Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Lucky Fathul Aziz Hadibrata

Lucky Fathul Aziz Hadibrata

Quo Vadis OJK?

Jumat, 30 Oktober 2020 | 22:18 WIB
Lucky Fathul Aziz Hadibrata *)

Sejak penyebaran Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi pada 3 Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berperan nyata dalam pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan di tengah tekanan perekonomian In donesia, dengan mengeluarkan lebih dari 11 peraturan OJK dalam tempo 6 bulan terakhir.

OJK bersinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, maupun membuat relaksasi kebijakan dalam berbagai sektor ekonomi untuk memberikan kemudahan dan keringanan yang begitu besar kepada pelaku ekonomi baik UMKM maupun komersial dan korporasi.

Pada awal pendemi, OJK dengan cepat merespons relaksasi kredit dan pembiayaan berupa restrukturisasi kredit dan pembiayaan ter hadap debitur yang mengalami ke sulitan memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok dan bunga kredit.

Di samping restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan, ada program tambahan bantuan modal dengan tujuan agar debitur mampu bertahan atas usahanya meskipun dalam kondisi tidak normal dan menjaga arus kasnya.

Peran OJK yang begitu besar dibuktikan dengan realisasi restrukturisasi kredit perbankan per 10 Agus tus 2020 sebanyak 7,18 juta de bitur dengan nilai mencapai Rp 837,64 triliun, termasuk restrukturisasi UMKM sebanyak 5,73 juta debitur dengan nilai Rp 353,17 triliun. Sedangkan perusahaan pembiayaan telah merestrukturisasi 4,52 juta kon trak dengan nilai Rp 176,33 triliun.

Demikian pula pembiayaan oleh lem baga pembiayaan mikro dan bank wakaf memperoleh perhatian khusus OJK.

Pengawasan Terintegrasi Berbasis Konglomerasi

Selama sembilan tahun berdiri, OJK telah mampu mengintegrasi kan pengawasan lembaga jasa ke uangan berbasis konglomerasi. Semula lingkup tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB) dilaksanakan oleh Bapepam/LK di bawah Kemen terian Keuangan, sedangkan pengawasan bank merupakan tugas pokok Bank Indonesia.

Pada akhirnya dapat diintegrasikan OJK baik dari segi strategi pengawasan, pengaturan kelembagaan yang disusun dengan harmonisasi dan penyelarasan, maupun pengawasan ga bungan baik antarunit pengawas di OJK dan Bank Indonesia khususnya sistem pembayaran dan likuiditas bank dalam rangka penga wasan makroprudential. Di samping itu, telah dilakukan integrasi sistem pelaporan dan data warehouse antara BI, OJK dan LPS sehingga akan memudahkan bagi sektor jasa keuangan.

Langkah stra tegis pengawasan terintegrasi berbasis konglomerasi telah terbukti dengan dikeluarkannya berbagai aturan penyatuan pengawasan bank, pasar modal dan IKNB, baik terkait manajemen risiko, tata kelola dan permodalan dalam penguatan perusahaan holding dan anak usahanya. OJK terus memantau dan mengawasi 48 konglomerasi ke uangan dengan total aset menca pai Rp 7.187 triliun (72% dari total aset sektor jasa keuangan di Indonesia).

Integrasi pengawasan telah memberikan hasil yang baik dan pada akhirnya informasi terkait konglomerasi kini harus terkait dengan informasi perpajakan.

Kontribusi Sektor Jasa Keuangan

Kontribusi perbankan yang begitu strategis seharusnya menurun perannya di masa depan, sejalan dengan semakin besarnya kegiatan pasar modal dan makin baiknya industri keuangan non bank (IKNB) dan teknologi finansial. Pertumbuhan kredit perbankan year on year menunjukkan kenaikan sebesar 5,92% yang bertumpu kepada sektor pertambangan tumbuh 11,29% dan konstruksi 3,08%.

Hal yang menarik adalah perbankan dalam situasi saat ini sudah mulai meningkat kontribusinya kepada sektor pertanian yakni 3,31%. Dalam jangka pendek diharapkan akan lebih tinggi lagi mendukung ketahanan pangan nasional di tengah pandemi ini.

Kepercayaan publik juga meningkat sejalan dengan meningkatnya penghimpunan dana di pasar modal sebesar Rp 63,7 triliun, NAB reksa dana mencapai Rp 519,5 triliun, dan pertambahan emiten baru sebanyak 32 emiten pada Agustus 2020.

Demikian juga investasi dana pensiun (yoy) per Juli 2020 mencapai Rp 282,74 triliun.

Penguatan Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan

Bukti nyata bagaimana OJK menjaga ketahanan sektor jasa ke uangan di tengah pendemi adalah masih terjaganya risiko, yang di tunjukkan dengan risiko kredit untuk perbankan berupa non performing loan (NPL) gross dan nett, serta NPF pembiayaan yang menu run, namun tetap mengantisipasi risiko akibat pandemi dengan me ningkatkan pencadangan. Sedangkan ketahanan sektor jasa ke uangan tetap terjaga, ditunjukkan memadainya rasio kecukupan mo dal (CAR) perbankan, gearing ratio perusahaan pembiayaan, dan RBC asuransi yang masih terjaga di atas trace hold.

Mau Dibawa ke Mana OJK?

Wacana pengembalian pengawasan bank ke Bank Indonesia dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan nonbank kem bali sebelum berdirinya OJK tahun 2013, merupakan langkah mun dur. Kemunduruan dalam rang ka pengawasan terintegrasi ber basis konglomerasi, maupun membuka potensi pembobol jasa keuangan akan berlindung di balik kebijakan dan aturan terlemah dari pengawasan lembaga keuangan.

Oleh karena itu, para elite politik dan masyarakat perlu merenungkan dan memahami bahwa pada saat ini fokus OJK sudah lebih je las dan tegas. Sudah banyak pe ngalaman buruk pengawasan bank ketika masih di bawah Bank Indonesia, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Bank Century, serta bagai mana kasus-kasus di pasar modal dan perusahaan asuransi maupun lembaga pembiayaan.

Oleh sebab itu, penekanan yang sangat penting saat ini adalah bagaimana penguatan kelembagaan OJK, komitmen dan konsistensi dalam mengambil keputusan dengan tegas dan benar, serta kepemimpinan dan sinergi kebijakanan tarpemangku kepentingan di bidang keuangan di negeri ini. Masyarakat tentu juga sangat berharap lebih atas perlindungan terhadap konsumen. Sehingga perlu ada pendekatan komunikasi yang lebih baik, serta pengaturan perlindungan konsumen yang lebih memadai dan komprehensif.

Untuk itu, lembaga legislatif sebagai bapak yang membidani OJK berdiri sembilan tahun lalu, sudah seharusnya mendidik dan menunjukkan ke mana arah OJK. Sehingga OJK akan menjadi lebih baik dirasakan masyarakat dan sesuai dengan apa yang dicitakan negara dalam jangka panjang.

*) Praktisi Ekonomi dan Keuangan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN