Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tri Winarno

Tri Winarno

Sandyakalaning Tatanan Global

Tri Winarno, Senin, 9 September 2019 | 11:27 WIB

Kita hidup di era hiperbolis, yaitu suatu zaman di mana pencitraan menjadi sangat dominan, yang terkemas rapi terutama melalui media sosial, sehingga mengalahkan realita. Alhasil, keputusan publik yang melibatkan nasib seluruh populasi menjadi kurang tercerna oleh nalar yang sehat.

Contoh terkini adalah lahirnya pemimpinpemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Perdana Menteri Britania Raya Borus Johnson, Presiden Hungaria Janos Ader, Presiden Brasil Jair Bolsonaro, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte yang telah mengundurkan diri 21 Agustus 2019, dan masih banyak lagi, yang atas kepemimpinannya berdampak pada eksistensi tatanan global.

Kepemimpinan mereka berpengaruh terhadap stabilitas dan kelanjutan tatanan global. Salah satu tatanan global yang menjadi rujukan kebijakan dan langkah pengambilan keputusan baik ekonomi maupun politik internasional, seperti Grup 7 (G7) yang kini telah mengalami senja kala, meredup.

Contoh terbaru adalah pertemuan G7 baru-baru ini di Biarritz, Prancis. Walaupun ada perkembangan yang positif, misalnya keberhasilan Presiden Prancis Emmanuel Macron, melibatkan Presiden AS dalam pertemuan tersebut, tetapi hampir tidak ada capaian yang signifikan dalam pertemauan kali ini. Terlepas dari pertanyaan tentang hasil konkret dan substantif dari pertemuan tersebut, terindikasi bahwa lembaga tersebut semakin tergerus oleh waktu, lambat laun mengikis tatanan global.

Memang ironis kalau kita berharap bahwa G7 menentukan arah masa depan dunia. Sebab, pranata tersebut dalam berbagai aspek adalah warisan masa lampau, yang relevansinya saat ini mulai meredup. Didirikan pada tahun 1970- an, di puncak perang dingin, lembaga tersebut difungsikan sebagai forum bagi Negara yang ekonominya paling maju saat itu, yaitu Kanada, Prancis, German, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat.

Setelah Uni Soviet bubar, G7 masih memegang peranan utama dalam pembentukan tata kelola global tentang berbagai tema, mulai dari pinjaman internasional, operasi perdamaian dan kesehatan global. Pada tahun 1997, G7 diperluas menjadi G8, dengan mengikutsertakan Rusia. Namun, lembaga tersebut masih melambangkan keunggulan Barat dalam tata dunia liberal yang disegani. Namun, era tersebut telah berakhir. Krisis keuangan tahun 2008 telah membuat beberapa anggota inti lembaga tersebut terpuruk, yang secara bersamaan muncul raksasa baru ekonomi global, yaitu Tiongkok.

Sehingga lembaga tersebut telah kehilangan taring yang diperlukan untuk menentukan arah perkembangan global. Lembaga yang lebih besar dan lebih beragam telah didirikan tahun 1999, yaitu G20 yang lambat laun menyalip G8. Secara formal G20 menggantikan G8 sebagai forum ekonomi internasional yang lebih kredibel.

Dalam dunia yang semakin kompleks dan terpecah, gaya pengambilan keputusan G20 yang lebih fleksibel dan komitmen yang lebih longgar, dianggap lebih bisa diterima oleh penduduk dunia dibanding nstitusi multilateral lama seperti G7 yang sangat kaku. Akhirnya, G8 pun hanya tinggal semacam kelompok arisan Rukun Tetangga (RT). Apalagi keanggotaan Rusia di G8 dibekukan dalam tahun 2014, sebagai respons terhadap invasi Rusia terhadap Ukraina dan aneksasi Crimea, sehingga lembaga tersebut semakin kurang bergigi.

Dalam perkembangan terakhir ada usulan agar Rusia dimasukkan kembali ke dalam lembaga tersebut, terutama atas usulan Presiden AS Donald Trump. Hanya saja usulan itu belum bisa diakomodasi lantaran masih ada keengganan dari anggota G8 lainnya. Mereka beranggapan bahwa G8 tanpa Rusia dirasa lebih solid dan lebih mewakili tatanan global yang lebih liberal.

Nasib eksistensi G8 semakin tidak jelas dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS pada tahun 2016. Pemerintahan Trump mulai menyerang sekutunya sendiri dan menolak berbagi kepentingan, yang selama ini terbangun harmonis atas kepemimpinan AS.

Situasinya mencapai titik nadir tatkala pertemuan G7 Summit di Quebec pada tahun 2018, di mana Trump mengkritik tuan rumah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Di hadapan publik Kanada, Trump menolak Communiqué bersama yang dirilis G7, begitu Communiqué tersebut dikeluarkan. Memperhatikan kemunduran G7 tersebut, pertemuan G7 tahun ini di Biarritz menuai keprihatinan.

Dengan sedikit harapan yang tersisa, dalam pertemuan tersebut seperti sekadar menjaga keberlangsungan lembaga G7, tidak bisa lebih. Sehingga pertemuan G7 tahun ini benar-benar sepi dari aksi riil. Tujuan utama per temuan sengaja dibuat kabur. Sebelum pertemuan dimulai, Macron mengumumkan bahwa no final statement, declaring that “nobody reads communiqués”.

Tentu keputusan Macron tersebut menggambarkan suatu kemunduran G7 sebagai pranata global yang paling bergengsi saat ini. Karena communiqués akhir adalah dokumen kebijakan yang memberikan sinyal penting tentang kesepakatan bagi masyarakat internasional. Dalam deklarasi tahun 2018 yang ditolak oleh Trump terdiri atas 4.000 kata, yang berisi kesepakatan bersama untuk diselesaikan bersama.

Sedangkan di Biarritz Summit, hanya tertuang 250 kata dalam statementnya dan kabur serta hampir tidak bermakna. Misalnya yang menyangkut masalah Iran, pemimpin G7 hanya sepakat bahwa mereka “fully share two objectives: to ensure that Iran never acquires nuclear weapons and to foster peace and stability in the region.” Untuk Hong Kong, mereka menegaskan bahwa “the existence and importance of the Sino- British Joint Declaration of 1984 on Hong Kong” dan menyerukan “for violence to be avoided.” Untuk Ukraina, Prancis dan German berjanji untuk mengadakan pertemuan lanjutan “to achieve tangible results.” Namun demikian, masih ada sedikit aspek positif dalam pertemuan G7 di Biarritz. Misalnya, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif secara mengejutkan hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga membuka harapan untuk perundingan langsung antara Iran dan AS di masa mendatang. 

Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan tekanan pada Brasil agar melakukan langkah nyata untuk mengatasi kebakaran hutan di Amazon. Selain itu, antara AS dan Prancis terjadi kesepakatan tentang pajak untuk perusahaan raksasa dunia yang beroperasi lintas batas benua.

Namun, pertemuan tingkat tinggi internasional yang hanya menghasilkan kesepakatan terbatas tersebut, benar-benar menggambarkan semakin meredupnya tatanan global dalam mengatasi setiap permasalahan krusial yang dihadapi dunia saat ini.

Banyak yang mengakui kekurangan dari KTT G7 terbaru di Biarritz tersebut. Di sisi lain, juga semakin memunculkan sikap pesimisme tentang hasil pertemuan G7 berikutnya, yang akan diadakan di Amerika Serikat. Bahkan diperkirakan pertemuan tahun depan adalah awal dari bubarnya G7. Harapan sekarang dan mendatang ditumpukan pada G20. Kalau G20 dapat menggantikan G7, tatanan global masih dapat diharapkan dengan legitimasi yang semakin kuat. Tetapi untuk menuju ke arah itu, yaitu berharap pada G20, masih merupakan perjalanan yang jauh.

Karena itu, sementara ini dunia menghadapi kevakuman kepemimpinan tatanan global, yang tentu berakibat serius terhadap ketertiban dan kesejahteraaan masyarakat internasional. Tatanan global akan semakin redup jika Presiden Trump terpilih kembali sebagai Presiden AS pada 2020. Apalagi, banyak jajak pendapat menguatkan bahwa Presiden Trump akan terpilih kembali jika kinerja ekonomi AS masih mampu dijaganya sampai dengan tahun 2020.

Memperhatikan perkembangan tersebut, maka dipastikan ketidakpastian semakin meningkat, dan hal itu akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian global dan nasional. Dengan demikian, kehati-hatian dalam mengelola ekonomi dan hubungan internasional sangat vital untuk menjaga momentum kesejahteraan nasional yang menuntut kepiawaian dan kreativitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan public yang di dalamnya tertuang kebijakan ekonomi dan kebijakan hubungan luar negeri.

Tri Winarno, Penulis Buku: Indonesia Menyikapai Dinamika Ekonomi Global

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN