Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Sistem Pembayaran untuk Pembangunan

Selasa, 6 Oktober 2020 | 16:11 WIB
Achmad Deni Daruri

Keterkaitan sistem pembayaran dengan pembangunan sudah berlangsung sangat lama. Penelitian dari Moody Analytic tahun 2013 memperlihatkan bahwa pembayaran elektronik meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 0,8% di negara sedang berkembang, dan meningkatkan PDB sebesar 0,3% di negara maju.

Pembayaran elektronik lebih besar pengaruhnya dalam meningkatkan kesejahteraan di negara sedang berkembang. Meski demikian, janganlah diartikan sistem pembayaran di negara sedang berkembang lebih baik ketimbang negara maju. Sebaliknya, dapat diduga bahwa sistem pembayaran di negara maju lebih baik ketimbang dari negara sedang berkembang. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan negara maju dalam menghasilkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ketimbang negara sedang berkembang. Sangatlah mungkin, sistem pembayaran negara maju juga efektif untuk membuat negara maju tersebut terlepas dari perangkap pendapatan menengah. Dan, itu sudah terbukti.

Selain sistem pembayaran, faktor-faktor berikut memengaruhi sukses atau tidaknya sebuah negara mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Yaitu: i) demografi yang tidak menguntungkan, ii) rendahnya diversifikasi ekonomi, iii) pasar keuangan yang tidak efisien, iv) infrastruktur yang kurang maju, v) rendahnya inovasi, vi) institusi yang lemah, dan vii), pasar tenaga kerja yang tidak efisien.

Namun demikian, kondisi perekonomian dunia akibat Covid-19 juga memberikan faktor-faktor tantangan baru bagi keterkaitan antara sistem pembayaran dan pembangunan. Faktor pertama menyangkut defisit dan risiko yang diakibatkannya, yaitu utang dan wanprestasi. Idealnya respons kebijakan terhadap krisis Covid-19 memerlukan peningkatan besar-besaran defisit fiskal –seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan 20% dari PDB- pada saat tingkat utang publik di banyak negara yang sudah tinggi, kondisi tersebut semakin tidak berkelanjutan secara fiskal.

Indonesia memang masih memiliki ruang yang cukup untuk melakukan intervensi fiskal dan moneter. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki ruang melakukan intervensi yang tinggi, Indonesia memiliki ruang intervensi yang medium. Filipina memiliki ruang intervensi di atas Indonesia. Beberapa negara seperti Tiongkok dan Malaysia tidak memiliki ruang intervensi sebaik Indonesia. Sungguhlah malang jika masih ada pejabat di Indonesia yang masih berharap kepada stimulus ekonomi dari Tiongkok. Lebih buruk lagi, hilangnya pendapatan bagi banyak rumah tangga dan perusahaan berarti tingkat utang sektor swasta akan menjadi tidak berkelanjutan, juga berpotensi menyebabkan gagal bayar massal dan kebangkrutan seperti yang dialami oleh badan usaha milik negara.

Bersama dengan tingkat utang publik yang melonjak, itu semua memastikan pemulihan yang lebih tidak mudah dibandingkan yang terjadi setelah Resesi Hebat satu dekade lalu.

Faktor kedua adalah 'bom waktu' demografis di negara maju. Krisis Covid-19 menunjukkan bahwa pengeluaran publik yang jauh lebih banyak harus dialokasikan untuk sistem kesehatan. Perawatan kesehatan universal dan barang publik lain yang relevan adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal ini. Namun, karena sebagian besar negara maju memiliki masyarakat lanjut usia, mendanai pengeluaran seperti itu di masa depan akan membuat utang implisit dari sistem perawatan kesehatan dan jaminan sosial yang tidak didanai saat ini akan menjadi lebih besar.

Faktor ketiga adalah meningkatnya risiko deflasi. Selain menyebabkan resesi yang mendalam, krisis juga menciptakan kesenjangan yang besar-besaran dalam pasar barang (mesin dan kapasitas yang tidak digunakan) dan pasar tenaga kerja (pengangguran massal), serta mendorong jatuhnya harga komoditas, seperti minyak dan logam industri. Itu membuat kemungkinan deflasi yang disertai oleh peningkatan utang, sehingga meningkatkan risiko kebangkrutan.

Ketiga faktor itu juga dapat menciptakan kegagalan dalam sistem pembayaran jika, misalnya, pergerakan nilai tukar mata uang semakin melemah dan tidak terkendali, sehingga dampak dari utang dengan nominasi mata uang asing akan semakin berisiko tinggi.

Dengan demikian, fokus pembangunan pada periode Covid-19 adalah dalam jangka waktu pendek dan menengah pembangunan diarahkan untuk menetralisasi dampak negatif Covid-19 termasuk dengan menjamin bahwa sistem pembayaran tetap dapat berjalan dengan baik melalui strategi menekan penyebarannya. Untuk membatasi dampak ekonomi dari pandemi, persyaratan pengungkapan yang menyeluruh (full disclosure) dan kredibel adalah sama dengan kasus pada sektor keuangan.

Pelajaran dari stress test 2009 adalah bahwa pendekatan solusinya harus menggunakan sains yang sehat dan kebijakan kesehatan masyarakat sangat penting untuk membatasi perilaku yang tidak stabil bagi perekonomian. Hanya dengan cara seperti ini maka sistem pembayaran dan pembangunan dapat diselamatkan secara bersamaan untuk menciptakaan masyarakat pascapandemi Covid-19 yang lebih sejahtera.

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN