Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bahtiar Fitkhasya Muslim, Kepala Subbidang Kebijakan Asuransi, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal

Bahtiar Fitkhasya Muslim, Kepala Subbidang Kebijakan Asuransi, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal

Spin-off Unit Syariah Industri Asuransi, Kewajiban, Tantangan, dan Solusinya

Bahtiar Fitkhasya Muslim, Selasa, 8 Oktober 2019 | 11:18 WIB

Pasal 87 UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan tentang kewajiban spin off unit syariah perusahaan asuransi atau reasuransi untuk menjadi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah.

Untuk perusahaan asuransi atau reasuransi yang memiliki unit syariah dengan nilai dana tabarru’ dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya, kewajiban spin-of f itu berlaku sejak UU 40 Tahun 2014 itu diundangkan.

Sedangkan untuk perusahaan yang belum memenuhi persyaratan tersebut, tetap diwajibkan untuk melakukan spin-off tetapi dengan diberikan tempo selama 10 tahun, tepatnya sampai dengan 17 Oktober 2024.

Sebelum adanya UU 40 Tahun 2014, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dimungkinkan untuk membuka unit syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Kebijakan dalam (PP) Nomor 39 Tahun 2008 dibuat atas pertimbangan bahwa kegiatan usaha asuransi syariah merupakan jenis kegiatan usaha yang masih baru sehingga perlu diberikan kemudahan dalam hal pendiriannya.

Sekarang, setelah lebih dari 10 tahun, usaha asuransi syariah sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai usaha yang masih baru. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian berupa pemisahan unit syariah, karena memang antara usaha asuransi syariah dan usaha asuransi konvensional memiliki perbedaan konsep dan prinsip dasar dalam pengelolaan risiko.

Perbedan konsep asuransi konvensional dan asuransi syariah

Hal paling utama yang membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah adalah bahwa asuransi konvensional dijalankan dengan sistem bunga, sedangkan asuransi syariah dijalankan dengan sistem bagi hasil. Dalam asuransi konvensional, kontrak yang terjadi antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi adalah bahwa pemegang polis wajib membayarkan premi dan perusahaan asuransi wajib membayarkan uang pertanggungan apabila risiko yang diperjanjikan terjadi.  Pada saat risiko terjadi, perusahaan asuransi akan membayarkan uang pertanggungan yang komponennya adalah nilai tunai dan tambahan yang diberikan oleh perusahaan agar jumlahnya sesuai dengan nilai pertanggungan yang dijanjikan di awal kontrak.

Dalam pandangan keuangan syariah, uang tambahan tersebut dianggap sebagai bunga dan hal itu dilarang. Konsep yang berbeda berlaku pada asuransi syariah, di mana kontrak yang terjadi antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi adalah kontrak investasi dengan sistem bagi hasil. Pemegang polis membayarkan kontribusi kepada perusahaan asuransi syariah yang akan mengelola uang kontribusi tersebut dan hasilnya dibagi antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis. Pada saat terjadi risiko yang diperjanjikan, perusahaan asuransi syariah akan membayarkan uang pertanggungan yang komponennya adalah akumulasi dana kontribusi yang telah diberikan oleh pemegang polis ditambah dengan hasil pengelolaan dana tersebut yang menjadi hak pemegang polis, dikurangi dengan biaya, dan ditambah dengan dana sosial (charity) yang berasal dari dana akumulasi kontribusi seluruh peserta (dana tabarru’).

Selain perbedaan tersebut, antara usaha asuransi konvensional dan asuransi syariah juga memiliki beberapa perbedaan lain seperti batasan investasi yang diperbolehkan sesuai syariah, dana untuk perlindungan (dana tabaru’) yang dipisahkan dari dana perusahaan (ring-fencing), dan kejelasan kontrak (akad) atas antara perusahaan asuransi dan peser ta mengenai penggunaan dana tabarru’.

Tantangan spin-off unit syariah

Meskipun sudah diwajibkan melalui UU 40 Tahun 2014, spin-off unit syariah perusahaan asuransi bukan suatu hal yang mudah karena adanya beberapa tantangan. Tantangan pertama dan yang paling utama adalah bagaimana melakukan penambahan modal terhadap perusahaan asuransi syariah baru hasil spin-off.

Bagi perusahaan asuransi yang sudah memiliki unit syariah cukup besar hal ini akan lebih mudah dilakukan, apalagi jika perusahaan asuransi tersebut merupakan perusahaan yang besar atau merupakan perusahaan joint venture yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh perusahaan asuransi yang besar di luar negeri. Tetapi bagi perusahaan asuransi yang unit syariahnya masih kecil atau yang tidak dimiliki oleh perusahaan asuransi yang besar, penambahan modal pada perusahaan asuransi syariah hasil spin-off merupakan sebuah tantangan serius.

Faktanya, dari 23 unit syariah yang ada di perusahaan asuransi jiwa dan 25 unit syariah yang ada di perusahaan asuransi umum, belum ada yang memiliki size yang cukup besar. Dilihat dari nilai dana tabarru’ yang dimiliki, saat ini tidak ada satupun unit syariah yang memiliki nilai dana tabarru’ dan dana investasi peserta mencapai 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Sampai dengan kuartal I-2019, nilai dana tabarru’ dan dana investasi peserta yang paling besar dimiliki oleh unit syariah PT Prudential Life Assurance, yaitu sebesar Rp 6,57 triliun. Meskipun nilainya besar, tetapi dibandingkan dengan jumlah investasi perusahaan yang mencapai Rp 72,1 triliun, maka nilai dana tabarru’ dan dana investasi peserta unit syariah tersebut hanya sekitar 9,1%-nya saja.

Jauh lebih kecil dibandingkan persyaratan kewajiban spin-of f yang sebesar minimal 50%. Secara rata-rata, memang nilai dana tabarru’ dan dana investasi peserta yang ada di unit syariah tidak sampai 10% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Lalu, bagaimana solusinya?

Perusahaan asuransi atau reasuransi yang memiliki unit syariah bisa mencari mitra atau investor agar unit syariah yang dimiliki bisa di spin-off menjadi perusahaan asuransi atau reasuransi syariah yang berdiri sendiri. Apabila cara ini tidak dapat dilakukan, maka perusahaan tersebut bisa mengalihkan seluruh portofolio asuransi syariahnya kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis, mengembalikan hak pemegang polis/peserta yang menolak untuk dialihkan kepesertaannya, lalu mengembalikan izin unit syariahnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui kebijakan kewajiban spinoff, memang jumlah pelaku usaha asuransi dan reasuransi syariah akan berkurang. Tetapi secara size, pelaku yang tersisa memiliki size cukup besar karena adanya penambahan modal dan pengalihan portofolio dari unit syariah yang tidak mampu melakukan spin-of f. Lebih sedikit tetapi lebih kuat. Tren yang sebetulnya banyak dilakukan di negara lain dan di industri lain seperti industri perbankan yang juga mewajibkan Unit Usaha Syariah (UUS)-nya untuk spin-off paling lambat tahun 2023.

Bahtiar Fitkhasya Muslim, Kepala Subbidang Kebijakan Asuransi, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal

(*tulisan merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili institusi dimana penulis bekerja. *disclaimer

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA