Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), penulis buku Ironi Negeri Beras (Yogyakarta:
Insist Press, 2008)

Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), penulis buku Ironi Negeri Beras (Yogyakarta: Insist Press, 2008)

Setelah HPP Beras/Gabah Dinaikkan

Sabtu, 30 Mei 2020 | 15:07 WIB
Khudori *)

Setelah “berpuasa” hampir lima tahun, kebijakan yang ditunggu-tunggu jutaan petani padi itu akhirnya datang juga. Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah/beras dinaikkan berkisar 13,5-13,9%

Penetapan HPP gabah/beras itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras. Beleid tertanggal 16 Maret 2020 itu mengubah HPP gabah/beras di Inpres No 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Gabah kering panen (GKP) di petani naik dari Rp 3.700/kg jadi Rp 4.200/kg dan di penggilingan naik dari Rp 3.750/kg jadi Rp 4.250/ kg, gabah kering giling (GKG) di penggilingan naik dari Rp 4.600/kg menjadi Rp 5.250kg, dan di gudang Bulog naik dari Rp 4.650/kg menjadi Rp 5.300/kg, dan beras di gudang Bulog naik dari Rp 7.300/kg menjadi Rp 8.300/kg.

Persyaratan kualitas, baik kadar air, maksimal butir patah, maksimal kadar menir, dan minimal derajat sosoh tidak mengalami perubahan.

Perubahan mencolok justru terjadi pada ruang lingkup aturan. Permendag sifatnya parsial: hanya mengatur harga plus kualitas, pengadaan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan keperluan golongan tertentu, dan Bulog sebagai pelaksana.

Sebaliknya, Inpres adalah beleid yang komprehensif tentang perberasan. Pertama, Inpres bersifat holistik, dan hulu-hilir. Dalam konsideras diterangkan, pengadaan gabah/beras dimaksudkan untuk stabilisasi ekonomi nasional, melindungi pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan CBP, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan pemerintah.

Kedua, Inpres merupakan instruksi presiden kepada delapan menteri (Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri BUMN), gubernur, dan bupati/walikota.

Mereka diminta menetapkan kebijakan menjaga stabilitas harga beras dalam negeri; pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok warga berpendapatan rendah; pengadaan dan penyaluran CBP untuk menjaga stabilitas harga, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketiga, mengatur pengadaan beras, baik dari domestik maupun impor. Pengadaan beras diutamakan dari dalam negeri. Apabila dilakukan impor, kebijakan itu harus tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen, serta hanya bisa dilakukan untuk kebutuhan stok dan CBP, dan apabila ketersediaan beras domestik tidak mencukupi.

Keempat, untuk pengadaan dan penyaluran dilakukan oleh Bulog.  Perubahan Inpres jadi Permendag telah melengkapi kebijakan perberasan selama ini yang parsial dan tak jelas tujuan akhirnya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, empat tahun lalu terjadi perubahan drastis dalam kebijakan perberasan, terutama kebijakan subsidi pangan. Subsidi pangan yang semula bernama beras sejahtera (Rastra), yang dulunya bernama beras untuk rakyat miskin (Raskin), diubah jadi bantuan pangan nontunai (BPNT).

Perubahan ini membuat kebijakan perberasan yang semula terintegrasi hulutengah- hilir menjadi terfragmentasi. Pada Rastra, di hulu Bulog harus melakukan pengadaan (dengan menyerap beras produksi petani domestik pada harga yang ditetapkan pemerintah), mengelola cadangan dan mendistribusikan stok di tengah, dan menyalurkan beras (ke sasaran) di hilir. Pada BPNT, tugas di hulu dan tengah masih ada. Tapi outlet penyaluran di hilir ditiadakan. Peralihan ini berdampak pada dua hal.

Pertama, Bulog kehilangan pasar tertawan Rastra yang amat besar: 15,6 juta rumah tangga sasaran. Lewat Rastra, selama ini Bulog bisa menyalurkan beras dalam setahun mencapai 2,8–3,4 juta ton. Ketika Rastra diubah jadi BPNT, penyaluran beras Bulog dalam bentuk bantuan sosial Rastra terus menurun: 2,54 juta ton pada 2017, 1,2 juta ton pada 2018, dan tinggal 350-an ton pada 2019. Tahun 2020 dan seterusnya, secara teoritis tidak ada lagi penyaluran bantuan sosial Rastra.

Di sisi lain, tugas Bulog di hulu dan tengah tak berubah. Ketika Bulog diwajibkan menyerap beras produksi domestik dalam jumlah besar, harus ada outlet penyalurannya. Ketika Rastra diubah jadi BPNT, secara teoritis tidak ada lagi penyaluran beras Bulog. Karena itu, sebetulnya tidak relevan menugaskan Bulog menyerap beras produksi petani. Tanpa penyaluran pasti, Bulog pelan-pelan akan bangkrut, baik karena beban pengelolaan yang besar maupun potensi rusak. Beras selain bulky juga turun mutu seiring waktu.

Kedua, menceraikan Bulog dari BPNT sama halnya memisahkan program itu dari kewajiban Negara melakukan stabilisasi harga dan ketahanan pangan, seperti amanat konstitusi. UU Pangan (No 18/2012) dan UU Perdagangan (No 7/2014) memberi mandat tegas: Negara harus menjamin ketersediaan dan akses warga terhadap pangan, dan negara harus mengendalikan ketersediaan, mengatur perdagangan, stabilisasi dan cadangan pangan (pokok). Keberadaan Bulog adalah pengejawantahan dari misi suci (mission sacre) kehadiran Negara sebagai penjamin terpenuhinya hak pangan warga.

Di Indonesia, harga pangan sering bergejolak karena struktur dan mekanisme pasar masih jauh dari persaingan sempurna. Produsen, pengusaha atau sekelompok kecil orang yang memiliki kuasa mengendalikan pasokan dan mengatur harga di pasar masih terbuka celah untuk melakukan kartel dan persekongkolan guna mengatur volume, harga dan wilayah distribusi.

Di tangan mereka, bisnis pangan bahkan sudah menjadi political rent-seeking. KPPU belum kuasa menutup celah kartel dan persekongkolan. Kehadiran lembaga seperti Bulog adalah perwujudan misi suci keberadaan negara untuk mengoreksi watak predatorik pasar, melindungi warga dari perilaku kuasa pasar yang cenderung menghisap, dan menempatkan negara pada posisinya yang terhormat.

Untuk itu, pada tempatnya Bulog diberikan penguatan, dari sisi kelembagaan maupun keuangan. Bukan justru diperlemah dengan melucuti satu per satu tugas- tugas pelayanan publik untuk kemudian diserahkan ke pasar.

Atau menelurkan kebijakan yang bersifat ad hoc, pragmatis dan berubah- ubah dalam tempo amat cepat yang mempersulit adaptasi. Semua ini memperlemah misi suci Negara sebagai penjamin hak atas pangan warga. Jika ini dibiarkan, negara bisa menjadi tertuduh tunggal sebagai pelanggar hak atas pangan.

*) Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), penulis buku ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN