Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Hari Prasetiyo, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hari Prasetiyo, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia

RUU Cipta Kerja dan Reposisi Kewenangan Presiden

Hari Prasetiyo*), Kamis, 28 Mei 2020 | 09:54 WIB

Pembahasan RUU Cipta Kerja mendapatkan sentimen negatif dari berbagai pihak. Di luar berbagai substansi yang kontroversial, klaster isu tentang administrasi pemerintahan layak untuk tetap dibahas.

Sesungguhnya isu ini penting dibahas saat ini. Penegasan sistem presidensial sangat kuat terasa dalam RUU Cipta Kerja. Dalam RUU ini beberapa kali ditegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan adalah milik presiden. Kepala daerah dan menteri merupakan pembantu presiden.

Kepala Daerah Bukan Raja Daerah

Reposisi kewenangan presiden menjadi penting saat ini. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. Sejak reformasi 1998, sistem pemerintahan Indonesia berubah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri, melalui otonomi daerah.

Kepala daerah memiliki kewenangan yang legitimate untuk melaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya tidak menjadikan kepala daerah bawahan atau pembantu presiden. Kepala daerah tidak lagi ditunjuk presiden, melainkan dipilih langsung oleh rakyat.

Kendati begitu, bukan berarti menjadikan kepala daerah tidak memiliki subordinansi kepada presiden. Walaupun dalam UU Pemerintah Daerah telah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan konkuren, dalam pelaksanaannya kepala daerah tetap harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan presiden.

Penegasan kembali bahwa seluruh kewenangan pelaksanaan pemerintahan merupakan kewenangan presiden menjadi penting. Kewenangan kepala daerah otonom adalah bagian dari kewenangan presiden yang kemudian didelegasikan kepada kepala daerah. Kepala daerah otonom harus memahaminya agar tidak bertindak seolah-olah sebagai “raja kecil” di daerahnya.

Pembatalan Perda

Isu menarik lain terkait klaster administrasi pemerintahan adalah kewenangan presiden dalam membatalkan peraturan daerah (perda).

Mahkamah Konstitusi (MK) memang sudah memutuskan, kewenangan pemerintah pusat untuk mencabut atau membatalkan perda adalah inkonstitusional. Namun harus dicermati, norma dalam putusan MK tersebut tidaklah diakui benar oleh seluruh hakim MK.

Ada 4 dari 9 hakim MK memberikan dissenting opinion. Dissenting opinion itu memberikan ruang bagi publik untuk tetap dapat memperdebatkan norma tersebut. Keempat hakim MK yang memberikan dissenting opinion adalah Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indriati, dan Manahan MP Sitompul. Secara keilmuan, keempat hakim MK itu merupakan ahli hukum yang keilmuannya tidak diragukan.

Ada beberapa alasan keempat hakim MK itu. Pertama, Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan federasi. Sehingga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu kesatuan hukum.

Kedua, presiden sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan mempunyai kewenangan mengambil tindakan terhadap produk hukum penyelenggara pemerintahan yang mengandung cacat.

Ketiga, materi muatan perda adalah materi yang bersubstansikan urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan adalah kewenangan presiden. Dengan logika ini, apabila pembatalan perda oleh presiden dianggap sebagai norma yang inkonstitusional, sama artinya dengan mengatakan bahwa pemerintahan daerah bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang tanggung jawab terakhirnya ada di tangan presiden.

Keempat, pembatalan perda merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan tidak dimaksudkan menggantikan kewenangan judicial review. Pihak yang merasa dirugikan masih dapat mengajukan judicial review. Harus dipahami bahwa peraturan daerah bukanlah merupakan produk legislasi.

Betul bahwa perda dibuat kepala daerah bersama DPRD. Namun, hal itu tidak menjadikan perda sebagai produk legislasi, karena DPRD bukan perpanjangan tangan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif. DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepala daerah sebagai perpanjangan tangan presiden dalam melaksanakan pemerintahan di daerah.

Mendudukkan Posisi Menteri

Kembali melihat UUD 1945, dalam pasal 17 dinyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Namun, tidak jarang dalam pelaksanaan pemerintahan terjadi stagnasi akibat ego sektoral. Pemberian kewenangan kepada para menteri untuk mengatur suatu urusan bisa menyebabkan terjadinya ego sektoral, mulai dari tidak sinkronnya kebijakan antar-menteri hingga terjadinya sengketa kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan. UU No 30 Tahun 2014 mengatur mengenai penyelesaian sengketa kewenangan dalam pemerintahan.

Secara singkat, dalam pasal 16 dinyatakan, jika terjadi sengketa kewenangan dalam pemerintahan, penentu akhirnya adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.

Melihat kembali pasal 17 UUD 1945, maka ketentuan pasal 16 tersebut adalah tepat karena para menteri hanya merupakan pembantu presiden, kewenangan yang mereka miliki hanyalah kewenangan delegasi dari presiden. RUU Cipta Kerja mencoba mendudukkan kewenangan yang dimiliki oleh menteri sebagai kewenangan delegasian dari presiden, dan bukan kewenangan atributif dari undang-undang. Hal ini ditunjukkan dengan menarik semua kewenangan menteri dan menjadikannya sebagai kewenangan presiden.

Presiden kemudian akan mendelegasikan kewenangannya kepada menteri melalui peraturan pelaksanaan. Permasalahannya adalah kewenangan atributif tidak dapat serta merta didelegasikan.

Hanya kewenangan yang dinyatakan dapat didelagasikanlah yang dapat didelegasikan. Menurut Ten Berge, sebagimana dikutip Hadjon dalam tulisannya berjudul“Tentang Wewenang”, salah satu syarat delegasi adalah harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 163 mencoba mengaturnya dengan menyatakan bahwa presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang kepada menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah. Alih-alih memberikan kewenangan untuk melaksanakan peraturan pelaksanaan kepada menteri, presiden justru memberikan kewenangan mengatur.

Secara konsep hal ini tidak tepat, karena makna delegasi sesungguhnya adalah pelimpahan tidak secara penuh, artinya tidak termasuk wewenang untuk pembentukan kebijakan (Safri, et al. 2005). Walaupun dalam praktiknya pembentukan peraturan pelaksanaan akan selalu melibatkan kementerian terkait, namun secara konsep akan lebih tepat jika dinyatakan bahwa dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan, presiden dapat menunjuk menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah.

*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN