasury Direct.

Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya pemerintah ikut menjual SBN Ritel secara langsung. Pertama, keberhasilan platform e-SBN menunjukkan bahwa pemerintah telah siap menjual SBN Ritel secara langsung kepada masyarakat. Kesiapan tersebut mencakup sistem, teknologi, maupun dukungan pemasaran.

Kedua, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya komisi penjualan untuk Mitra Distribusi. Biaya tersebut bisa direalokasi untuk tambahan insentif kupon atau biaya edukasi masyarakat. Ketiga, yang paling penting, pemasaran secara langsung oleh pemerintah akan lebih efektif untuk perluasan basis investor. Pemerintah dapat lebih fokus pada kelompok ekonomi yang potensial namun belum memperoleh akses layanan keuangan dengan baik. Langkah ini sekaligus mereduksi potensi terjadinya ‘mis-selling’ dengan menekankan pentingnya risk profiling dan diversifikasi investasi.

Langkah ini tentunya bukan untuk mematikan ‘ladang penghasilan’ Mitra Distribusi. Karenanya, jalur penjualan melalui Mitra Distribusi perlu tetap dibuka, khususnya bagi mereka yang memiliki jangkauan distribusi ritel yang luas. Dengan demikian, diharapkan tercipta sinergitas antara pemerintah dan Mitra Distribusi untuk memperluas basis investor domestik serta mendukung sumber pembiayaan yang lebih sustainable.

 

Chairul Adi, Penulis adalah pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI, dan PhD Candidate di Department of Political Economy, The University of Sydney. Isi tulisan merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan institusi

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA