Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Simalakama Penyerapan Beras Bulog

Khudori, Kamis, 2 Mei 2019 | 08:01 WIB

Tahun 2019 menjadi tahun yang berat sekaligus menentukan bagi Bulog. Tahun yang berat karena mulai 2019 tugas pelayanan publik (public service obligation/PSO) dalam penyediaan dan penyaluran beras untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah berkurang drastis. Ini terjadi seiring selesainya transisi program bantuan pangan nontunai (BPNT). Pertengahan tahun ini, diperkirakan 15,5 juta rumah tangga sasaran yang semula menerima beras sejahtera (Rastra) pengganti Raskin bakal terlayani semua. Sebagai otoritas pelaksana, Kementerian Sosial memastikan target itu bakal tercapai.

Sejalan dengan perubahan itu, kuota penyaluran Rastra –yang diubah menjadi bantuan social Rastra—berkurang drastis, dari ratarata 2,825 juta ton periode 2014-2017 hanya tinggal menjadi 350 ribu ton tahun 2019. Artinya, penyaluran beras PSO di tahun 2019 hanya tinggal 12%. Penurunan drastis penyaluran beras sudah terjadi sejak tahun 2018: hanya 1,2 juta ton beras.

Bagi Bulog, perubahan itu jadi genting karena tugas-tugas PSO selama ini menyita hampir seluruh energi awak BUMN tersebut. Karena itu, tahun ini jadi tahun yang amat menentukan bagi masa depan Bulog: tetap eksis atau rugi besar? Ketika tugas-tugas PSO dikempiskan, bahkan dihapuskan, agar tetap eksis, mau tidak mau Bulog harus mengembangkan dan bisa bertumpu pada usaha komersial sendiri.

Masalahnya, kebijakan pemerintah yang bersifat ad hoc, pragmatis dan berubah-ubah dalam tempo amat cepat, membuat manajemen sulit beradaptasi, lebih-lebih untuk mengembangkan usaha komersial. Meskipun dirintis sejak puluhan tahun lalu, divisi komersial belum bisa jadi andalan. Kontribusinya baru 15% dari seluruh usaha Bulog.

Dalam kondisi demikian, Bulog masih juga tetap diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Harapan yang besar ini tidak terlepas dari kondisi pangan yang selalu berulang: pasokan tak terjamin dan harga yang fluktuatif.

Harapan besar ini, misalnya, bisa dibaca dari target pemerintah terhadap pengadaan beras oleh Bulog tahun 2019 sebesar 1,8 juta ton. Menilik lingkungan yang sudah jauh berubah, termasuk perubahan PSO di atas, hampir bisa dipastikan target itu sulit dicapai. Hingga 25 April 2019, Bulog baru bisa menyerap beras 274.984 ton. Ini jumlah yang amat kecil.

Sebetulnya, ketika Rastra berubah jadi BPNT, secara teoritis tak ada lagi penyaluran beras bersubsidi yang dalam setahun bisa mencapai 2,5 – 3,4 juta ton. Karena itu, jadi tidak relevan dan tidak logis menugaskan Bulog menyerap gabah/beras produksi petani domestik. Akan dikemanakan beras domestik itu? Beras selain bersifat bulky juga mudah rusak. Tanpa outlet penyaluran yang jelas dan pasti, menugaskan Bulog menyerap gabah/beras petani bisa dipastikan bakal membuat BUMN ini pelan-pelan bangkrut.

Manajemen Bulog sepertinya sudah “membaca” situasi ini sejak 2017. Ini bisa dilihat dari stok awal tahun 2018 yang hanya tersisa 700 ribu-800 ribu ton beras. Ini merupakan jumlah yang amat kecil dibandingkan dengan stok awal selama satu dekade terakhir yang berkisar 1,3 juta-1,5 juta ton. Juga tampak dari penyerapan beras domestik pada 2018 yang hanya 1,48 juta ton, menurun drastis dari periode 2014-2016 yang mencapai 2,67 juta ton.

Terkait dengan hal itu, tahun ini diperkirakan Bulog akan mengurangi pengadaan beras dalam negeri menjadi hanya 1 juta ton (2-3% dari produksi beras tahunan), merosot tajam dari kondisi sebelumnya sebesar 6-9%. Pengurangan itu akan berpengaruh pada stok publik, dan memperkecil penyaluran public lainnya.

Dampak paling terasa tentu pada petani padi. Pengadaan beras public Bulog yang berkurang signifikan pada 2019, tinggal sepertiga dari yang dilakukan selama ini, bakal berdampak pada pasar. Selama ini pengadaan Bulog sebesar 6-9% dari produksi beras nasional telah mampu menjadi pengendali pasar dari gejolak yang tidak diinginkan. Baik karena gangguan panen karena perubahan iklim/cuaca dan hama/ penyakit maupun ulah culas penguasa pasar yang dominan. Ketika stok publik turun drastis, Bulog tidak bisa diharapkan menjadi penolong petani saat harga gabah/beras jatuh di wilayah yang luas.

Kesengsaraan petani makin bertambah apabila pada saat yang sama penggilingan padi juga mengurangi drastis penyerapan gabah mereka. Ini karena merosotnya insentif menggiling gabah, menyetok beras, dan mendistribusikannya karena perbedaan harga antarmusim, antarwilayah dan antarpulau tidak menarik lagi. Apalagi, setiap saat pedagang beras dan penggilingan kerap dihantui sepak terjang Satgas Pangan yang masif masuk ke pasar, dan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras yang kaku dan tidak ramah pasar. Jika itu terjadi, harga gabah saat panen raya bakal jatuh lebih dalam lagi.

Dampak lain tentu pada stabilisasi harga gabah/beras. Selama ini raskin/rastra bukan saja efektif sebagai penjamin warga miskin mendapatkan akses pangan murah, tapi juga sebagai instrumen stabilisasi harga gabah/beras. Volume penyaluran raskin/rastra sebesar 232 ribu ton/bulan atau 10% dari kebutuhan beras memang besar pengaruhnya pada harga. Ketika volume penyaluran raskin/rastra berkurang, kemampuan stabilisasi menurun. Sebagai pengganti, pemerintah memodali Bulog Rp 2,5 triliun untuk membeli gabah/beras petani buat cadangan beras pemerintah (CBP), berapapun harganya.

Skenarionya, modal itu bisa untuk mengadakan 1,5 juta ton beras. Modal ini bisa diputar untuk membeli beras dan menjualnya lagi, pemerintah akan mengganti selisih harganya kepada Bulog.

Sesuai Permentan No 38/2018 tentang Pengelolaan CBP, beras yang disimpan lebih 4 bulan atau mutunya turun harus dilepaskan. Harga pelepasan mengacu ke harga eceran tertinggi yang berlaku. Di atas kertas, instrumen pengganti ini diyakini bakal manjur. Masalahnya, pengelolaan CBP yang tanpa outlet penyaluran perlu perputaran stok yang cepat agar kualitas beras tidak menurun dan stok tidak menumpuk.

Masalahnya, lagi, skema perputaran stok beras yang cepat itu belum tersedia saat ini. Tanpa instrumen stabilisasi yang jelas, bisa dipastikan harga beras jadi lebih tidak stabil. Instabilitas harga beras bakal membuat inflasi terpantik tinggi. Inflasi yang tinggi akan membuat daya beli warga miskin menurun, yang ujung-ujungnya jumlah warga miskin bakal membengkak. Menjadi masalah karena–menurut Perpres 48/2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional— Bulog tetap harus menjaga ketersediaan pangan dan mengamankan harga di tingkat produsen dan konsumen. Itu artinya meskipun tugas PSO telah ditiadakan, Bulog tetap dibebani fungsi-fungsi social yang menyangkut kepentingan publik, sesuatu yang tak masuk akal. Bagai buah simalakama, situasi ini membuat manajemen Bulog berada pada posisi serba salah. Bila fungsi-fungsi sosial menyangkut penyerapan gabah/beras petani dipenuhi, manajemen bakal menuai pujian. Tidak saja dari publik, tapi juga pemerintah. Karena penyerapan yang memadai berkemungkinan membuat harga beras menjadi stabil. Masalahnya, menunaikan fungsifungsi sosial itu potensial membuat Bulog merugi, bahkan bangkrut dalam jangka panjang.

Sebaliknya, jika manajemen abai pada fungsi-fungsi sosial, dan lebih mengurusi fungsi komersial, Bulog bakal menuai kecaman publik (juga pemerintah). Mendayung di antara dua situasi itu membuat kursi direksi Bulog amat panas: tiap saat bisa diganti. Diganti bukan karena tak becus, tapi karena kebijakan pemerintah yang membuat mereka terjerat situasi serba sulit bagaikan buah simalakama.

Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), penulis buku ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA