Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Beni Sindhunata, direktur eksekutif Investment and Banking Research Agency (Inbra)

Beni Sindhunata, direktur eksekutif Investment and Banking Research Agency (Inbra)

Quo Vadis BUMN?

Beni Sindhunata, Jumat, 13 Desember 2019 | 23:56 WIB

Kasus penyelundupan motor dan sepeda mewah melalui pesawat baru Garuda Indonesia oleh pimpinan maskapai penerbangan pelat merah ini, dan kebijakan restrukturisasi besar-besaran di tubuh BUMN sejak pergantian menteri BUMN, telah membetot perhatian publik.

Penulis menilai perpindahan/mutasi jabatan (tour of duty) merupakan sebuah keniscayaan, memang harus dijalankan, hanya masalah waktu, siapa dan mengapa hal itu dilakukan. Karena, BUMN tetap harus hidup dan mesti terus bergerak ke arah yang benar, meski meninggalkan “korban-korbannya”.

Dalam rangka penyehatan dan pembersihan tubuh BUMN, keberadaan mantan gubernur atau mantan menteri di pucuk BUMN bukanlah soal siapa dan siapa. Bagaimanapun, mereka tetap harus didukung oleh orang-orang kepercayaan dan berintegritas baik, untuk menjalankan tugas dan mencapai target-target tertentu.

Dalam konteks ini, patut dipertanyakan, hendak ke mana BUMN (quo vadis BUMN)? Sebuah pertanyaan penting untuk dijawab, mengingat BUMN merupakan salah satu pilar ekonomi negara. Serangkaian tour of duty di Kementerian BUMN, dan pengisian dua jabatan wakil menteri dari sosok berlatar belakang bank raksasa, menunjukkan betapa penting, besar dan signifikannya keberadaan 140 unit BUMN yang beraset Rp 8.400 triliun. Aset negara yang setara 56% produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2018 itu harus diawasi dan dikelola dengan lebih baik agar kian sehat dan kuat.

Total kebutuhan anggaran investasi infrastruktur 2019-2024 sebesar Rp 6.445 triliun, kontribusi BUMN diharapkan sekitar seperlima (21%). Porsi terbesar dari swasta (42%), dan pemerintah 37%. Proyek infrastruktur itu terbagi dalam infrastruktur dasar, infrastruktur interkonektivitas dan infrastruktur kota. Data Bappenas itu menunjukkan bahwa BUMN juga mendapat tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur nasional untuk lima tahun (2019-2024). Di sisi lain, hal ini menuntut tata kelola BUMN yang baik, dan terhindar dari praktik penyimpangan.

Eksistensi BUMN memang penting, harus dan perlu disesuaikan agar tugas pokok, misi dan kontribusinya bagi negara semakin naik, kuat dan sehat. Karena itu, sekitar 260 juta rakyat yang menjadi pemegang sahamnya harus memastikan revisi tugas pokok, misi dan kontribusi BUMN bukan hanya berdasarkan pertimbangan politik tetapi alasan ekonomi.

Sehingga unit usaha milik negara ini jangan sampai digerogoti praktik korupsi oleh berbagai pihak. Sebaliknya, BUMN justru harus didorong untuk menjadi lebih sehat, bersih dan kuat. Negara sebagai pemegang saham harus berani menegaskan bahwa BUMN adalah aset ekonomi, pilar ekonomi pembangunan, dan bukan lagi aset politik. Dengan sikap demikian, maka segala risiko dan konsekuensi harus diukur dan dievaluasi berdasarkan kinerja ekonomi. Segala bentuk penyimpangan harus diberikan sanksi menurut hukum yang berlaku.

Kita jangan lagi terjebak mempermasalahkan dikotomi profesional atau partai politik dalam pengisian jabatan pimpinan BUMN. Sebab, lingkungan, latar belakang dan visi masa depan bisa mengubah orientasi seseorang.

Menteri BUMN berlatar belakang pengusaha memang diharapkan bebas dari pengaruh partai politik atau kepentingan lainnya. Sehingga bisa fokus menjadikan BUMN yang semakin sehat, kuat dan kontribusinya bagi perekonomian negara kian meningkat. Aset BUMN yang setara dengan 56,6% PDB Indonesia dengan gabungan setoran dividen dan pajak yang tahun 2018 mencapai Rp 261 triliun, jelas menjadi pilar ekonomi nasional.

Sehingga BUMN harus lebih dekat dan menyentuh kebutuhan rakyat menyeluruh. Tidak bisa dimungkiri bahwa BUMN kini telah menjelma bagai sebuah konglomerasi yang besar dan beranak pinak ke pelbagai sektor. Hanya sayangnya, ekspansinya jauh dari bisnis inti. BUMN tentu boleh berekspansi (baik kerja sama dengan swasta atau mendirikan anak perusahaan) sejauh hal itu menguntungkan dan tidak jauh dari bisnis inti.

Selain itu, jangan justru dengan kian menggurita, semakin sulit dikendalikan dan menjadi virus bagi perekonomian negara. Peningkatan peran serta BUMN dalam pembangunan nasional akan berdampak positif bagi iklim sosial politik nasional, karena akan bisa meredam kecemburuan sosial dengan kekuatan ekonomi lain, di samping hal ini menjadi bukti bahwa negara hadir dan memainkan peranan penting bagi rakyat. Tetapi hal itu pun tidak berarti memberi “karpet merah” bagi oknum BUMN. Semua pelaku ekonomi, baik swasta maupun BUMN, berlaku sama di mata hukum.

Sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa dan kekuatan ekonomi nasional, sebaiknya penilaian BUN tetap lebih pada pertimbangan ekonomi dan ukuran kinerja serta sumbangsihnya bagi ekonomi negara. Ukuran kinerja tentu lebih terukur dibanding ukuran atau faktor politik. Sehingga seluruh level pegawai BUMN sampai top direksi BUMN harus merasa bahwa BUMN adalah milik 260 juta rakyat Indonesia yang kontribusinya harus terus meningkat.

Dalam konteks ini kita berpendapat bahwa konglomerasi BUMN yang lebih kuat, sehat dan bersih dari korupsi akan lebih positif daripada konglomerasi oleh swasta. Apalagi tidak menjamin bahwa konglomerasi swasta lebih baik daripada negara. Ini menunjukkan bahwa negara hadir di depan pemegang saham serta tidak menimbulkan kecemburuan nasional. Segala bentuk konglomerasi tentu memiliki sisi negatif yang harus dihapus atau diminimalisir. Konglomerasi bisa ikut menyuburkan konsentrasi kepemilikan kekayaan negara atau dominasi kepemilikan “kelompok 1%”, yang menurut Tim Di Mazio (2015) bisa menjadi bom waktu dan negatif bagi negara dan kita.

Memang tidak ada resep baku dan mujarab untuk mengelola BUMN agar lebih kuat, sehat dan naik kontribusinya. Karena sudah banyak tata kelola BUMN yang baik tapi korupsi terus berlangsung karena hal ini menyangkut nurani dan akhlak manusia. Namun ikhtiar untuk menjadikan BUMN menjadi lebih baik, sehat, dan besar harus terus dilakukan. Perusahaan pelat merah tidak boleh selalu berkinerja merah.

Beni Sindhunata, Direktur Eksekutif INBRA

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA