Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Indra Tumbelaka, Analis stabilitas sistem keuangan dan alumnus Erasmus School of Economics Rotterdam. Penerima Beasiswa LPDP

Indra Tumbelaka, Analis stabilitas sistem keuangan dan alumnus Erasmus School of Economics Rotterdam. Penerima Beasiswa LPDP

Ruang Penurunan Suku Bunga Kredit

Indra Tumbelaka, Jumat, 15 November 2019 | 11:17 WIB

Presiden Joko Widodo mengajak perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit saat membuka Indonesia Banking Expo 2019, Rabu 6 November 2019. Perbankan dianggap belum mengikuti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia yang telah turun empat kali tahun ini. Terakhir pada bulan Oktober 2019, Bank Indonesia kembali menurunkan 7-day (Reverse) Repo Rate sebesar 0,25% ke level 5,00%.

Rata-rata suku bunga kredit industri perbankan Indonesia yang masih di level 10%, menyebabkan suku bunga kredit perbankan domestik kurang kompetitif dibandingkan Negara peer, seperti Malaysia atau Thailand yang rata-rata suku bunga kreditnya telah single digit. Suku bunga kredit perbankan domestik sebenarnya telah berada dalam tren penurunan dalam lima tahun terakhir.

Tren penurunan suku bunga kredit ini diperkirakan masih akan berlanjut, sejalan dengan kondisi makroekonomi yang akomodatif dan kondisi industri perbankan yang semakin kondusif.

Penurunan suku bunga kredit secara natural akan terjadi melalui mekanisme pasar. Salah satu caranya adalah dengan mendorong kompetisi persaingan suku bunga antarbank, yaitu dengan menurunkan hambatan bagi debitur untuk memindahkan kredit dari satu bank ke bank yang lain.

Setelah menerima fasilitas kredit dari satu bank, debitur mungkin berniat untuk melunasi kreditnya lebih awal, apabila mendapatkan tawaran kredit baru dari bank lain dengan suku bunga yang lebih rendah. Namun, debitur biasanya mendapatkan hambatan untuk melunasi kreditnya sebelum jatuh tempo.

Hambatan tersebut dapat berupa prosedur pelunasan kredit yang berbelit-belit atau biaya tambahan atas pelunasan kredit dipercepat. Untuk memberikan akses yang lebih luas kepada debitur guna memilih kredit dengan suku bunga terendah, bank dapat diwajibkan untuk melonggarkan prosedur pelunasan kredit sebelum jatuh tempo, sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan perjanjian baku pelaku jasa keuangan.

Penurunan tingkat suku kredit juga dipengaruhi dari sisi penawaran melalui penurunan biaya dana perbankan. Biaya dana perbankan dipengaruhi oleh dua komponen utama, dana pihak ketiga (DPK) dan kewajiban non- DPK yang berasal dari pinjaman yang diterima atau obligasi yang diterbitkan oleh bank.

Pada sisi DPK, rata-rata suku bunga deposito tenor satu tahun yang masih mencapai 7,07% pada bulan September 2019, diperkirakan akan berangsur-angsur turun, sejalan dengan penurunan kupon suku bunga di pasar surat berharga negara.

Untuk mencegah perang suku bunga deposito antarbank, supervisory action OJK memberikan caping suku bunga deposito sebesar 75 bps dan 100 bps dari BI rate, masing-masing untuk bank kelompok BUKU IV dan BUKU III. Sejalan dengan turunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tenor 12 bulan, rata-rata suku bunga deposito BUKU IV dan BUKU III, seharusnya segera turun ke level sekitar 6,50% dan 6,75%. Hal ini juga sejalan dengan suku bunga penjaminan LPS yang sejak September 2019 telah turun ke level 6,50%.

Apabila suku bunga deposito diperkirakan segera turun dalam beberapa waktu ke depan, bagaimana dengan suku bunga kewajiban non-DPK perbankan. Meskipun memiliki porsi yang jauh lebih kecil dibandingkan DPK, kewajiban non-DPK perbankan tumbuh cukup signifikan pada tahun 2018. Hal ini terjadi pada periode di mana pertumbuhan DPK cenderung melemah dan suku bunga di pasar keuangan sedang berada dalam tren peningkatan. Tenor pinjaman atau obligasi yang diterbitkan oleh bank akan sangat menentukan penurunan tingkat suku bunga kewajiban non-DPK perbankan. \

Tenor kewajiban non-DPK yang lebih panjang akan menyebabkan pass-through penurunan suku bunga di pasar keuangan ke suku bunga kewajiban non-DPK perbankan lebih lambat dibandingkan suku bunga DPK.

Ketersediaan likuiditas perbankan melalui peningkatan DPK merupakan kunci untuk menurunkan ketergantungan perbankan terhadap kewajiban non- DPK yang relatif kurang elastis terhadap perubahan suku bunga di pasar keuangan.

Pada semester kedua tahun 2019, likuiditas perbankan diperkirakan akan semakin semakin meningkat, tercermin dari mulai turunnya Loan to Deposit Ratio (LDR) dan semakin lambatnya pertumbuhan kewajiban non-DPK.

 

Peningkatan efisiensi perbankan juga dapat ditempuh melalui penurunan biaya non-bunga, seperti penurunan biaya cadangan kerugian kredit. Saat ini risiko kredit perbankan masih terjaga pada level yang rendah. Rasio NPL bank umum pada level 2,66% pada September 2019, berada pada level yang sama dengan rasio NPL pada posisi yang sama tahun lalu. Hal ini juga didukung dengan rasio loan at risk yang relatif stabil dalam satu tahun terakhir.

Selain itu, konsolidasi perbankan merupakan salah satu pilihan untuk semakin mendorong efisiensi. Saat ini jumlah bank di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan bank di Negara peer. Merger atau akuisisi dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya bank melalui transfer teknologi sistem informasi dan penggunaan data nasabah secara lebih optimal.

Efisiensi perbankan diharapkan akan menurunkan gap antara suku bunga kredit dan suku bunga simpanan di Indonesia yang relative masih tinggi.

Saat ini Net Interest Margin (NIM) perbankan telah berada dalam tren penurunan dalam lima tahun terakhir dan menyentuh level terendahnya pada tahun 2019. Dalam Sembilan bulan pertama tahun ini, perbankan secara konsisten berhasil mempertahankan NIM di bawah level 5%. Penurunan NIM tersebut tidak menyebabkan anjloknya pendapatan bunga perbankan, karena volume kredit yang naik cukup signifikan dalam satu tahun terakhir.

Untuk semakin mendorong penurunan NIM, regulator dapat meninjau kembali penyempurnaan ketentuan yang memberikan insentif bagi bank dengan NIM di bawah 4,5%.

Pertama, ketentuan baru tersebut dapat difokuskan untuk mendorong bank menurunkan NIM secara bertahap, sesuai dengan profil risiko dan komponen pembentuk suku bunga kredit.

Kedua, selain memberikan insentif berupa akses pembukaan jaringan kantor yang lebih luas, ketentuan baru tersebut dapat juga memberikan insentif berupa perluasan kegiatan operasional bank, terutama untuk produk-produk digital perbankan.

Sasaran revisi ketentuan tersebut adalah bank-bank yang memiliki risiko kredit yang rendah, namun masih memiliki NIM yang tinggi. Penurunan NIM kemudian suku bunga kredit perbankan dapat diinisiasi oleh bank-bank milik negara, karena memiliki risiko kredit yang rendah dan pangsa pasar yang besar. Bank BUMN atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat memulai penurunan suku bunga kredit dari kredit konsumsi yang memiliki suku bunga kredit relatif lebih tinggi dibandingkan suku bunga kredit modal kerja dan investasi. Hal ini dapat difokuskan pertama kali kepada debitur-debitur pegawai, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan swasta yang risiko kreditnya rendah.

Selain kredit konsumsi, penurunan suku bunga kredit dapat juga dilakukan kepada kontraktorkontraktor pemerintah yang angsuran kreditnya langsung dipotong dari pembayaran termin melalui bank-bank tersebut. Struktur pasar industri perbankan nasional yang dikuasai oleh beberapa bank besar, menyebabkan penurunan suku bunga kredit bank-bank tersebut akan diikuti oleh bank-bank peer, dan kemudian industri perbankan nasional.

Ruang penurunan suku bunga kredit masih terbuka luas bagi industri perbankan nasional. Suku bunga kredit single digit ini akan semakin menunjukkan keberpihakan industri perbankan domestik terhadap sektor riil, serta meningkatkan kontribusi perbankan terhadap pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana harapan pemerintah dan seluruh konsumen sektor jasa keuangan.

Indra Tumbelaka, Peneliti sektor jasa keuangan, penerima beasiswa LPDP, alumnus Erasmus School of Economics. (Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pendapat institusi tempat penulis bekerja.)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA