Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Sisi Moneter Pemindahan Ibu Kota Negara RI

Haryo Kuncoro, Senin, 16 September 2019 | 11:23 WIB

Setelah sekian lama menjadi polemik di masyarakat, Presiden Joko Widodo pada Agustus lalu mengumumkan secara resmi Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru pengganti DKI Jakarta. Kandidat lokasi spesifiknya berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara.

Pemindahan ibu kota ini tampaknya hanya berlaku pada pusat pemerintahan, akan tetapi tidak dengan kegiatan bisnisnya. Perangkat pemerintahan yang bakal ikut boyongan ke ibu kota yang baru adalah kementerian/ lembaga, MPR, DPR, DPD, yudikatif, dan sektor keamanan, seperti Kepolisian dan TNI.

Lembaga keuangan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap berdomisili di DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta sepertinya nanti akan diproyeksikan sebagai pusat keuangan dan kegiatan bisnis di Indonesia.

Model ini mirip-mirip dengan kasus Malaysia dengan Kuala Lumpur dan Putra Jaya-nya. Tidak ikut pindahnya beberapa lembaga keuangan tersebut ke ibu kota yang baru secara logika memang bisa dipahami. Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BKPM berada di luar struktur pemerintahan. Hubungan kerja dengan pemerintah terjalin dalam format koordinasi, alih-alih bersifat hierarkikal. Pertimbangan dalam tataran praktis pun juga mengamini. Sektor bisnis memerlukan dukungan lembaga keuangan.

Layanan lembaga keuangan yang jauh secara spasial niscaya menambah ongkos produksi yang berujung pada kenaikan harga produk. Harga produk yang lebih mahal menentukan daya saing pasar. Hal yang sama niscaya juga dihadapi oleh lembaga keuangan. Hampir semua kantor pusat lembaga keuangan bank dan non bank bermarkas di DKI Jakarta.

Oleh karenanya, jika Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BKPM ikut ‘bedhol desa’, operasionalisasi lembaga keuangan niscaya bakalan menjadi tidak efisien.

Bagi otoritas keuangan, jarak geografis yang besar juga menimbulkan persoalan tersendiri. Kebijakan yang diimplementasikan otoritas terkait (sebagai prinsipal) menuntut keterlibatan penuh lembaga keuangan (sebagai agen). Rentang kendali yang lebar menyebabkan kebijakan finansial menjadi tidak lagi efektif.

Lalu, apa makna yang paling fundamental atas perpindahan ibu kota Republik Indonesia (RI) dari perspektif sektor moneter pada umumnya dan sektor finansial pada khususnya? Apakah tidak ikut pindahnya Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BKPM menyebabkan pusat daya tarik (centre of gravity) tetap berada di provinsi DKI Jakarta?

Jawaban atas pertanyaan tersebut merujuk kembali pada fungsi lembaga keuangan itu sendiri. Lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yakni menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Pihak yang membutuhkan dana adalah pebisnis yang hendak berinvestasi mengembangkan usahanya.

Oleh karenanya, sangat masuk nalar apabila lembaga keuangan senantiasa akan mendekati, baik lokasi usahanya maupun lokasi pebisnis berdomisili. Alhasil, lembaga keuangan dan perusahaan cenderung mengumpul di lokasi yang sama, entah itu klaster dalam skala kecil atau aglomerasi dalam skala besar.

Tesis ini sepertinya mendekati kenyataan. Jumlah kantor cabang bank yang berlokasi di provinsi DKI Jakarta per Juli 2019 sebanyak 511 unit. Bandingkan dengan jumlah kantor cabang bank di provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 114 unit.

Perimbangan keduanya sudah dengan sendirinya menunjukkan tingkat kemelekan bank (bank minded). Tingkat kemelekan bank semakin kentara ketika menengok data dana pihak ketiga (DPK). Perbankan di DKI Jakarta pada periode yang sama berhasil menghimpun DPK sejumlah Rp 2.876,7 triliun, sedangkan perbankan di provinsi Kalimantan Timur menyerap DPK ‘hanya’ sebesar Rp 106 triliun.

Oleh karenanya, masuk akal pula jika 80% dari likuiditas nasional berputar di provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Sisanya sebesar 20% tersebar di wilayah lain. Dari sini terlihat likuiditas seolah darah yang menggumpal di sekitar jantung tempat lembaga keuangan berada di sekitar, alih-alih mengalir lancar ke seluruh tubuh.

Data produk domestik regional bruto (PDRB) tampaknya mengonfirmasi ketidaklancaran peredaran darah ekonomi ini. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi penyumbang terbesar (17,34%) dalam pembentukan produk domestik bruto nasional. Sementara itu, provinsi Kalimantan Timur berkontribusi hanya 4,26%.

Penggunaan indikator lain tampaknya tidak mengubah simpulan awal. PDRB per kapita di DKI Jakarta pada 2018, misalnya, mencapai Rp 248 juta per tahun.

Sementara itu, PDRB per kapita di provinsi Kalimantan Timur pada periode yang sama mencapai Rp 175 juta per tahun. Lagi-lagi, pepatah ‘ada gula, ada semut’ agaknya tetap berlaku. Ditinjau dari aspek pengeluaran, besarnya pengeluaran per orang per tahun di provinsi DKI Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Kalimantan Timur.

Pada 2018, penduduk provinsi DKI Jakarta mengeluarkan rata-rata Rp 18,13 juta per orang per tahun, sedangkan penduduk di Kalimantan Timur hanya Rp 11,92 juta per orang per tahun. Hal ini sangat boleh jadi disebabkan oleh perbedaan upah minimum regional serta standar harga komoditas di antara kedua wilayah tersebut. Namun anehnya, Jakarta, Balikpapan, dan Samarinda adalah tiga kota yang masuk dalam jajaran kota dengan biaya hidup paling tinggi di Indonesia.

Alasan strategis Kaltim jadi lokasi ibu kota baru
Alasan strategis Kaltim jadi lokasi ibu kota baru

Bukti ‘keanehan’ lainnya, inflasi tahunan ketiga kota tersebut acap kali lebih tinggi daripada inflasi nasional. Alhasil, perbedaan tingkat monetisasi mengarahkan logika pada inflasi di provinsi DKI Jakarta lebih banyak didorong oleh permintaan. Sedangkan inflasi di provinsi Kalimantan Timur potensial karena kekurangan pasokan.

Secara teoretis, pendapatan yang tinggi akan diikuti dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang tinggi pula. Teori ini berlaku di banyak negara lantaran tersendatnya mekanisme menetes ke bawah (trickle down effect). Perbandingan antara provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur agaknya membantah postulat ini.

Ketidakmerataan distribusi pendapatan yang diukur dengan persentase penduduk miskin pada semester I-2019 masing-masing sebesar 3,47% dan 5,94%. Uniknya, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang diukur dengan indeks Gini menunjukkan sebaliknya. Indeks Gini provinsi DKI Jakarta (0,394) lebih tinggi daripada Kalimantan Timur (0,330).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKP) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) memperjelas hal ini. IKP dan IKK untuk kedua provinsi masing-masing 0,50 dan 0,91 yang berbanding 0,11 dan 0,21. Artinya, kesenjangan dan sebaran pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di provinsi Kalimantan Timur lebih tinggi. Fakta di atas menyarankan tidak ada korelasi yang menyakinkan antara kemajuan ekonomi suatu daerah dengan tingkat ketimpangannya.

Alasan logis yang paling memungkinkan hanya satu. Pendapatan dari hasil kegiatan ekonomi di sana dibelanjakan ke daerah-daerah lain, dan porsi terbesar diklaim masuk ke provinsi DKI Jakarta.

Dikembalikan pada pokok persoalan semula, perpindahan ke ibu kota yang baru secara moneter dan finansial belum tentu mencipratkan pusat daya tarik. Pusat daya tarik moneter dan finansial masih tetap berada di provinsi DKI Jakarta. Tampaknya, magnet finansial provinsi DKI Jakarta untuk jangka menengah masih sulit tersaingi.

Oleh karena itu, selama ibu kota baru (dan daerah-daerah lainnya) tidak memperoleh akses perputaran likuiditas, selama itu pula ketimpangan antarwilayah akan tetap eksis. Jika demikian halnya, perpindahan ibu kota negara hanya terjustifikasi dari aspek politik. Justifikasi ekonominya masih menjadi pertanyaan besar.

Alhasil, perpindahan ibu kota negara tidak lantas dimaknai sebagai keharusan untuk memindahkan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BKPM ke Kalimantan Timur. Toh, kantor perwakilan masing-masing lembaga tersebut sudah ada di sana. Pemaknaan yang lebih taktis adalah kapasitas menumbuhkembangkan provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat daya tarik baru bagi investasi guna menarik kegiatan bisnis di sana.

Hanya pusat pemerintahan yang dipindahkan
Hanya pusat pemerintahan yang dipindahkan

Dengan cara ini, pemilihan provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menginspirasi daerah-daerah lain sehingga akan membawa kebaikan di masa depan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya akan lebih merata di wilayah lain serta akan mempercepat usaha pemerintah untuk mengurai gap yang sangat dalam antarwilayah.

Pemindahan ibu kota RI ke Kalimantan memang dirancang untuk visi jangka panjang, menyongsong Indonesia Maju pada peringatan seabad Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 2045. Rancangan centre of gravity atas moneter dan finansial bagi seluruh daerah juga harus menjadi bagian penting dari rancangan itu.

Sektor moneter dan finansial adalah darah perekonomian yang menyangkut kedaulatan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena itu, dibutuhkan visi bersama dan komitmen yang tinggi dari segenap komponen bangsa untuk mewujudkannya. Bukan begitu, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BKPM?

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA