Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mohamad Khusaini, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya

Mohamad Khusaini, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya

Potensi Ekonomi Mudik dan Antisipasi Lonjakan Covid-19

Senin, 26 April 2021 | 07:35 WIB
Mohamad Khusaini *)

Tampaknya kita harus kembali bersabar untuk bisa merayakan Idulfitri di kampung halaman. Tahun ini, pemerintah melarang mudik untuk mengurangi peningkatan kasus pandemi Covid-19. Awalnya, aturan tersebut berlaku sepanjang 6-17 Mei. Melihat antisipasi calon pemudik yang sangat tinggi, aparat mulai tegas melarang mudik sebelum 6 Mei 2021

Hal itu, tentu, memicu polemik bagi masyarakat khu susnya bagi calon pemudik yang telah memesan tiket. Pemerintah pun menetapkan sanksi pelanggaran hingga denda Rp 100 juta. Meski demikian, menurut survei Kementerian Perhubungan, sebanyak 7 juta orang tetap ingin mudik. Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 18,6 juta orang; tumbuh sekitar 2,44% dari mudik Lebaran tahun lalu.

Keputusan melarang mudik Lebaran cukup berasalan. Pemerintah tidak ingin kecolongan seperti tahun lalu, yang menyebabkan kasus positif naik 100%. Data juga menunjukkan bahwa lonjakan kasus positif Covid-19 cenderung terjadi pada libur panjang di akhir pekan.

Selain itu, kita juga perlu belajar dari kasus pandemi Covid-19 di India. Lonjakan terjadi karena perayaan hari besar dan pesta demokrasi yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Kasus harian positif Covid-19 pada akhir April di India bisa mencapai 294 ribu. Padahal, akhir Maret, kasus harian positif di negara Bollywood tersebut hanya 72 ribu.

Saat ini, India menjadi negara dengan kasus pandemic Covid-19 tertinggi ke dua setelah Amerika Serikat.

Potensi Ekonomi Mudik

Mudik Lebaran bukan hanya soal berkumpul dengan saudara. Tetapi banyak potensi ekonomi yang dihasilkan dari mudik Lebaran tiap tahun. Namun, saat pandemi Covid-19, potensi tersebut terpaksa dilewatkan.

Beberapa indikator yang menunjukkan potensi ekonomi mudik Lebaran adalah sebagai berikut. Indikator pertama, jumlah uang beredar selama Lebaran.

Secara sederhana, kenaikan jumlah uang beredar menunjukkan pergerakan ekonomi masyarakat dan sekaligus sektor riil. Tahun 2018, Bank Indonesia mencatat lonjakan kebutuhan uang hingga Rp 188,2 triliun. Angka tersebut melonjak hingga 15,3% dari tahun sebelumnya.

Momen Lebaran juga mendorong lonjakan permintaan uang tunai sepanjang 2019, mencapai Rp 192 triliun atau naik 13,5% (year on year/yoy). Sementara pada tahun 2020, permintaan uang tunai turun 17,7% (yoy) menjadi Rp 158 triliun. Tahun ini, Bank Indonesia memproyeksi permintaan uang tunai hanya Rp 152 triliun, yang kembali turun dari tahun lalu.

Sementara itu, kalkulasi Direktur Indonesia Development dan Islamic Studies (IDEAS) menyimpulkan perputaran uang selama perayaan Hari Raya Idulfitri sekitar Rp 142,2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga rekreasi.

Sejalan dengan lonjakan jumlah uang beredar, inflasi pun cenderung meningkat. Akan tetapi, inflasi tersebut disebabkan oleh lonjakan belanja.

Pada periode-periode puasa Ramadan dan Idulfitri (Mei-Juni), inflasi bulanan cenderung lebih tinggi, kecuali pada 2020. Inflasi bulanan Mei-Juni 2019 masing- masing 0,68% dan 0,55%, sedangkan pada 2020 hanya 0,07% dan 0,18%. Indikator kedua adalah perkembangan sektor ritel.

Menurut data Bank Indonesia (2021), indeks penjualan ritel pada 2018 naik 2,3 poin (yoy), sedangkan tahun 2019 naik hingga 7,7 poin (yoy). Tahun lalu, indeks penjualan ritel turun hingga 20,6 poin (yoy). Koreksi tersebut menjadi catatan perjalanan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dari sisi komponen, koreksi tertinggi pada sandang mencapai 74 poin (yoy). Data tersebut mengonfirmasi penurunan penjualan pakaian selama Idulfitri. Sementara itu, dampak pelarangan mudik Labaran tahun lalu terlihat dari koreksi indeks bahan bakar kenderaan bermotor (turun 45,4 poin, yoy) maupun indeks barang budaya dan rekreasi (turun 53,7 poin, yoy).

Dari sisi sektor keuangan, penurunan juga terjadi pada permintaan kredit konsumsi. Tahun lalu, kredit konsumsi pada Mei dan Juni hanya tumbuh 2,32% (yoy) dan 1,45% (yoy). Tahun 2019, pertumbuhan kredit konsumsi pada Mei dan Juni masing-masing 8,35% (yoy) dan 7,64% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi periode puasa Ramadan dan Idulfitri masing-masing 11,88% (yoy) dan 10,68% (yoy) pada Mei dan Juni.

Pilihan Kebijakan Sulit

Bagaimana pun juga, kebijakan melarang mudik Lebaran merupakan pilihan sulit karena kehilangan potensi ekonomi. Namun demikian, pilihan ini patut dihargai karena masih tingginya kasus pandemic Covid-19 di Indonesia.

Data Worldmeters (2021) menunjukkan total kasus pandemi Covid-19 mencapai 1,6 juta. Indonesia diperingkat ke-18 kasus pandemic Covid-19 tertinggi di dunia. Kasus aktif Covid-19 di Indonesia sempat mencapai puncak pa da awal Februari mencapai 176 ribu dan data akhir April menuju ke 100 ribu.

Pada bagian lain, kasus baru harian juga mulai melandai. Akhir April, kasus baru harian infeksi Covid-19 sekitar 5 ribuan kasus, turun jauh dari puncak sekitar 14.500 kasus pada awal Februari.

Selain dampak vak sinasi, pelarangan mudik di harapkan dapat mencegah lonjakan kasus di Indonesia. Jumlah populasi yang sudah divaksin tahap pertama mencapai 11,1 juta, sedangkan yang sudah divaksin tahap kedua mencapai 6,1 juta.

Langkah melarang mudik Lebaran diharapkan dapat menurunkan kasus positif Covid-19 di daerah. Jangan sampai, mudik Lebaran menyebabkan upayaupaya pemerintah menekan penyebaran Covid-19 menjadi am buradul.

Sebagaimana diketahui, kasus infeksi Covid-19 tertinggi berada di DKI Jakarta sebesar 400 ribu (24,8% dari kasus nasional), disusul Jawa Barat seba nyak 269 ribu (16,7%), dan Jawa Tengah sebanyak 179 ribu (11,1%).

Sebagian besar pemudik pun berasal dari provinsi-provinsi tersebut. Jika mudik diizinkan maka lonjakan kasus positif Co vid-19 di provinsi tujuan bisa melonjak tajam.

Beberapa provinsi yang menjadi tujuan pemudik seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, maupun Sulawesi Selatan. Ketiga provinsi tersebut memiliki kasus infeksi Covid-19 masing-masing sebesar 144 ribu (9%); 28 ribu (1,8%), dan 61 ribu (3,8%).

Kita sudah terlalu lama terjebak dalam pusaran pandemi Covid-19 berbiaya mahal. Dari sisi ekonomi, misalnya, pemerintah terus memberikan stimulus di tengahtengah penurunan pe nerimaan negara. Implikasi dari kondisi tersebut adalah peningkatan utang pemerintah pusat. Pada titik inilah pelarangan mudik Lebaran bisa membantu pemerintah bukan ha nya me ngen dalikan penyebaran Covid-19 tetapi juga menghemat belanja negara.

Sepanjang periode pandemi Covid-19 (Maret 2020 ke Februari 2021) utang pemerintah bertambah hingga Rp 1.168 triliun. Pertambahan tersebut menyebabkan utang pemerintah mencapai Rp 6.361 triliun pada Februari 2021.

Sebagai upaya menahan perekonomian pelaku usaha yang terdampak dari larangan mudik Lebaran 2021, pemerintah perlu mengeluarkan sejumlah stimulus. Stimulus tersebut disatukan dengan kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tahun 2021, anggaran PEN mencapai Rp 699,4 triliun; meningkat dari tahun lalu. PEN seharusnya dapat dialokasikan sek torsektor yang mengalami tekanan karena dampak larangan mudik Lebaran 2021.

Salah satu hal, misalnya, memberikan subsidi gaji bagi pekerja terdampak, seperti supir bus hingga pekerja sektor informal. Biasanya, harga tiket bus naik 50% selama periode mudik Lebaran.

Langkah tersebut sedikit banyak bisa mengobati kekecewaan atas larangan mudik Lebaran. Ada lagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), seperti di bidang makanan dan minuman (pusat oleh-oleh) hing ga penginapan, yang perlu mendapat perhatian.

Biasanya pelaku usaha yang lokasi usahanya dilalui pemudik mengalami peningkatan omzet dan dapat menutupi masa paceklik pada bu lan-bulan sebelumnya.

*) Guru Besar FEB Universitas Brawijaya dan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN