Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Yasmin Putri Maharani, Pegawai di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan

Yasmin Putri Maharani, Pegawai di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan

Strategi Diversifikasi Penjualan Green Sukuk Ritel

Yasmin Putri Maharani *), Kamis, 2 Januari 2020 | 14:12 WIB

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, berhasil menerbitkan instrument sukuk ritel pertama di dunia yang menggunakan konsep green, yaitu Sukuk Tabungan ST006 pada November 2019. Penerbitan green sukuk ritel merupakan strategi pemerintah dalam melakukan diversifikasi underlying asset dan basis investor.

Keberhasilan penerbitan ST006 ini dapat terlihat dari investor baru yang didominasi oleh generasi milenial sebanyak 56%. Hal ini menunjukkan minat yang sangat tinggi dari investor terutama generasi milenial pada instrument keuangan yang berkonsep green. Maraknya gerakan peduli lingkungan di seluruh dunia dalam dekade terakhir, menunjukkan tingkat atensi masyarakat dunia yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi.

Sesuai dengan Paris Agreement pada tahun 2016, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon bersama dengan negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah harus menjalankan proyekproyek yang ramah llingkungan. Namun, untuk menjalankan proyek tersebut terdapat gap pembiayaan yang cukup besar. Sehingga pemerintah mengusung untuk diperlukannya green financing.

Pemerintah memanfaatkan kebutuhan ini untuk pengembangan Sukuk Negara yang selama ini menemui tantangan berupa sulitnya melakukan strategi diversifikasi underlying asset. Sehingga pemerintah melakukan inovasi terhadap instrumen pembiayaan dengan menerbitkan green sukuk pertama di dunia.

Sebenarnya, ST006 merupakan kelanjutan dari global sovereign green sukuk yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2018 dan 2019. Namun, ST006 merupakan green sukuk pertama yang dijual secara ritel. Hasil dari seluruh penerbitan ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau (eligible green projects) baik new financing atau refinancing.

Eligibe green projects merupakan proyek-proyek hijau yang terpilih dan dinilai layak dari berbagai macam sektor yang mendukung pengurangan emisi karbon dan pertumbuhan ketahanan iklim, termasuk di dalamnya aksi mitigasi, adaptasi dan keanekaragaman hayati (biodiversity) sesuai dengan Green Bond and Green Sukuk Framework yang telah disusun. Framework tersebut telah berstandar internasional dan telah mendapat second opinion berupa medium green grade dari reviewer independen (CICERO). Grade ini merefleksikan ambisi terhadap iklim dan lingkungan, juga seberapa kokoh struktur tata kelola dari framework tersebut, dengan tingkatan grade dari yang tertinggi ke terendah, yaitu dark green, medium green, light geen, dan brown.

Dengan medium green grade yang didapatkan, seharusnya green sukuk yang diterbitkan berdasarkan Green Framework tersebut sudah cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari investor. Proyek Hijau yang diseleksi harus dapat masuk ke dalam setidaknya salah satu dari 9 sektor yang ada dalam Green Framework. Sektor-sektor tersebut di antaranya adalah renewable energy, energy efficiency, resilience to climate change for highly vulnerable areas and sectors/disaster risk reduction, sustainable transport, waste to energy and waste management, sustainable management of natural resources, green tourism, green buildings, dan sustainable agriculture.

Selain itu, Proyek Hijau juga harus dikecualikan dari yang berhubungan dengan nuklir, pembangkit listrik tenaga air berskala besar (kapasitas >30MW), dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

Penyaluran green sukuk harus sesuai dengan Green Framework, sehingga terdapat kepercayaan yang timbul dari investor terhadap pemerintah bahwa hasil penjualan digunakan untuk melawan perubahan iklim.

Investor juga akan yakin jika investasinya tidak hanya akan memberikan keuntungan finansial tapi juga memberikan manfaat untuk lingkungan. Untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dari hasil penjualan green sukuk, pemerintah menyusun laporan alokasi dan dampak dari hasil penjualan setiap tahun.

Laporan hasil dari penerbitan green sukuk dapat diakses melalui website Kementerian Keuangan (www.djppr.kemenkeu.go.id). Laporan green sukuk pertama telah diterbitkan pada Februari 2019. Laporan tersebut berisi pertanggungjawaban terhadap penerbitan global sovereign green sukuk pada Maret 2018. Green sukuk yang diterbitkan pada Maret 2018 tersebut, merupakan green sukuk pertama di dunia sebagai instrumen pembiayaan yang inovatif dengan berdasarkan pada prinsip syariah dan juga prinsip ramah lingkungan. green

sukuk tersebut ditawarkan dalam dolar AS dengan jumlah penerbitan US$ 1.250 juta.

Padahal permintaan dari investor sejumlah US$ 3.000 juta atau sebesar 2,4 kali dari jumlah penerbitan, yang berasal dari berbagai macam institusi keuangan, seperti bank, bank sentral, manajer aset, asuransi, dll. Hal ini menunjukkan minat yang sangat besar dari investor terhadap green sukuk.

Dapat terlihat dalam laporan tersebut, bahwa penggunaan dari penjualan green sukuk yang diterbitkan pada Maret 2018 digunakan untuk refinancing proyek tahun 2016 sebesar 51% dan membiayai proyek baru dari tahun 2018 sebesar 49%.

Proyek tahun 2016 yang di-refinance sepenuhnya merupakan proyek aksi mitigasi. Sedangkan untuk proyek baru yang dibiayai dari tahun 2018 sebesar 60% rinciaan penggunaannya adalah untuk proyek aksi mitigasi dan 40% digunakan untuk proyek aksi adaptasi.

Dalam laporan tersebut juga dapat terlihat seberapa banyak emisi green house gas (GHG) yang tereduksi dan dampak lain terhadap Sustainable Development Goals (SDG). Sebagai contoh dalam laporan tersebut terdapat proyek pengembangan 121 fasilitas dan infrastruktur renewable energy (pembangkit listrik tenaga sur ya, microhydro power plant, dan minihydro power plant) yang telah memberi dampak dengan mengurangi 13.044,474 ton CO2e. Laporan green sukuk ini juga telah melalui proses audit oleh KPMG, yaitu auditor independen internasional.

Sehingga dapat memberi jaminan pada investor, jika laporan yang disusun oleh pemerintah telah sesuai dengan Green Framework. Laporan hasil dari penjualan green sukuk diterbitkan setiap tahun.

Untuk laporan berikutnya akan diterbitkan pada Februari 2020. Pada laporan tersebut akan mencakup seluruh hasil dari penjualan green sukuk, termasuk green sukuk ritel yang diterbitkan pada November 2019 lalu.

Dalam penyusunan laporan, diperlukan pengembangan kapasitas dan sistem internal secara terus menerus oleh pemerintah agar data yang dilaporkan dapat terjamin transparansi dan kelengkapan pengungkapannya. Sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan yang kredibel. Akan lebih baik lagi, jika pemerintah terbuka akan feedback dari masyarakat atau investor agar pemerintah dapat m memahami apa yang diharapkan oleh investor atau masyarakat terhadap penyaluran hasil penjualan dari green sukuk sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan korektif yang tepat untuk mendukung aksi melawan perubahan iklim.

Dengan sistem pelaporan yang baik, maka akan menjadi alat utama bagi pemerintah dan masyarakat atau investor dalam me-monitoring perkembangan dari green financing.

Walau hasil dari penjualan green sukuk ritel tidak sebanyak dari green sukuk yang dijual di pasar global, green sukuk ritel memiliki keunggulan tersendiri. Dengan green sukuk ritel, masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam melawan perubahan iklim. Karena untuk melawan perubahan iklim, pemerintah memerlukan kerja sama dari setiap pihak terutama masyarakat.

Sehingga masyarakat mempunyai rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan dan proyek hijau yang dijalankan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah merancang green sukuk ritel agar masyarakat memiliki minat yang tinggi untuk berinvestasi pada instrumen ini. Green sukuk ritel telah dirancang dengan bunga yang tinggi dibandingkan dengan green sukuk pada pasar global, yaitu dengan tingkat imbalan sebesar 6,75% (floating with floor), sedangkan green sukuk yang diterbitkan di pasar global pada Maret 2018 memiliki tingkat imbalan sebesar 3,75%.

Selain itu, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, green sukuk ritel juga diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang diharapkan dapat menarik investor muslim. Konsep green yang ditawarkan dari green sukuk ritel juga menjadi daya tarik tersendiri di tengah ramainya isu perubahan iklim, di mana investor dengan preferensi khusus, tentunya akan sangat menyambut baik dari penerbitan green sukuk ritel.

Peluang dan Tantangan

Untuk menjalankan proyek-proyek ramah lingkungan diperlukan pembiayaan yang tentunya tidak sedikit. Pemerintah memanfaatkan peluang dari gap pembiayaan tersebut dengan menerbitkan green sukuk sebagai instrument keuangan yang inovatif dengan berdasarkan Green Framework dan prinsip syariah.

Penerbitan green sukuk pertama di pasar global mendapatkan respons yang positif, dapat terlihat dari minat yang tinggi dari investor dengan permintaan sebesar 2,4 kali dari jumlah penerbitan. Penerbitan green sukuk kedua di pasar global pun tidak kalah sukses dengan jumlah permintaan sebesar 3,8 kali dari jumlah penerbitan.

Melihat kesuksesan dari dua penerbitan ini, pemerintah melakukan inovasi kembali dengan menerbitkan green sukuk ritel pertama di Indonesia pada November 2019 lalu. Penerbitan tersebut disambut dengan baik terutama oleh generasi milenial. Pemerintah dapat menarik investor baru dari generasi milenial sebesar 56%.

Strategi diversifikasi instrument pembiayaan yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan green sukuk ini juga merupakan strategi diversifikasi basis investor. Green sukuk menghadirkan tipe investor baru, yaitu green investor. Green investor ini tertarik untuk berinvestasi dengan fokus kepada penyaluran hasil dari penjualan green sukuk ini terhadap proyekproyek ramah lingkungan. Besaran komposisi dari tipe green investor ini pada penerbitan green sukuk pada Maret 2018 lalu cukup besar, yaitu sebesar 29%.

Dengan munculnya tipe green investor ini juga menjadi tantangan untuk pemerintah. Untuk mempertahankan kepercayaan dari green investor, pemerintah harus dapat menyajikan pelaporan yang transparan dan akuntabel dari hasil penjualan green sukuk beserta dampaknya terhadap lingkungan.

Sistem pelaporan yang baik, akan membangun kepercayaan green investor, bahkan dapat meningkatkan jumlah komposisi dari green investor.

Selain itu, pemerintah juga harus dapat mengedukasi masyarakat mengenai green sukuk ini. Karena potensi dari green investor ini sangat tinggi, namun mereka banyak yang belum mengetahui mengenai green sukuk ini. Kebanyakan dari investor lebih paham mengenai bond dan belum mengenal bagaimana cara kerja dari sukuk.

Tentunya ini membutuhkan usaha yang lebih dari pemerintah, untuk mengenalkan apa itu sukuk dan bagaimana kaitannya dengan konsep green. Jika konsep dari green sukuk ini sudah dapat dipahami oleh masyarakat luas, potensi yang besar dari green investor akan terlihat.

*) Pegawai di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan. (Opini yang dituangkan dalam artikel ini adalah murni dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA