Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Sistem Pembayaran dalam Konteks Transfer Payments

Achmad Deni Daruri *), Rabu, 13 Mei 2020 | 22:58 WIB

Pandemi Covid-19 adalah era pembayaran transfer secara besar-besaran. Sudah terbukti adanya hubungan yang nyata antara peningkatan pembayaran transfer (transfer payments) dan kontraksi dalam kebijakan moneter.

Pembayaran transfer merupakan karakteristik pembayaran yang unik, yang justru kerap kali dilupakan masyarakat, termasuk masyarakat pembayaran itu sendiri.

Pembayaran transfer dapat dilakukan oleh pemerintah kepada non pemerintah --termasuk masyarakat, swasta-- kepada swasta atau individu terhadap individu. Bukan hanya itu, hal ini juga dapat terjadi dari individu kepada swasta.

Dalam kasus yang unik juga dapat terjadi dari individu kepada pemerintah. Transaksi-transaksi ini dapat bersifat sukarela atau tidak sukarela, dan umumnya dimotivasi baik oleh altruisme dari donor atau kebutuhan memaksa dari penerima.

Intinya, pembayaran transfer terdiri atas donor dan penerima, dengan donor menyerahkan sesuatu yang bernilai tanpa menerima imbalan apa pun.

Dalam ekonomi, pembayaran transfer (atau transfer pemerintah atau hanya transfer) adalah redistribusi pendapatan dan kekayaan melalui pemerintah melakukan pembayaran, tanpa barang atau jasa diterima sebagai imbalan.

Pembayaran ini dianggap tidak lengkap karena tidak secara langsung menyerap sumber daya atau menghasilkan output. Contoh pembayaran transfer bantuan keuangan, jaminan sosial, dan subsidi untuk bisnis tertentu.

Untuk keperluan penghitungan produk domestik bruto (PDB), pengeluaran pemerintah tidak termasuk pembayaran transfer. PDB pada dasarnya bukan perhitungan yang tepat dalam konteks mengukur efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran. Bantuan asing, misalnya, tidak serta merta mendorong perdagangan luar negeri.

Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa program kesejahteraan, seperti tunjangan pengangguran dan jaminan sosial, mengurangi insentif untuk menerima pekerjaan yang dibayar. Efek ekonomi makro dari pembayaran transfer berkurang di negara-negara berpenghasilan rendah dan negara bagian.

Alasan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat pembayaran transfer tergantung pada kapasitas fiskal entitas yang mengelola. Kedua, ukuran pembayaran transfer umumnya tergantung pada penghasilan penerima sebelumnya.

Ketiga, bagian terbesar dari pembayaran transfer biasanya diberikan kepada kelompok usia yang lebih tua, yang merupakan bagian terkecil dari populasi di negara- negara berpenghasilan rendah. Keempat, tingginya tingkat korupsi di negara sedang berkembang, sehingga pembayaran transfer tidak sepenuhnya mencapai sasaran.

Kelima, besarnya marginal propensity untuk mengimpor sehingga membuat defisit neraca pembayaran semakin besar. Keenam, terjadinya moral hazard terhadap penduduk atau lembaga yang menerima proses transfer ini. Jika proses ini terjadi selama puluhan tahun, moral hazard dapat menyebabkan minimal dua generasi masyarakat menjadi korbannya.

Ketujuh, terjadinya spiral inflasi. Perlu diingat bahwa lebih dari 100 juta orang miskin di seluruh dunia menerima pembayaran transfer pemerintah. Diperkirakan 90% Negara berpenghasilan tinggi melakukan pembayaran ini melalui metode transfer elektronik, sedangkan lebih dari setengah negara berkembang di dunia menggunakan pembayaran kertas, seperti uang tunai atau cek. Pembayaran transfer melalui uang tunai adalah metode paling popular dalam mentransfer manfaat kepada penerima manfaat. Namun, program transfer tunai dibatasi oleh lima faktor, yaitu sumber daya keuangan, kapasitas kelembagaan, faktor keamanan, inflasi dan ideologi, khususnya di negara-negara di Global South yang menurut Bank Dunia merupakan negara- negara berpendapatan menengah dan rendah.

Banyak pemerintah di negara- negara miskin, di mana transfer tunai berpotensi memiliki dampak paling mengesankan, sering tidak mau menerapkan program-program seperti itu karena kekhawatiran akan inflasi dan yang lebih penting, ketergantungan pada transfer.

Seharusnya negara dengan tingkat inflasi yang tinggi secara logika menghentikan model pembayaran transfer tersebut. Mereka harus beralih kepada sistem pembayaran yang lain karena model pembayaran ini terlalu mengganggap rendah (underestimated) nilai dari velocity of money (kecepatan dari uang) di dalam perekonomian.

Model alternatif pembayaran yang lebih cocok bagi negara-negara berinflasi tinggi adalah metode pembayaran berbentuk barang atau jasa. Pembayaran transfer dalam bentuk barang terdiri atas barang dan jasa individual yang diberikan kepada rumah tangga oleh badan pemerintah dan lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga, yang diperoleh di pasar atau diproduksi sebagai hasil non-pasar oleh badan pemerintah dan lembaga nirlaba tersebut.

Untuk wilayah Indonesia yang tingkat inflasinya tinggi, model pembayaran seperti ini sangat cocok untuk diterapkan. Sementara untuk wilayah yang mengalami deflasi adalah metode pembayaran tunai yang sebaiknya diterapkan.

Di negara maju seperti Kanada, transfer biasanya merujuk pada sistem pembayaran dari pemerintah federal ke provinsi sebagai bagian dari “federalisme fiskal” Kanada melalui redistribusi eksplisit dan implisit. Transfer mencakup program eksplisit seperti pembayaran program pemerataan kesejahteraan.

Seperti yang diingatkan oleh Romer dan Romer bahwa sistem pembayaran model ini tidak bebas nilai. Sehingga otoritas moneter dipastikan akan melakukan kontraksi kebijakan moneter. Untungnya, di era Covid-19 ini, apa yang ditakutkan oleh Romer dan Romer tidak terjadi karena peluang terjadinya inflasi yang tinggi sangatlah kecil.

*) President Director Center for Banking Crisis

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN