Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wirawan B Ilyas, Advokat, Akuntan Publik, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Alumnus Universitas Indonesia, Jakarta.

Wirawan B Ilyas, Advokat, Akuntan Publik, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Alumnus Universitas Indonesia, Jakarta.

Putusan Sengketa Pajak BUMN

Kamis, 14 Januari 2021 | 10:08 WIB
Wirawan B Ilyas *)

Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa pajak PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam tingkat peninjauan kembali, menjadi kajian menarik dari sisi pembelajaran (hukum) pajak. Persoalan pajak adalah persoalan bagaimana kita semua patut peduli pada pajak, bukan semata persoalan menang atau kalah dalam proses hukumnya.

Ketika peninjauan kembali diputus MA dengan memenangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), setiap pihak harus mengakuinya karena sudah menyerahkan per karanya untuk diputus oleh hakim. Asas hukum ‘res iudicata pro veritate habetur’ (putusan hakim harus dianggap benar) menjadi keharusan untuk disepakati dan dilaksanakan. Sengketa pajak PGN dengan DJP adalah menilai aturan hokum terkait pungutan pajak yang mesti dijalankan PGN. Informasi yang berkembang me nyebutkan terbitnya Peraturan Menteri Ke uangan (PMK) No 252/ PMK.011/2012 ter kait Gas Bumi yang termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN, awal persoalan hukumnya. Ketidaksepahaman menjadi per soalan berbuntut ke ranah pe nga dilan untuk diselesaikan.

Pengujian Aturan Pajak

Dalam praktik pungutan pajak, kerap timbul ketidaksepahaman memahami aturan pajak. Perselisihan (dispute) yang terjadi adalah ruang yang bisa menimbulkan sengketa. Ketika aturan pajak dinilai tidak memberi kepastian hukum dan dapat merugikan wajib pajak, ruang pengujian (judicial review) terhadap aturan bisa dilakukan.

Persoalannya sekarang, sengketa sudah diputus MA dalam tahap peninjauan kembali. Perta nyaannya, apakah bisa mengaju kan upaya hukum peninjauan kembali kedua?

Norma Pasal 89 ayat (1) UU 14/2002 tentang Pengadilan Pa jak menegaskan ‘peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali’. Ratio legis-nya (pertimbangan hukum) adalah demi mewujud kan kepastian hukum (recht zekerheids).

Memang ada peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali. Tetapi itu terjadi dalam kon teks pidana, yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) da lam Putusan No 34/PUUXI/ 2013 terkait Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Kalau begitu, sepanjang belum ada putusan MK yang membatalkan Pasal 89 ayat (1) dan membolehkan ‘peninjauan kembali’ kedua, ruang melakukan upaya tersebut tidak dapat dilakukan.

Lalu, upaya hukum apa yang dapat dilakukan pihak PGN ji ka dirasa putusan MA tidak memberi keadilan? Apakah PGN dapat menilai putusan MA bertentangan dengan UU (putusan tidak berkepastian hukum)? Padahal, secara legalistik teorinya mengatakan bahwa hakim adalah mulut UU (la bouche de la loi).

Ketika menilai kepastian hukum, pemahaman asas hokum ‘res iudicata pro veritate habetur’ dengan sendirinya mematahkan tudingan menyatakan putusan hakim tidak adil. Asas hokum ter sebut menempatkan posisi hakim lebih unggul daripada UU, walaupun keunggulan hanya untuk kasus konkret tertentu yang telah diputus.

Ketika para pihak yang bersengketa sepakat menyerahkan kata akhir sengketa pajak kepada hakim, tidaklah layak jika putusan hakim diragukan. Para pihak harus percaya pada putusan hakim sebagai kebenaran yang mereka cari. Jika putusan hakim diragukan, harus dicari hakim yang lebih tinggi kedudukannya untuk memutuskan kembali. Putusan hakim harus dikalahkan oleh putusan hakim, bukan dengan produk hokum lain. Begitulah kita berhukum di negara hukum sesuai amanat konstitusi.

Hukum (hukum pajak) sudah mengajarkan, kebenaran akhirnya harus tunduk pada for malitas di dalam hukum. Putusan hakim adalah formalitas hukum yang mesti dipatuhi para pihak. Karena hukum telah mengajar kan tujuan kepastian saat kita berhukum.

Jika tidak demikian, tidak ada kepastian hukum. Kita sepakat, tujuan yang ideal adalah kepastian yang berkeadilan.

Norma Yang Responsif

Hukum pajak adalah hukum yang mengajarkan supaya semua pihak patuh pada pajak. Pungutan pajak merupakan hak Negara yang mesti dipenuhi semua pihak sebagai kewajiban kepada negaranya. Tanpa perlu ada UU pajak, sejatinya semua pihak harus patuh pajak. Karena UU pajak sekadar mengatur soal objek, subjek, tarif, serta mekanisme dan cara melunasi pajak. Persoalan yang timbul dari ke tidaksepahaman memaknai pengaturan objek pajak, merupakan sifat alami yang wajar.

Mengapa? Ketika suatu teks pa jak sudah dituangkan dalam bentuk UU (tertulis), teks dapat dimaknai berbeda bagi setiap orang yang membacanya. Teks pajak adalah teks yang hidup yang kerap dipahami pada konteks dan kondisi yang ber beda. Penyusun teks (pembuat UU pajak) pun tidak dapat mengatakan sebagai pihak paling memahami makna dari UU yang sudah disusun. Ketika teks sudah dituliskan, seluruh teks terlepas dari si penyusun teks, begitu dikatakan Filsuf Jacques Derrida (1930-2004).

Menyadari keadaan demikian, dalam analisis penulis, putusan peninjauan kembali MA me ngenai sengketa pajak PGN de ngan DJP telah menjadi pembelajaran sekaligus momentum mela kukan pembenahan pajak bagi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terma suk menganalisis jika BUMN me miliki utang pajak yang mesti diselesaikan untuk kepentingan negara.

Analisis penuntasan utang pajak BUMN menjadi amat penting. Penulis pernah menyarankan perlunya menempatkan seseorang yang memahami pajak pa da posisi dalam jajaran Komisaris BUMN, paling tidak pada posisi Komisaris Independen yang membawahi Komite Audit. Mengapa demikian?

Ada pengalaman empiris penulis yang pernah sebagai anggota Komite Audit pada beberapa BUMN di masa lalu. Efektivitas fungsi pengawasan dan pem berian nasihat strategis yang melekat pada Dewan Komisaris terhadap manajemen relatif kurang, apalagi hal yang terkait dengan upaya preventive potensial fraud yang canggih dan aspek perpajakan. Perlu diketahui manajemen perpajakan yang efektif harus dimulai saat perencanaan transaksi bisnis itu sendiri, berbagai ketentuan perlakuan pajak perlu ditelaah secara mendalam, termasuk jika terjadi sengketa pajak, upaya hukum apa yang tepat dilakukan.

Semuanya perlu pengkajian, analisis yang mendalam. Perlu diketahui bahwa perlakuan akuntansi keuangan jika perusahaan mengajukan upaya keberatan, banding maka kewajiban pajak yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan oleh DJP belum dibukukan sebagai utang pajak pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca), tetapi hanya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Sering kali hal tersebut luput dari pemantauan pembaca laporan keuangan, begitu juga oleh anggota Dewan Komisaris yang bukan berlatar belakang akuntansi dan audit pada umumnya.

Baru terkaget jika upaya banding perusahaan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dan utang pajak yang tertera pada SKPKB tersebut menjadi nyata yang segera harus dilunasi dan ditambah dengan denda 100% (Pasal 27 ayat 5d UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Di samping itu, aturan hukum memberi keistimewaan atau ‘proteksi’ tidak boleh menyita aset BUMN dalam Pasal 50 UU No 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara merupakan konsep hukum tidak tepat diterapkan dalam rangka penagihan pajak.

Hukum yang diciptakan dalam Pasal 50 bukan merupakan hukum yang responsif. Keadilan menjadi ukuran tidak boleh membedakan aset BUMN dengan bukan BUMN. Karenanya, jajaran Direksi dan Komisaris patut menilai persoalan pajak dalam konteks kenegaraan sekaligus konteks menata manajemen BUMN ke arah yang lebih baik (Buletin IAMI, Edisi Juni 2020).

Dengan demikian fungsi pengawasan dan nasihat dari Dewan Komisaris sangat diharapkan untuk mencegah terjadinya permasalahan dan risiko di kemudian hari.

Simpulan

Esensi hukumnya tidaklah berpikir pada pemaknaan modal BUMN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan, esensi hu kumnya perlu memaknai hukum yang responsif bagi penyusun UU maupun semua pelaku usaha menjalankan pemenuhan kewajiban pajaknya atas dasar UU.

Akhirnya harus disadari, tuntasnya sengketa pajak yang diputus MA dalam kasus PGN telah menjadikan hukum sebagai tujuan menciptakan kepastian hukum dan tertib hukum bagi semua pihak. Karena kita adalah negara hukum yang mesti patuh pada hukum, tanpa kecuali.

Mengingat peran strategis BUMN dalam tataran perekonomian nasional, khususnya menghadapi persaingan global dewasa ini dan di masa depan, maka seyogianya manajemen perpajakan diletakkan sebagai bagian yang integral dengan manajemen korporasi secara keseluruhan.

Sehingga mitigasi risiko juga melekat dalam satu kesatuan strategi manajemen dan sekaligus merupakan bagian ruang lingkup pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan perintah Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. #Semoga#

*) Advokat, Akuntan Publik, Praktisi Perpajakan, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Katolik Indonesia

Atma Jaya, Jakarta.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN