Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fralus Dolfy Ellyson, Assistant Vice President PT BRI (Persero) Tbk

Fralus Dolfy Ellyson, Assistant Vice President PT BRI (Persero) Tbk

QRIS dan Tantangan Penetrasi ke UMKM

Fralus Dolfy Ellyson *), Selasa, 18 Februari 2020 | 11:39 WIB

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- 74, Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik atau mobile banking yang disebut dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan satusatunya standar QR code pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh BI bekerjasama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1.

Sebelum siap diluncurkan, spesifikasi teknis standar QR code dan interkoneksinya telah melewati uji coba (piloting) pada tahap pertama pada bulan September hingga November 2018 dan tahap kedua pada bulan April hingga Mei 2019.

Pada tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR code payment model Merchant Presented Mode (MPM) di mana penjual (merchant) yang akan menampilkan QR code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (customer) ketika melakukan transaksi pembayaran.

Sejatinya QRIS diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan QR code yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri pembayaran.

Selain itu, untuk memperluas akseptansi pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien dengan satu QR code penyedia barang sehingga tidak perlu memiliki berbagai jenis QR code dari berbagai Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Bank Indonesia (BI) memastikan semua pihak yang memberikan layanan pembayaran berbasis QR code harus menerapkan standardisasi secara penuh mulai tanggal 1 Januari 2020.

BI mencatat pula bahwa hingga akhir Januari 2020, jumlah PJSP yang menggunakan QRIS telah mencapai 29 pihak dan BI meyakini jumlahnya akan terus meningkat. Namun dari sisi pengguna, penetrasinya di kalangan pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro atau micro merchant masih sangat minim.

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia menerangkan bahwa micro merchant memang menjadi sasaran utama penggunaan QRIS karena jumlahnya besar.

Oleh karena itu, BI akan terus mendorong penetrasi penggunaan QRIS khususnya bagi pelaku usaha mikro tersebut. Bahkan BI telah mengeluarkan surat ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mewajibkan transaksi retribusi menggunakan sistem nontunai. Kalangan perbankan menilai bahwa selain permasalahan klasik di dalam pemberdayaan pelaku industri UMKM, inklusi keuangan juga akan menjadi tantangan adopsi QRIS bagi pelaku usaha mikro di Indonesia. Implementasi QRIS saat ini masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan sosialisasinya kepada masyarakat.

Perbankan sesungguhnya melihat bahwa penggunaan QRIS akan lebih memudahkan bagi nasabah sekaligus pelaku UMKM di dalam bertransaksi dan sekaligus mendukung terciptanya cashless society guna mendukung gerakan cashless di tengah masyarakat kita. Namun tentunya kepastian berbagai regulasi, termasuk perangkat hukum di dalamnya, menjadi sangat diperlukan agar dapat menjamin transaksi yang dijalankan melalui QRIS telah menciptakan keadilan berusaha dan kepastian transaksi pembayaran itu sendiri.

Selain akan memudahkan bagi nasabah termasuk pelaku UMKM dalam bertransaksi dan sekaligus mendukung terciptanya cashless society melalui mekanisme pembayaran berbasis QR code, perbankan juga menaruh harapan dengan adanya pembayaran nontunai ini secara tidak langsung dapat mengerek pendapatan berbasis komisi atau fee based income (FBI). FBI tentunya diperoleh dari setiap transaksi melalui payment model Merchant Presented Mode (MPM). Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per November 2019 mencatat bahwa salah satu komponen FBI bank yakni pendapatan nonbunga telah mencapai Rp 74,43 triliun, tumbuh 9,54% secara tahunan (year on year/ yoy).

Sebagai motor penggerak ekonomi di sektor riil yang tersebar hampir di seluruh pelosok negeri bahkan wilayah terpencil sekalipun di Tanah Air tercinta, pelaku usaha mikro memiliki berbagai permasalahan yang sangat kompleks.

Minimnya informasi dan sosialisasi terkait dengan sistem pembayaran nontunai dengan menggunakan QR code untuk micro merchant akan menjadi salah satu tantangan untuk mendorong terjadinya penetrasi penggunaan sistem pembayaran nasional ini. Bahkan penyediaan kebutuhan akan modal kerja usaha masih dikeluhkan pelaku usaha mikro meskipun pemerintah telah mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui beberapa perbankan nasional dengan suku bunga rendah, yang dipatok sebesar 6% per tahun dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2020.

Hal ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan data yang dirilis oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK) bahwa Undisbursed Loan atau kredit menganggur pada November 2019 naik 6,18% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 1.636,5 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni 4,33%, tapi masih lebih rendah dari per tumbuhan tahunan per Januari yakni 9,0%. Rasio endapan kredit tidak produktif ini naik tipis dibandingkan dengan akhir tahun 2018 yakni 29,20%, tapi lebih kecil dari 2015-2017 yang masing- masing rasionya 30%, 29%, dan 29,7%. Apabila penggunaan plafon kredit tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal maka dapat menjadi stimulus untuk lebih menggerakkan sektor riil khususnya pelaku usaha mikro sebagai multiplier effect.

Mencermati dinamika bisnis di industri UMKM saat ini khususnya pelaku usaha mikro tidak dapat dimungkiri pula bahwasanya transaksi bisnisnya mulai mengarah pada transaksi melalui kanal dagang elektronik yang lebih terkenal dengan istilah e-commerce.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan industri e-commerce dalam negeri meningkat hingga 17% dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Melansir riset terbaru Google dan Temasek, ekonomi digital tahun ini tumbuh hingga US$ 27 miliar atau sekitar Rp 391 triliun. Angka tersebut menjadikan transaksi ekonomi digital Indonesia berada di peringkat pertama untuk kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi sebesar 49%.

Menjadi pertanyaan, bagaimana kanal dagang elektronik ini akan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh industri UMKM sejurus dengan diluncurkannya QRIS pada medio Agustus 2019 lalu? Tidak berlebihan apabila dikatakan dengan QRIS diharapkan akan mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai. Sehingga investasi untuk memproduksi uang pun semakin rendah dan di sisi lain mampu meningkatkan efisiensi dari biaya transaksi masyarakat.

Hal lain yang mengemuka dan menjadi perbincangan hangat di kalangan perbankan nasional terkait topik sosialisasi QRIS adalah tentang pengenaan biaya (merchant discount rate/MDR) sebesar 0,7% dari transaksi yang menggunakan QRIS.

Alih-alih dapat meningkatkan efisiensi dari biaya transaksi masyarakat atau sebaliknya dapat mengurangi minat UMKM dalam memanfaatkan sistem pembayaran nontunai dimaksud.

Mencermati perbincangan kalangan perbankan dalam sosialisasi terkait QRIS tersebut penulis ingin mengajak kita sejenak melihat kondisi riil yang masih terjadi di industri UMKM saat ini. Bukan sesuatu yang aneh apabila di beberapa daerah tertentu kita menjumpai pelaku usaha mikro masih menggunakan transaksi tunai karena dianggap lebih mudah tanpa dipusingkan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan sistem pembayaran nontunai termasuk QRIS.

Sehingga informasi dan sosialisasi termasuk pelatihan teknis serta kepastian hukum menjadi kata kunci. Tentu kita akan sangat bangga dan berharap kelak transaksi nontunai atau cashless dapat diterapkan di berbagai industri UMKM. Sehingga akan menjadi catatan sejarah bila melihat anak cucu kita membeli sepotong pisang goreng dari pedagang asongan di pinggir jalan yang memanfaatkan teknologi melalui kanal dagang elektronik dengan satu-satunya sistem pembayaran nasional kita berbasis QR code yang bernama QRIS.

*) Assistant Vice President PT BRI (Persero) Tbk

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN