Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Chandra Kusuma
Analis Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI

Chandra Kusuma Analis Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI

PMV dan Keuangan Berkelanjutan

Chandra Kusuma, Kamis, 10 Oktober 2019 | 23:26 WIB

Perusahaan Modal Ventura (PMV) boleh jadi belum terlalu popular sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan di Indonesia, terutama misalnya jika dibandingkan dengan dominasi oleh sektor perbankan. Namun demikian, dalam artikel ini saya mencoba menguraikan bahwa PMV memiliki potensi besar dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia secara keseluruhan, khususnya dalam rencana Indonesia untuk mengembangkan sektor keuangan yang berkelanjutan.

PMV sangat lekat asosiasinya dengan pembiayaan atau penyertaan modal pada perusahaan rintisan (start-up) serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sektor-sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Sementara itu, keuangan yang berkelanjutan tidak hanya merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia, namun pula salah satu agenda kunci dalam inisiatif kerja sama regional dan global.

Indonesia perlu mempererat keterkaitan antara upaya mendorong lebih banyak pembiayaan dan penyertaan domestik dari PMV dengan bentuk implementasi riil dari konsep keuangan berkelanjutan.

Pembiayaan dan penyertaan PMV hingga pertengahan tahun 2019 sendiri telah mencapai jumlah total lebih dari Rp 10 triliun, atau ini berarti kenaikan hingga lebih dari 25% hanya dalam waktu kurang lebih enam bulan sejak posisi awal di akhir tahun 2018 lalu sekitar Rp 8 triliun.

Di samping meningkatnya total pembiayaan dan penyertaan PMV di Indonesia secara signifikan tersebut, PMV memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi secara rill karena investasinya yang sebagian besar berfokus pada start-up dan UMKM.

Robyn Klingler-Vidra (2019), dalam buku terbarunya berjudul The Venture Capital State, mengemukakan bahwa PMV umumnya berinvestasi pada perusahaan dengan risiko tinggi namun dapat menyeruak ke pasar yang telah ada, sesuai dengan filosofi perusahaan start-up atau UMKM.

Dengan demikian, tidak hanya PMV menjadi sumber alternatif pembiayaan dibandingkan metode konvensional perbankan yang sangat ketat membatasi diri di faktor risiko, PMV juga dapat lebih mendorong lahirnya entrepreneurship dan inovasi baru.

Tentu saja, hal ini dilandasi dengan asumsi, sebagaimana praktik umum di berbagai negara maju, bahwa PMV memberikan pembiayaan dan penyertaan sebagai timbal balik atas sejumlah kepemilikan.

Di samping itu, PMV juga akan melakukan pembinaan dan pendampingan atas start-up atau UMKM tersebut hingga mereka mencapai maturity. Aspek pembinaan dan pendampingan ini yang secara signifikan juga membedakan PMV dengan metode konvensional perbankan yang hanya menekankan pada hubungan kreditur-debitur.

Sesuai dengan Master Plan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2015, disebutkan bahwa salah satu prinsip program keuangan berkelanjutan di Indonesia akan mencakup pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan, terutama salah satunya pada sektor UMKM.

Sementara itu, pemerintah juga telah terus secara aktif berupaya mendorong tumbuh kembangnya berbagai perusahaan start-up di Indonesia, misalnya melalui instrument insentif fiskal.

Merajut konektivitas PMV dan keuangan berkelanjutan tentu memerlukan dukungan lebih lanjut tidak hanya dari pemerintah, namun pula dari regulator jasa keuangan terkait, seperti Bank Indonesia (BI) dan OJK. Bahkan negara-negara di Asia dengan sistem ekonomi terbuka (open economy) pun pemerintahnya melakukan intervensi pasar (market intervention) untuk lebih meningkatkan partisipasi PMV guna mengembangkan perekonomian mereka. Singapura, misalnya, menyuntikkan berbagai skema pendanaan untuk mendukung PMV.

Di samping itu, kisah sukses Sillicon Valey di Amerika Serikat (AS) juga tak lepas dari intervensi Pemerintah AS terkait pembiayaan dan penyertaan modal PMV. Terdapat beberapa opsi untuk melakukan intervensi serupa di Indonesia dan mendukung implementasi keuangan berkelanjutan.

Pertama, Indonesia dapat menyusun regulasi dengan menargetkan agar PMV menyalurkan pendanaannya kepada perusahaan start-up dan UMKM yang bergerak di bidang atau mendukung keberlangsungan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa “government can pick winners”, dan pemenangnya dalam hal ini adalah mereka yang turut berkontribusi terhadap keberlangsungan lingkungan.

Kedua, pemberian insentif fiskal, tidak hanya kepada perusahaan start-up dan UMKM yang bergerak di bidang atau mendukung keberlangsungan lingkungan, namun juga kepada PMV yang memprioritaskan dan mengalokasikan sebagian besar pendanaannya kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan demikian, diharapkan total pembiayaan dan penyertaan PMV tidak lagi kebanyakan berada di perusahaan yang terkait aplikasi digital, namun benar-benar untuk menggerakkan perekenomian dari level bawah.

Ketiga, pemberian suntikan dana langsung ke perusahaan modal ventura. Pemberian suntikan dana dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun melalui mekanisme lainnya, salah satunya melalui konsorsium yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan total pendanaan keseluruhan yang kemudian dapat disalurkan melalui pembiayaan dan penyertaan PMV.

Sebagai penutup, perekatan PMV dan keuangan berkelanjutan ini dalam jangka menengah dan panjang diharapkan akan jauh lebih menyentuh sektor riil perekonomian. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa upaya-upaya pengembangan berbagai instrumen keuangan dan pasar modal dengan label ‘green’ kemudian tidak menjadi penting, namun kiranya perlu juga untuk menyusun kembali rencana prioritas.

Chandra Kusuma, Analis Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI (Tulisan merupakan pendapat pribadi penulis)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA