Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Sengkarut Bawang Putih

Selasa, 17 Maret 2020 | 21:14 WIB
Khudori *)

Harga cabai rawit di Jakarta melambung, sempat menembus Rp 100 ribu per kg. Belum tuntas masalah cabai, gula dan bawang putih menyusul. Harga gula mencapai Rp 15.400/kg dan bawang putih menembus Rp 70 ribu/kg, naik dua kali dibandingkan harga awal tahun. Setelah operasi pasar, harga bawang putih berangsur menurun.

Di awal Maret 2020, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harganya Rp 47.100/kg. Harga bawang putih masih berpeluang naik. Jika ini terjadi, apakah pemerintah kembali menggelar operasi pasar?

Sejarah mengajarkan operasi pasar adalah instrument jangka pendek. Fungsinya tak lebih sebagai tukang pemadam kebakaran. Tujuannya memengaruhi harga. Tapi efektivitas operasi pasar dalammemengaruhi harga bergantung banyak faktor: stok pemerintah, stok pedagang/spekulan, volume, harga yang digerojok di pasar, dan psikologi publik. Tidak semua faktor ini dalam kendali pemerintah.

Saat ini, stok bawang putih 55.000-65.000 ton, hanya cukup buat kebutuhan hingga Maret 2020. Di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim stok mencapai 84.000-120.000 ton atau bisa mencukupi kebutuhan dua bulan.

Bawang Putih
Bawang Putih

Entah mana yang benar. Yang pasti, dengan kebutuhan bulanan 45.000-47.000 ton, stok ini tergolong tipis. Stok yang tipis dimaknai pasar bakal berbuah kelangkaan. Mereka yang menguasai stok bisa menahan pasokan. Aliran bawang putih yang mulai menipis membuat psikologi pasar bekerja: pasokan berkurang yang kemudian ditransmisikan ke kenaikan harga.

Diakui atau tidak, kenaikan harga bawang putih kali ini dipicu oleh stok yang tipis. Stok menipis karena izin impor tak kunjung dikeluarkan. Rapat koordinasi terbatas tentang bawang putih baru digelar pada 7 Februari 2020. Saat itu diputuskan, impor bawang putih dari Tiongkok tetap bisa dilakukan, meski di negara itu tengah mewabah Virus Korona (Covid-19). Penutupan impor hanya buat hewan hidup.

Kementerian Pertanian diminta segera mengeluarkan rekomendasi izin produk hortikultura (RIPH) untuk diteruskan ke Kementerian Perdagangan guna diterbirkan surat persetujuan impor (SPI).

Sejatinya Kementerian Pertanian telah menerbitkan RIPH bawang putih 103.000 ton pada 15 November 2019. Pertanyaannya, mengapa rapat koordinasi terbatas baru digelar 7 Februari 2020?

Bukankah pemerintah sudah tahu bahwa tahun ini tidak ada bawang putih produksi domestik untuk dikonsumsi? Kebutuhan konsumsi bawang putih sepenuhnya diisi dari impor. Secara teknis, mestinya pengelolaannya jauh lebih mudah. Apa yang terjadi kali ini adalah perulangan serupa tahun lalu.

Mengapa pemerintah tidak belajar dengan menutup setiap jengkal celah munculnya moral hazard. Jangan salahkan apabila kealpaan beruntun ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meraih untung. Sampai saat ini harga bawang putih di pasar dunia jauh lebih murah ketimbang di pasar domestik. Keuntungan bisnis bawang putih impor amat gurih.

Sebagai gambaran, pada 2018 rata-rata harga bawang putih impor US$ 0,85/kg (Rp 12.197/kg). Sepanjang 2018, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga bawang putih di pasar tradisional domestik antara Rp 16.650/kg – Rp 37.500/kg atau rata-rata Rp 27.075/ kg. Pada 2019, potensi keuntungan importir lebih besar lagi.

Dari awal hingga akhir tahun 2019, harga bahan bumbu itu bergerak antara Rp27.100/kg hingga Rp47.500/kg. Selain disparitas harga, potensi keuntungan importir bersumber dari besarnya volume impor. Pada 2018, Indonesia mengimpor bawang putih 582.994 ton senilai US$ 497 juta dolar (Rp 7,1 triliun). Impor 99,6% dari China. Volume impor menjadi faktor kali yang juga menggiurkan bagi importir.

Pendek kata, disparitas harga yang eksesif dan volume yang besar tidak hanya memberikan keuntungan luar biasa bagi penerima kuota impor, tapi juga memberi insentif bagi calon penerima kuota untuk menyuap dalam jumlah yang amat besar agar bisnisnya mulus. Ujung-ujungnya, ini semua jadi insentif menarik bagi pemburu rente untuk melanggengkan tata kelola impor tetap karut marut.

Lebih dari itu, sebagai pengendali dan penguasa pasokan bawang putih di pasar, para pemburu rente itu bisa memainkan harga seperti roller coaster. Mereka tinggal “menyetel” antara pasokan dan permintaan untuk me-remote harga yang diinginkan. Sebagai pengendali dan penguasa pasokan mereka juga punya keleluasaan menciptakan kelangkaan semu di pasar. Pasar seolah-olah langka bawang putih. Padahal, stok ada di gudang. Pemerintah mati kutu dan tak punya kuasa untuk mengendalikan mereka.

Agar kealpaan beruntun ini tak berulang, pertama, pemerintah harus memperbaiki tata kelola impor. Keputusan Kementerian Perdagangan mengeluarkan SPI 63.000 ton dari 103.000 ton RIPH setelah rapat koordinasi 7 Februari 2020 menandai tata kelola impor yang acak adul. Koordinasi antar kementerian dan lembaga, termasuk percepatan administrasi dan menjaga kredibilitas keputusan rakor di Kemenko Perekonomian, harus menjadi prioritas perbaikan. Lalu, mengintegrasikan secara otomatis portal Inatrade dengan portal instansi lain terkait data dokumentasi hasil koordinasi dan rekomendasi.

Kedua, merubah sistem pengendalian impor dari rezim kuota ke rezim tarif. Rezim tarif selain transparan juga adil karena memberi peluang yang sama kepada semua pelaku usaha untuk mengimpor dengan membayar tariff yang ditetapkan.

Lebih dari itu, perolehan tarif juga masuk kas negara, tidak mengalir ke kantong para pencoleng seperti selama ini. Ketiga, dalam jangka pendek, perlu transparansi dalam penetapan penerima kuota impor. Ini bisa ditempuh dengan menggelar tender terbuka disertai persyaratan harga jual di pasar lokal. Langkah ini selain untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak masuk di akal, juga menutup peluang terjadinya moral hazard.

*) Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), penulis buku ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN