Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mangasa Augustinus Sipahutar

Mangasa Augustinus Sipahutar

Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pusat-Daerah

Mangasa Augustinus Sipahutar *), Rabu, 22 Januari 2020 | 20:03 WIB

Kebijakan pembangunan Indonesia merupakan kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui perencanaan yang terintegrasi. Tentu saja, proses pembangunan memerlukan biaya yang tidak sedikit dengan tujuan adalah untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Indonesia dapat dimaknai sebagai agregat dari pembangunan seluruh wilayah, mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat desa. Oleh karena itu, pembangunan nasional hanya dapat dicapai jika terdapat sinkronisasi dan kesinambungan pembangunan antarwilayah.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, cukup beralasan jika kita mengkritisi situasi di mana masih besarnya pengendapan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebesar Rp 186 triliun dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengendap di rekening pemerintah daerah per 30 November 2019. Jika mengacu kepada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN 2019 yang ditetapkan sebesar Rp 826,77 triliun, terdiri atas transfer ke daerah Rp 756,77 triliun dan dana desa Rp 70 triliun. Maka dana yang mengendap atau belum dipergunakan hingga satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir, jumlahnya sekitar 22%. Jumlah tersebut terlalu besar untuk mengendap, dan terlalu besar untuk tidak berdampak apa-apa bagi pertumbuhan ekonomi tahun 2019.

Otonomi daerah adalah salah satu buah dari reformasi yang membuat kebijakan pengelolaan keuangan negara yang semula sentralistik menjadi terdesentralisasi. Desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan dengan pemberian diskresi belanja daerah yang luas dengan dukungan pendanaan transfer dari pusat ke daerah sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi fiskal diarahkan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel melalui instrumen DAU (Dana Alokasi Umum) untuk mengurangi horizontal imbalance, DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil) untuk mengurangi vertical imbalance. Instrumen DAU akan memperkecil fiscal gap, yaitu selisih antara proxy kebutuhan keuangan daerah dengan besarnya kapasitas keuangan daerah yang bersangkutan sehingga daerah memiliki sumber daya fiskal yang memadai untuk menunjang tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis keotonomian.

Dalam kaitan ini, pemerintah pusat diharapkan tidak menjadi kekurangan sumber daya finansial untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat dari desentralisasi fiskal karena transfer yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke daerah dianggap sebagai bagian dari belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam APBN. Lagi pula, tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat daerah, dan dengan pemahaman bahwa kebutuhan dan prioritas daerah akan menjadi lebih baik apabila jarak antara masyarakat yang dilayani dengan pemerintah yang melayani semakin dekat.

Namun demikian, berkaca pada situasi di mana yang terjadi adalah pengendapan dana yang cukup besar di rekening pemerintah daerah atau dengan kata lain bahwa dana tersebut belum dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan, maka hampir dapat dipastikan bahwa tujuan pembangunan yang ditetapkan pada saat proses perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2019 tidak akan tercapai. Dalam hal ini, masyarakat secara luas tidak dapat menikmati dampak pembangunan sebagaimana yang diharapkan.

Mengacu pada teori ekonomi bahwa terdapat multiplier effect untuk setiap belanja pemerintah, maka dari Rp 186 triliun yang mengendap tersebut, jika dana tersebut dialokasikan untuk proses pembangunan maka output perekonomian yang dihasilkan pasti lebih dari Rp 186 triliun. Jika diasumsikan bahwa marginal propensity to consume adalah 0,8 maka output perekonomian yang ditimbulkan akan mencapai Rp 930 triliun. Meskipun multiplier effect tersebut akan dikoreksi oleh crowding-out effect, tetap saja dampak yang dihasilkan oleh Rp 186 triliun tersebut akan lebih besar dari Rp 186 triliun. Jumlah tersebut sangat mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

Lalu, mengapa situasi seperti ini masih saja terjadi pada saat kita sudah dalam posisi memiliki pengalaman yang sangat cukup dalam pengelolaan keuangan daerah?

Setelah UU Nomor 33 tahun 2004 bergulir lebih dari satu dekade, patut kita bertanya seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal tersebut terhadap efisensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat daerah. Mampukah kebijakan tersebut mendorong kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat di daerah? Atau, adakah mata rantai yang segera harus diputus supaya situasi ini tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang?

*) Ekonom, Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA