Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Revitalisasi LPS Rate

Senin, 5 Agustus 2019 | 14:19 WIB
Haryo Kuncoro

Penantian panjang selama delapan bulan berakhir sudah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode Juli 2019 memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, sehingga BI 7-day Reverse Repo Rate (BI-7DRRR) kini berada pada level 5,75%. Posisi BI-7DRRR ini masih terbuka untuk dipotong lagi hingga akhir tahun ini.

Sejalan dengan itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih di bulan yang sama juga memangkas suku bunga penjaminan (LPS rate) dari 7% menjadi 6,75%. Alhasil, era pelonggaran kebijakan moneter sudah dimulai, menyusul sepanjang tahun lalu, BI menempuh kebijakan moneter yang bias ketat.

Ketatnya kebijakan moneter bisa disimak dari indikator likuiditas. Likuiditas perekonomian yang diukur dari uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh melambat. Posisi M2 pada Juni 2019 tercatat Rp 5.911,2 triliun atau tumbuh 6,8% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,8%.

Pertumbuhan M2 sejatinya sudah mengalami gejala perlambatan sejak beberapa waktu terakhir. Melandainya pertumbuhan ekonomi diduga menjadi penyebabnya. Dugaan ini masuk akal. Konsumsi masyarakat yang memegang porsi 55% dalam pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting untuk melihat pergerakan uang beredar.

Secara konseptual, tesis di atas juga mendapatkan justifikasi teoritis. Aliran pemikiran monetaris berkeyakinan likuiditas ibarat ‘darah’ bagi perekonomian. Peredaran ‘darah’ yang lancar menjadi prasyarat bagi sehatnya perekonomian. Oleh karena itu, mereka menyarankan jumlah uang beredar dinaikkan secara teratur untuk menjaga perekonomian.

Pemangkasan suku bunga acuan BI dan LPS rate seakan menjadi respons atas perkembangan perekonomian domestik dan global yang tengah dirundung ketidakpastian. Dalam lingkup dalam negeri, angka pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan di seputar angka 5%.

Dalam cakupan internasional, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok memunculkan kekhawatiran pelemahan aliran perdagangan dari dan ke dua negara adidaya ekonomi dunia tersebut. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi semua mitra dagang akan tertekan, yang berimbas pada kinerja ekonomi Indonesia.

Dalam logika ekonomi, suku bunga yang murah memberikan banyak efek positif. Di satu sisi, bunga simpanan yang rendah bisa membangkitkan jiwa enterpreneur. Orang lebih suka membuka usaha daripada menyimpan uang di bank. Murahnya biaya dana niscaya juga meringankan beban perusahaan sehingga harga produknya pun kompetitif.

Di sisi lain, tingkat bunga yang murah mendorong kegiatan investasi. Investasi langsung maupun portofolio semakin dinamis. Pasar saham dan obligasi jauh lebih menarik. Alhasil, pasar finansial bakalan kuat. Mobilitas dana mengalir dari pasar finansial menuju sektor riil yang berefek pada penciptaan kesempatan kerja.

Demikian pula, tingkat bunga yang rendah merupakan prasyarat penting untuk merawat kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beban bunga Surat Berharga Negara (SBN)) akan lebih ringan sehingga penghematan dana tadi bisa dialihkan untuk belanja pemerintah terutama proyek infrastruktur guna mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.

Hanya saja, keberlakuan berbagai skenario di atas masih bisa diperdebatkan. Dalam perspektif teori, penurunan BI-7DRRR tentu menjadi rujukan dalam penentuan suku bunga pasar keuangan. Namun praktisnya, efektivitas penurunan BI-7DRRR dalam menekan suku bunga pasar keuangan sangat tergantung pada derajad pass-through suku bunga.

Dalam konteks perbankan, misalnya, derajad pass-through mengukur responsivitas perbankan dalam memasang suku bunganya. Jika derajad pass-through sempurna, pemangkasan BI-7DRRR akan diimbangi dengan penurunan suku bunga perbankan dengan besaran yang proporsional. Faktanya, perubahan BI-7DRRR direspons tidak sebanding.

Rendahnya derajad pass-through ini bisa dimaklumi. Dalam menentukan suku bunga acuan, target bank sentral adalah memastikan inflasi dan nilai tukar Rupiah tetap terjaga sehingga arah kebijakannya melihat ke depan (forward looking). Konkretnya, penentuan suku bunga acuan mempertimbangkan variabel ekonomi makro.

Oleh karenanya, dampak perubahan suku bunga acuan BI pada suku bunga perbankan memerlukan tenggat lebih panjang. Aspek kecepatan penyesuaian ini memberi karakteristik perilaku perbankan. Perilaku perbankan sebagai respons atas kenaikan suku bunga acuan sering kali berbeda ketika berhadapan dengan kasus penurunan tingkat bunga acuan.

Fakta menunjukkan derajad pass-through tipikal lambat saat terjadi penurunan BI-7DRRR. Perbankan cenderung memilih ‘bermain aman’ untuk tidak buru-buru memangkas suku bunga simpanannya dalam menghadapi turunnya BI-7DRRR. Akan tetapi, saat BI-7DRRR naik, perbankan ‘bermain ofensif’ dengan seketika melejitkan suku bunga kreditnya.

Perilaku pass-through sempurna dan simetris inilah memberi garansi bekerjanya mekanisme transmisi kebijakan moneter kepada sektor riil. Selama ketegaran (rigidity) suku bunga pada perbankan nasional masih berlaku, selama itu pula sektor moneter dan sektor riil terjadi dikotomi.

Kesenjangan efek BI-7DRRR ini semestinya bisa ditutup oleh LPS rate. Penentuan LPS rate sifatnya melihat ke belakang (backward looking) yang merefleksikan suku bunga di industri perbankan. LPS rate ditentukan berdasarkan suku bunga hasil survei sejumlah bank. Dari hasil survei tersebut kemudian dilakukan kalkulasi statistiknya.

Penentuan LPS rate ditujukan untuk meredam persaingan tidak sehat dalam memburu dana pihak ketiga saat terjadi perubahan suku bunga acuan BI. Prosedur ini dikenal sebagai sistem margin, sedemikian rupa sehingga jadilah LPS rate. Oleh karenanya, penurunan BI-7DRRR memberi dasar bagi LPS untuk menurunkan LPS rate-nya.

Per definisi, BI-7DRRR adalah suku bunga untuk transaksi repo SBN antara perbankan dan BI selama 7 hari dengan perjanjian akan dibeli lagi oleh perbankan. LPS rate adalah suku bunga penjaminan antara perbankan dengan nasabah untuk nominal simpanan sebesar Rp 2 miliar.

Keduanya berkaitan erat dengan perhitungan biaya dana (cost of fund). Namun, penurunan biaya dana lewat jalur LPS rate lebih segera daripada melalui jalur BI-7DRRR. Perbankan akan segera menyesuaikan (pass-through) suku bunga simpanan dengan LPS rate guna mengindari kaburnya dana pihak ketiga.

Penurunan biaya dana simpanan ini diharapkan juga segera menekan suku bunga kredit. Sayangnya, LPS merevisi tingkat bunga penjaminan tiga kali dalam setahun. Tenggat empat bulan adalah waktu penyesuaian yang diperlukan oleh industri perbankan dalam menyikapi perubahan BI-7DRRR.

Sesuai mekanisme, ketika BI-7DRRR dipangkas, otomatis suku bunga perbankan yang ikut turun. Setelah suku bunga perbankan turun, baru LPS rate bisa turun. Alhasil, perubahan suku bunga LPS seakan menjadi ‘pahlawan kesiangan’, alih-alih menjadi pionir penurunan suku bunga perbankan.

Dengan konfigurasi problematika di atas, LPS rate bisa direvitalisasi sebagai ‘turunan’ dari BI-7DRRR dalam arti yang sesungguhnya. Artinya, dengan mematok selisih –misalnya 100 basis poin di atas BI-7DRRR–, LPS rate akan otomatis menyesuaikan dengan BI-7DRRR. Dengan demikian, LPS rate bisa berubah setiap bulan menyesuaikan BI-7DRRR.

Dengan tetap mendasarkan diri sistem margin, LPS harus bisa melihat ke depan dalam menentukan LPS rate. Kuncinya adalah sensitivitas perbankan pada khususnya dan lembaga keuangan pada umumnya, yang menjalankan fungsi intermediasi dalam menyikapi perubahan suku bunga acuan BI.

Aturan di atas sekaligus bisa mengurangi diskresi kebijakan LPS. Dewan Komisioner LPS memang memiliki kewenangan untuk mengubah LPS rate di luar koridor statistik tersebut. Dengan alur logika ini pula, LPS rate bisa turun tanpa harus menunggu perbankan mengubah suku bunganya.

Diskresi sering berhadapan dengan masalah kredibilitas. Dengan demikian, LPS rate yang mengikuti rule BI-7DRRR akan meningkatkan kepercayaan semua pemangku kepentingan. Efektivitas LPS rate niscaya akan jauh lebih tinggi jika didukung oleh kepercayaan dari pihak yang terkena kebijakan.

LPS rate yang berpatokan pada BI-7DRRR bisa lebih kokoh menjadi pedoman bagi sektor perbankan dalam memasang suku bunga simpanannya. Mekanisme capping semacam ini toh pernah diterapkan pada bank-bank BUMN dalam menentukan suku bunga simpanan guna menghindari jor-joran suku bunga spesial yang ditawarkan kepada pemilik dana jumbo.

Alhasil, LPS rate yang berpatokan pada BI-7DRRR merupakan bentuk capping baru untuk semua bank. Imbasnya, penentuan suku bunga kredit juga lebih bisa diprediksi. Dengan cara ini, likuiditas niscaya lebih terjaga, proses penyesuaian perbankan lebih cepat, dan sifat asimetri perbankan juga akan tereduksi.

Pada akhirnya, misi kebijakan moneter akan sampai pada sasarannya. Bukan begitu, LPS?

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN