Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
M Alfan Alfian, Dosen Magister Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta, Pengurus Pusat HIPIIS.

M Alfan Alfian, Dosen Magister Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta, Pengurus Pusat HIPIIS.

Studi Pandemi Lintas Disiplin

M Alfan Alfian *), Selasa, 24 Maret 2020 | 15:21 WIB

Dalam Pandemics, Publics, and Politics: Staging Responses to Public Health Crises (2019), Kristian Bjørkdahl dan Benedicte Carlsen mengingatkan, pandemi berpotensi menjadi fenomena yang sangat merusak. Karena alasan itu, ia menakuti kita, bahkan seringkali menjadi tempat pertikaian atau konflik. Karakteristik paling pentingnya adalah ketidakpastian.

Oleh karenanya, menyusun respons kolektif melawan pandemi Virus Korona baru atau novel coronavirus 2019 (2019-nCoV) yang merupakan penyebab penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan tantangan yang tidak ringan.

Serangkaian disiplin ilmu perlu dilibatkan dalam studi pandemi dan krisis kesehatan masyarakat. Tujuannya, agar semua pihak lebih siap menghadapi pandemi.

Dari situ setidaknya kita diingatkan, pandemi itu urusan semua. Ia, tak sekadar urusan pemerintah, tetapi juga publik luas. Maka, bisa dimaklumi, manakala otoritas politik mengeluarkan kebijakan yang harus ditaati. Pemerintah pusat telah mengintruksikan strategi pembatasan sosial (social distancing) di kehidupan publik.

Meskipun konsepnya berbeda dengan karantina wilayah (lockdown), masyarakat dianjurkan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

Menghindari kerumunan merupakan anjuran yang harus dipatuhi masyarakat. Masalahnya ialah belum tentu masyarakat bisa menjalankan anjuran tersebut secara efektif.

Realitas sosiologis menunjukkan banyaknya jumlah pekerja dalam masyarakat yang bergantung upah atau pendapatan harian. Mereka tentu tidak bisa bekerja di rumah. Realitas ini dilematis. Tak hanya bagi masyarakat, tapi juga pemerintah.

Bagi pemerintah, politik atau kebijakan publik pandemi ialah pertaruhan reputasi. Ia bersinggungan dengan dimensi kepercayaan (trust). Manakala imbauan dan kebijakan tak efektif di lapangan, tentu yang kena imbas pemerintah juga. Pemerintah bertugas memastikan kebijakannya efektif. Tak hanya kepatuhan masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab memastikan sarana-prasarana rumah sakit benar-benar siap, di tengah potensi ledakan mereka yang terpapar Covid-19.

Kepemimpinan dan manajerial pemerintah benar-benar diuji dalam situasi pandemi.

Kebijakan strategis day to day, bahkan jam per jam, bak ketika negara tengah berperang. Pandemi, bahkan oleh sementara kalangan disebut lebih menakutkan ketimbang perang, karena musuhnya adalah ketidakpastian.

Kanselir Jerman Angela Merkel misalnya menyatakan pada pertengahan Maret lalu, bahwa pandemi Covid-19 sebagai pertempuran baru, tantangan terbesar bagi negaranya sejak Perang Dunia II dan reunifikasi Jerman.

Tantangan berat itu, tambahnya, sangat bergantung pada solidaritas kolektif. Manusia berlomba dengan kemampuannya untuk memecahkan misteri pandemi, dengan membuat vaksin penangkalnya. Dalam konteks ini, ranah penelitian ilmiah dunia kedokteranlah yang mengemuka.

Berbagai negara maju yang punya tradisi penelitian ilmiah yang kuat dan didukung oleh anggaran riset yang besar, tentu terus berlomba dengan waktu. Temuan ilmiah mereka ditunggu-tunggu publik internasional.

Kendati demikian, biasanya masalah ini tak lepas dari hal-hal yang ramai dibicarakan di luar dunia kedokteran. Bahkan, ada pula yang mengaitkannya ke konteks konspirasi. Kendati tidak dianjurkan untuk dipercaya, tetapi khalayak suka menduga-duga, manakah yang lebih cepat, apakah AS atau Tiongkok yang menemukan vaksinnya?

Lantas dikaitkan dengan dimensi komersialisasinya. Namun, manakala fenomena pendemi sekadar terbatas “perang teknologi” antarnegara maju, mengapa penyebaran Covid-19 ada di mana-mana?

Lintas Disiplin

Karena melibatkan publik luas day to day, dan efektivitas kebijakan publik pemerintah, maka kita terutama memerlukan kontribusi pakar-pakar ilmu-ilmu sosial multispektrum. Dibutuhkan sosiolog, antropolog, psikolog, ilmuwan politik, pakar kebijakan publik, pakar komunikasi, sejarawan, pakar keagamaan, dan sebagainya, untuk turut ambil bagian dalam merespons pandemi.

Tentu juga pakar hukum, ahli ekonomi, bahkan para seniman. Di era digital baru ini, para pakar teknologi tentu juga yang terdepan. Semua bersiaga, berkolaborasi, berkontribusi, saling “memperkuat”, bahu-membahu untuk bisa menghalau pandemi Covid-19.

Tidak kali ini saja manusia melawan pandemi. Para sejarawan bisa mengelaborasi sejarah pandemi, bagaimana manusia mengaitkannya dengan mitos-mitos, hingga era otoritas sain (keilmuan).

Bagaimana otoritas politik, penentu kebijakan, bisa membuat rencana efektif dalam memperlambat dan menghilangkan pandemi. Tentu kita butuh pelajaran sejarah, ditinjau dari berbagai aspeknya. Ambil contoh pelajaran dari pandemi Flu Spanyol (1918–1920).

Ia merenggut 20-50 juta jiwa di seluruh dunia, menginfeksi sekitar sepertiga populasi planet ini. Kini, setelah 100 tahun, ketika kita terus menemukan cara baru membawa alam di bawah kendali manusia, dan kita banyak bicara kecanggihan teknologi digital, automasi dan robotisasi, alam tengah “menyerang balik” dalam bentuk pandemi yang mencekam seluruh negara.

Kebutuhan kita sekarang ialah membuka diri dari perkembangan informasi dari sumber-sumber terpercaya. Di era keterbukaan informasi saat ini, kita bisa terjaga dari berkembangnya mitos-mitos.

Tentu, bukan zamannya lagi sekarang, manusia percaya mitos- mitos. Pandemi harus dilawan dengan ilmu pengetahuan dan langkah kolektif, kerja sama yang baik, sehingga penularan bisa dicegah. Pembatasan jarak merupakan pendekatan yang ilmiah. Publik harus melek, masing-masing tidak boleh egois, sehingga harus menjauhi kerumunan, membuat jarak fisik yang dianjurkan. Namun, semua harus mengedepankan empati.

Dalam kondisi “darurat” perang melawan pandemi, solidaritas mutlak harus kuat. Empati ialah basisnya. Empati inilah yang menggugurkan ego keilmuan, sekaligus ego sektoral. Sebab, apakah itu ego keilmuan atau sektoral, tidak akan menghasilkan apaapa di tengah era pandemi. Dalam situasi pandemi, kendati berjarak fisik dengan individu lainnya dalam masyarakat, secara keilmuan para ahli tak boleh berjarak dengan masyarakat.

Bahkan pun tokoh keagamaan yang harus proaktif memahamkan umat beragama melalui pendekatan yang tidak bertentangan dengan saintifik. Inilah saatnya iman dan ilmu berkolaborasi di ranah hidup bermasyarakat. Pandemi Covid-19 kali ini bukan main-main. Penanganannya memerlukan lintas otoritas.

Otoritas politik harus berkomunikasi secara efektif dengan otoritas keagamaan dan yang lain. Sehingga, satu sama lain tidak saling memicu salah paham. Kesalahpahaman merupakan sesuatu yang tak kita perlukan, di tengah dampak pandemi yang semakin tak terelakkan. Kesalahpahaman hanya akan memicu ketakpercayaan dan kekacauan. Secara sosial dan politik, itu tak bagus. Apalagi secara ekonomi.

Adalah tugas semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Jangan biarkan pandemi menghantam terlalu buruk bagi semua. Para pakar dengan studinya masing-masing juga harus proaktif berkomunikasi, memberi masukan ke penentu kebijakan.

Dengan demikian, para elite lintas disiplin itu, berfungsi ulang-alik, jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Semua itu hendaknya dilakukan secara proporsional, objektif, dan kolaboratif. Pandemi di zaman kita, bukan sesuatu yang sepenuhnya tak diketahui. Ada beberapa hal yang secara saintifik terkuak. Itulah modal penentu kebijakan mengambil langkah yang harus didukung bersama.

Pandemi Covid-19 sudah menyebar ke banyak negara. Indonesia sebagai negara demokrasi harus belajar dari ragam negara, mengapa ada penanganan Covid-19 yang efektif, ada pula yang kurang. Dalam hal penegakan disiplin kepatuhan publik, tentu Indonesia tak bisa menerapkan pendekatan yang persis seperti dilakukan oleh Tiongkok. Tetapi, juga disarankan agar jangan terlampau longgar seperti Italia semasa lockdown. Indonesia boleh menerapkan model sendiri, tetapi tetap harus efektif. Dan ini, tanggung jawab dan pekerjaan kita semua.

*) Dosen Magister Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta, Pengurus Pusat HIPIIS

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN