Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bagus Ariyanto dan Wahyu Wibowo, Anggota Joint Tim Pelaksanaan Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai

Bagus Ariyanto dan Wahyu Wibowo, Anggota Joint Tim Pelaksanaan Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai

Sinergi Otoritas Pajak dan Pabean untuk Optimalisasi Penerimaan

Bagus Ariyanto dan Wahyu Wibowo, Rabu, 14 Agustus 2019 | 11:08 WIB

Dalam mewujudkan visi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di abad ke- 21, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh proses bisnisnya yang diimplementasikan dalam Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kemenkeu.

Terkait penerimaan negara, RBTK Kementerian Keuangan mempunyai beberapa inisiatif strategis, di antaranya Program Sinergi (Joint Program) antara Otoritas Pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Otoritas Kepabeanan Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

DJP dan DJBC merupakan dua otoritas besar utama penyumbang penerimaan negara di Indonesia dan merupakan dua elemen pemerintah yang sangat terkait dengan dunia perdagangan, industri, dan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, program sinergi DJP-DJBC sangat penting untuk mendukung perkembangan globalisasi perdagangan, sistem keuangan, dan pergerakan arus barang yang semakin masif.

Program sinergi DJPDJBC merupakan breakthrough di bidang perpajakan dan kepabeanan yang dapat memiliki dampak positif terhadap peningkatan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Perkembangan Sinergi DJP-DJBC

Jauh sebelumnya, sinergi antara otoritas pajak dan pabean di Indonesia tercatat dalam sejarah telah dimulai sejak 1997. DJP dan DJBC telah melakukan sinergi dalam bentuk pemeriksaan bersama dan pertukaran informasi sejak lebih dari dua dasawarsa, yang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai No.KEP‐169/PJ/1997 dan KEP‐79/ BC/1997 tentang Pemeriksaan Bersama DJP-DJBC dan Tukar Menukar Informasi.

Tahun 2016, Kementerian Keuangan Indonesia memperkuat program reformasinya dengan menerbitkan KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK). Menyadari pentingnya untuk mempertajam dan mengakselerasi reformasi di dua unit eselon satu utamanya terkait penerimaan negara, setahun kemudian Kementerian Keuangan juga menerbitkan KMK Nomor 360/KMK.03/2017 tentang Program Reformasi Perpajakan dan KMK Nomor 361/KMK.04/2017 tentang Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai.

Pada kedua program reformasi tersebut telah tercantum perlunya sinergi DJP-DJBC. Akan tetapi, untuk memberikan dampak sinergi yang lebih masif, setahun kemudian Kementerian Keuangan kembali menerbitkan KMK Nomor 481/KMK.01/2018 tentang Program Sinergi Reformasi DJP-DJBC. Serangkaian aturan Menteri Keuangan ini menunjukkan betapa kuatnya political will dan komitmen pimpinan Kementerian Keuangan terhadap sinergi dan pertukaran informasi DJP-DJBC dengan memperkuat legal framework program sinergi, yang pada awalnya hanya berupa MoU menjadi Ministerial Decree.

Selanjutnya melalui KMK Nomor 255/KMK.01/2018, dibentuk tim implementasi sinergi dengan tugas utama mengawal implementasi program sinergi. Saat ini, berdasarkan mandat Menteri Keuangan, ketua pengarah tim implementasi program sinergi ini langsung ditangani oleh Wakil Menteri Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah mempersiapkan secara matang sumber daya dan proses tata kelola program sinergi otoritas pajak dan pabean Indonesia. Jenis Sinergi DJP-DJBC

Sejak 2018 program sinergi DJPDJBC terbagi dua kelompok besar, yaitu pendekatan operasional dan pendekatan sistem. Pendekatan operasional ditujukan untuk optimalisasi penerimaan negara. Pendekatan operasional terdiri atas empat jenis sinergi DJP-DJBC, yaitu Joint Analysis, Joint Audit, Joint Collection, dan Joint Investigation.

Pendekatan sistem ditujukan untuk peningkatan efektivitas pengawasan dan efisiensi pelayanan. Pendekatan sistem terdiri atas empat jenis sinergi, yaitu Joint Business Processes, Single Profile, Secondment, dan program sinergi lainnya. Joint Analysis merupakan hulu semua program sinergi DJP-DJBC.

Di dalam proses Joint Analysis dilakukan pengolahan data pertukaran DJP-DJBC baik yang berasal dan dilakukan oleh kantor pusat untuk dapat dimanfaatkan oleh unit vertikal DJP-DJBC (top-down) atau sebaliknya (bottom-up).

Saat ini, Joint Analysis DJP-DJBC telah memanfaatkan teknologi informasi pertukaran data dan data analytics sebagai dasar untuk dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu apakah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan oleh DJP, audit, penelitian ulang, atau penindakan oleh DJBC, joint audit, joint collection, joint investigation, pemblokiran wajib pajak yang belum memenuhi kepatuhan formil, dan lain sebagainya.

Saat ini, joint analysis telah dilakukan di unit vertikal (kantor wilayah dan kantor Pelayanan Pajak atau Bea Cukai) melalui pembentukan 15 grup yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan joint analysis di unit vertikal dapat menutup celah tax avoidance dengan modus perpindahan lokasi kegiatan atau domisili perusahaan antarwilayah Indonesia.

Joint audit DJP-DJBC merupakan jenis sinergi yang paling awal diinisiasi (sejak 1997). Joint audit hanya dilakukan untuk objek yang benar-benar beririsan antara kriteria DJP dan kriteria DJBC agar dapat dilakukan pendalaman bersama melalui mekanisme audit. Joint audit DJP-DJBC terus dikembangkan mulai dari legal framework, penunjukan tim yang fully dedicated, mekanisme transfer knowledge yang berkesinambungan, adanya collocation tim hingga kelembagaan yang solid. Agar lebih optimal, ke depannya joint audit juga akan dilakukan di unit vertikal.

Joint collection DJP-DJBC dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penagihan atau pemungutan bersama penerimaan DJP dan DJBC. Penagihan/ pemungutan merupakan muara dari seluruh proses penetapan pajak, bea masuk, dan cukai sehingga sangat penting dilakukan untuk menjamin pemenuhan target penerimaan DJPDJBC yang terus meningkat setiap tahunnya. Agar lebih efektif, proses joint collection akan dilakukan dengan mekanisme pemblokiran akses kepabeanan secara otomatis bagi wajib pajak yang memiliki utang perpajakan, dan penanganan penanggung pajak, bea masuk, dan/ atau cukai bagi pihak yang sedang dalam proses kepailitan.

Joint investigation DJP-DJBC dilakukan dengan penegakan hukum bersama untuk menindaklanjuti informasi adanya pelanggaran hukum di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai. Misalnya, penyelundupan, pemalsuan dokumen, perusakan segel, barang kena cukai ilegal, penyalahgunaan fasilitas, dan sebagainya baik di area pelabuhan, bandar udara, tempat berfasilitas perpajakan atau kepabeanan, bahkan hingga wilayah pesisir dan perbatasan. Beberapa komoditas yang rentan menjadi bukti permulaan adanya tindak pidana seperti handphone, rokok, minuman beralkohol, dan emas.

Joint Business Processes dilakukan dengan cara memperbaiki, mengintegrasi proses bisnis DJP dan DJBC yang berkaitan dan beririsan melalui mekanisme single document, single process, single submission, single treatment yang nantinya akan ada percepatan pelayanan, tetapi dengan pengawasan yang efektif. Siklus joint business processes dilakukan dimulai dari penyusunan rencana kerja, identifikasi/analisis permasalahan dengan root cause analysis, redesign proses bisnis, penyusunan peraturan dan sistem informasi, serta implementasi proses bisnis yang telah diubah atau diintegrasi. Joint business process DJP-DJBC yang telah berhasil dilakukan, yaitu joint endorsement untuk pengawasan pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) ke dalam Kawasan Bebas yang dapat mengurangi potensi kerugian negara dari adanya restitusi PPN yang tidak tepat (FTZ Batam). Single profile DJP-DJBC dilakukan dengan mengintegrasikan risk engine (integrated data analytics) yang memampukan penilaian secara ilmiah melalui aplikasi data analytics terpadu. Yakni berupa Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ) dan Customer Risk Management yang dapat menilai beberapa indicator kepatuhan wajib pajak, seper ti ekualisasi data dokumen sejenis DJP-DJBC, rasio laporan keuangan, informasi lawan transaksi, jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, serta indikator lainnya.

Penilaian objektif tersebut dapat meningkatkan kredibilitas DJPDJBC dalam proses pengawasan dan penindakan perpajakan, kepabeanan, dan cukai sehingga dapat meningkatnya detterent effect dan kepatuhan para wajib pajak.

Ke depan, diharapkan single profile dapat mencakup seluruh populasi wajib pajak di Indonesia. Secondment dilakukan dengan pertukaran pegawai DJP-DJBC selama 2018-2019 telah melibatkan 156 orang secondees dan 23 orang mentor mulai dari tingkat pelaksana hingga tingkat eselon III (middle manager) di wilayah kerja DJP-DJBC seluruh Indonesia.

Dengan pertukaran pegawai DJPDJBC ini para secondees diharapkan dapat meningkatkan cross-sectoral understanding terhadap proses bisnis perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

Selain itu, para secondee diharapkan dapat mempelajari tugas dan fungsi, tanggung-jawab, dan kultur/ kebiasaan masing-masing institusi. Secondment pada 2018 secara riil telah menghasilkan outcome yang signifikan pada perbaikan proses bisnis pengelolaan penerimaan perpajakan.

Program sinergi DJP-DJBC lainnya dilaksanakan untuk menyelesaikan isu strategis yang perlu untuk segera ditindaklanjuti oleh DJP dan DJBC. Seperti percepatan waktu pelayanan restitusi terkait kegiatan ekspor dan penyediaan data aset penanggung utang perpajakan dalam rangka penagihan aktif. Waktu restitusi terkait ekspor dapat dipercepat oleh DJP dengan melakukan kerja sama pemastian data ekspor ke DJBC, diberikan kepada wajib pajak dengan profil kepatuhan kepabeanan yang baik, seperti Mitra Kepabeanan (MITA) dan Authorized Economic Operators (AEO).

Terhadap wajib pajak patuh tersebut, proses restitusinya dapat diberikan keputusan pembayaran pendahuluan, tetapi untuk meningkatkan pengawasannya, dapat dilakukan post audit. Penjelasan terhadap beberapa jenis sinergi DJP-DJBC di atas membuktikan bahwa sinergi DJP-DJBC dapat meningkatkan cross-sectoral understanding dan didukung dengan Teknologi Informasi pertukaran data dan data analytics terintegrasi.

Capaian Sinergi DJP-DJBC

Sinergi DJP-DJBC telah meraih beberapa capaian baik materil maupun imateril. Secara materil, pada 2018 program sinergi telah merealisasikan penerimaan negara sebesar Rp 23,1 triliun dan US$ 9,15 juta.

Selain capaian materil, program sinergi DJP-DJBC ini juga secara imateril dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, misal dengan adanya pemblokiran akses kegiatan kepabeanan terhadap 1.243 wajib pajak yang tidak patuh.

Selain itu, meningkatkan detterent ef fect wajib pajak agar taat terhadap aturan; dan meningkatkan crosssectoral understanding pegawai DJP-DJBC terhadap proses bisnis masing-masing dalam secondment. Kemudian, mengefektifkan proses penagihan pajak, misalnya klarifikasi bersama tunggakan pajak; serta mengefektifkan pengawasan, misalnya joint endorsement secara elektronik. Capaian lain, redesign proses bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, misalnya melakukan elektronifikasi dokumen pemasukan barang ke kawasan bebas sehingga dapat mempercepat proses pemasukan barang tersebut dan mempercepat proses restitusi PPN oleh DJP.

Pada program sinergi DJP-DJBC 2019, dampak yang diharapkan yaitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memahami perlakuan yang tepat untuk wajib pajak yang berbeda karakteristik potensi ekonomi/komoditas yang spesifik, berbeda dan unik di masing- masing wilayah Indonesia. Yang patuh dapat diberi penghargaan, sebaliknya yang belum patuh agar dapat didorong menjadi patuh.

Target lain adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran negara dengan integrasi proses bisnis; serta menekan ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan rating Ease of Doing Business Indonesia dengan percepatan proses bisnis melalui single processes/treatment dan single document secara elektronik.

Program sinergi otoritas pajak dan kepabeanan di Indonesia terus mengalami evolusi dan perbaikan secara berkelanjutan, bukan hanya untuk optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga penyempurnaan proses bisnis. Sehingga proses pelayanan perpajakan dan kepabeanan dapat diberikan secara lebih mudah, cepat, dan murah, serta proses pengawasan perpajakan dan kepabeanan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Program sinergi DJP-DJBC ini mesti dipahami bukan ditujukan untuk memeras wajib pajak yang patuh, tetapi untuk menggiring para wajib pajak yang belum patuh agar menjadi patuh, serta memberikan penghargaan/insentif kepada wajib pajak yang telah patuh. p

Bagus Ariyanto dan Wahyu Wibowo, Anggota Joint Tim Pelaksanaan Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN