Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aulia Keiko Hubbansyah, Dosen FEB Universitas Pancasila

Aulia Keiko Hubbansyah, Dosen FEB Universitas Pancasila

Qua Vadis Budi Daya perikanan Nasional

Selasa, 3 September 2019 | 11:30 WIB
Aulia Keiko Hubbansyah

Perikanan budi daya menjadi sektor andalan utama Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan protein ikan masyarakat. Data Kementerian dan Kelautan (KKP) menunjukkan bahwa dari total produksi ikan sebesar 23,26 juta ton pada 2017, sekitar 17,22 juta ton (74%) di antaranya dikontribusikan oleh perikanan budi daya.

Meski saat ini kontribusi perikanan tangkap masih cukup besar (6,02 juta ton), akan tetapi dalam jangka panjang pasokan ikan nasional akan sangat bergantung pada perikanan budidaya. Ini karena perikanan tangkap mengalami keterbatasan produksi akibat rusaknya ekosistem laut dan penangkapan ikan yang berlebihan (over fishing).

Secara empiris, hal ini diperkuat oleh hasil studi Hughes, et al (2012) yang mendapati Indonesia sebagai negara produsen ikan di dunia yang memiliki kerentanan hancur tertinggi berdasarkan indikator manajemen terumbu karang, situasi perikanan dan ketahanan pangan dibandingkan dengan 26 negara produsen ikan lainnya. Itu terjadi karena saat ini produksi tangkapan laut sudah mencapai 82%. Melampaui pemanfaatan optimal yang disyaratkan (maximum sustainable yield/MSY) sebesar 80%. Kondisi ini semakin diperparah dengan maraknya kasus pencurian ikan di laut, yang diistilahkan dengan illegal, unreported and unregulated fishing atau IUU Fishing, baik yang dilakukan oleh kapal lokal maupun asing.

Maka dari itu, pembangunan perikanan budidaya menjadi kunci pemenuhan kebutuhan protein ikan masyarakat dalam jangka panjang. Tidak hanya penting dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberi kontribusi besar bagi perekonomian dalam bentuk penciptaan lapangan kerja dan pendapatan negara. Diperkirakan potensi sektor perikanan budidaya Indonesia mencapai US$ 1,2 triliun per tahun dan dapat membuka lapangan kerja untuk sekitar 50 juta orang.

Pengembangan sektor perikanan budidaya juga sejalan dengan spirit ekonomi kerakyatan yang merupakan basis orientasi pengelolaan ekonomi nasional. Sebab, mayoritas pelaku perikanan budidaya adalah unit usaha mikro dan kecil. Persoalannya, optimalisasi perikanan budidaya masih menghadapi kendala, utamanya juga yang terkait dengan kesadaran lingtkungan pelaku usaha. Sebagian besar kegiatan budidaya di Indonesia belum menerapkan good aquaculture practices, sehingga aktivitasnya memicu kerusakan lingkungan dan menimbulkan masalah penyakit, kematian massal, serta pencemaran sisa limbah pakan dan obat yang tidak tepat jenis dan dosis. Mengakibatkan kualitas biota ikan yang dihasilkan kurang baik dan rentan terserang penyakit. Hal ini sangat berbahaya sebab penyebaran penyakit bacterial pada ikan umumnya sangat cepat. Apalagi, produk perikanan sangat rentan terhadap kontaminasi bahaya mikrobiologis dan kimia.

Di tengah tren konsumsi ikan masyarakat Indonesia yang terus meningkat, isu keamanan pangan ini harus sangat diperhatikan karena dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian bagi orang yang mengonsumsinya. Apalagi, masalah keamanan pangan juga sudah menjadi isu global. Sebagian besar mitra dagang Indonesia telah menerapkan berbagai food safety standard dan sertifikasi kesehatan. Jika tidak diakomodasi, tentu berbagai kebijakan non-tarif ini akan sangat menggerus akses pelaku usaha budidaya ikan nasional terhadap pasar internasional. Apalagi, penurunan volume ekspor produk ikan cukup responsive terhadap aturan food safety. Hasil studi Ningsih dan Oktaviani (2016) menunjukkan setiap penambahan satu jenis kebijakan sanitary and phyto sanitary (SPS), seperti aturan batas kandungan zat tertentu pada ikan, dapat menurunkan ekspor produk perikanan sebesar 2,3%.

Karena itu, hal ini mesti disikapi secara serius. Apalagi ke depan, di tengah tren perdagangan global yang makin proteksionis, pengaturan SPS yang dilakukan oleh mitra dagang Indonesia juga pasti akan semakin kompleks.

Ini penting sebab FAO dalam salah satu laporannya menjelaskan bahwa dunia akan mengalami kekurangan pasokan ikan sebesar 28 juta ton pada 2020. Sejalan dengan itu, harga ikan pada 2030 akan naik 25% dibandingkan 2016. Ini semua tentu menjadi peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha budidaya nasional. Karena itu, capacity building para pelaku usaha budidaya, khususnya yang terkait kesadaran lingkungan dalam pengelolaan kegiatan usaha, menjadi kunci bagi sektor budidaya ikan nasional agar tidak kehilangan momentum bermain di lapangan permainan yang lebih besar dan menguntungkan.

Selain persoalan yang terkait dengan aktivitas on-farm (penerapan good aqua practices di atas), masalah lain yang melingkupi sektor perikanan budidaya juga ada pada sisi of f-farm, seperti pengembangan industri hulu dan hilir perikanan, kegiatan pemasaran, serta jasa-jasa pendukung yang masih belum optimal.

Bahan baku pakan, misalnya, yang merupakan komponen utama dari aktivitas budidaya, sekitar 90%-nya masih berasal dari impor. Tiap tahun pemerintah harus mengeluarkan sekitar Rp 2 triliun untuk keperluan impor pakan. Harga bahan baku pakan di pasar dunia, seperti tepung ikan, tepung jagung atau tepung kedelai, juga cenderung meningkat dari waktu ke waktu akibat demand yang terus bertambah. Belum lagi, risiko kenaikan harga akibat depresiasi nilai tukar. Karena biaya pakan (feed cost) mengambil porsi 40-70% dari biaya operasi, situasi ini tentu akan menghambat keberlanjutan usaha dan daya saing budidaya perikanan nasional.

Maka dari itu, upaya pendirian pabrik pakan menjadi sangat penting. Sebab keberadaannya tidak hanya akan mengurangi biaya pakan dan defisit neraca perdagangan, tapi juga akan meningkatkan daya saing perikanan budidaya nasional di pasar dunia karena struktur biayanya yang lebih kompetitif.

Untuk bisa memproduksi pakan berkualitas dengan harga murah dapat dilakukan dengan memanfaatkan ikan rucah dan by catch (saat ini komposisinya sekitar 20- 60% dari total tangkapan) sebagai bahan baku tepung ikan. Dengan begitu, tangkapan by catch yang tidak laku dijual dapat dimanfaatkan nelayan untuk menambah penghasilan. Selain itu, ini akan mengurangi pemborosan sumber daya. Karena biasanya tangkapan by catch akan dibuang kembali ke laut dalam keadaan mati.

Lebih lanjut, yang tak kalah pentingnya dalam upaya meningkatkan kapasitas perikanan budidaya dalam jangka panjang adalah penggalakan aktivitas research and development (R & D) dalam sektor perikanan. Dulu memperoleh indukan ikan yang tahan penyakit tidak susah. Akan tetapi, sekarang hal itu sulit karena muncul berbagai penyakit viral yang membuat indukan ikan rentan terhadap penyakit.

Karena itu, pemerintah dan pihak terkait, baik itu swasta maupun perguruan tinggi, perlu bekerja sama menciptakan ekosistem riset perikanan yang kondusif sehingga dapat dihasilkan indukan ikan yang bebas dari penyakit atau SPF (Specific Pathogen Free) serta tahan terhadap serangan penyakit (SPR/Specific Pathogen Resistent).

Untuk itu, kerangka kerja triple helix sektor perikanan perlu dikembangkan. Yakni, sinergi antara universitas sebagai sumber pengetahuan baru, industri sebagai rumah produksi, dan pemerintah sebagai penjamin hubungan kontraktual yang memastikan adanya interaksi dan pertukaran yang adil. Karena itu, perlu dilakukan reformasi kelembagaan riset supaya tercipta iklim inovasi yang baik dalam upaya membangun daya saing sektor perikanan budidaya yang tangguh.

Pada akhirnya, masa depan pembangunan budidaya perikanan akan sangat bergantung pada sejauhmana keputusan politik pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung paradigma tersebut. Dukungan ini diwujudkan dalam kebijakan seperti aturan, perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi, serta pengawasan aktif oleh masyarakat akan setiap program pembangunan perikanan budidaya tersebut.

Aulia Keiko Hubbansyah, Dosen FEB Universitas Pancasila

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN