Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sukardi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Azzahra Jakarta

Sukardi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Azzahra Jakarta

Supremasi Hukum Kala Pandemi Covid-19

Sabtu, 1 Agustus 2020 | 10:03 WIB
Sukardi *)

Pandemi Covid-19 menjadi sangat populer di seluruh dunia setidaknya enam bulan terakhir di tahun 2020. Setiap hari hampir semua media membahas mengenai Covid-19. Seminar ilmiah dan berbagai kegiatan bahkan bertemakan Covid-19. Fenomena ini menunjukkan betapa luas dan besarnya dampak dari pandemi Covid-19, menyita semua perhatian, fokus dan orientasi kehidupan manusia di seluruh dunia

Meskipun  demikian, tanpa disadari fenomena Covid-19 yang mengglobal dan masif ini, tidak jarang mengesampingkan logika, etika dan estetika manusia yang secara apriori mengabaikan tatanan nilai dan norma yang selama berabad-abad diyakini dan dijadikan pranata sosial kehidupan manusia.

Berbagai sudut pandang dan teori dibangun berdasarkan konsep new normal yang cenderung futuristik dan seolah mengabaikan konsep dan teori klasik yang diyakini selama bertahun-tahun.

Interpretasi terhadap fenomena pandemi Covid-19 sangat beragam, hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh stand point dan sudut pandang, background dan orientasi pemikiran masing-masing.

Sangat memungkinkan output pernyataan tidak simetris dengan pemahaman dan pengetahuan dasar dalam menilai proposisi fenomena yang terjadi, bisa jadi signifikansi substansialnya lebih monoton ke orientasi pemikiran dan kepentingan futuristik. Independensi berpikir juga mungkin dipengaruhi oleh faktor psikologis ketakutan terhadap isu Covid-19 dengan mengesampingkan teori filosofis keilmuan dasar dalam mencari kebenaran formil dan materil.

Interpretasi hukum di masa pandemi Covid-19, seyogianya menggunakan metode penalaran baik silogisme deduktif maupun silogisme induktif. Sehingga, premis minor yang menjadi dasar untuk menguji hipotesis seharusnya diverifikasi dengan teori pembuktian materil dan formil. Misalnya, fenomena perdebatan mengenai jenazah yang meninggal diduga suspect Covid-19, secara yuridis parameter outopsi oleh kedokteran kehakiman seharusnya menjadi prasyarat mutlak untuk mengetahui penyebab kematian seseorang.

Dengan demikian, kesimpulan akhir yang merupakan konklusi dari interpretasi hukum, benar- benar menunjukkan proses cara berpikir silogisme secara yuridis ilmiah dan sebagai ciri tegaknya supremasi hukum.

Fenomena Covid-19 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi berbagai pihak karena seiring dengan perkembangan teknologi digital yang menimbulkan dampak VUCA (Volatile, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dalam berbagai segi kehidupan manusia.

Dunia maya (internet dan sosial media) yang pada awalnya merupakan simulasi dari dunia nyata pada akhirnya tercampur aduk sehingga tidak bisa lagi dibedakan dengan dunia nyata.

Masyarakat tidak lagi bisa membedakan antara realitas factual dan realitas ar tifisial, antara fakta dan fiksi. Bourdillard dalam buku Paradigm for The Third Millenium karangan John Tiffin dan Nobuyashi Terashima, mendefinisikan Hypereality sebagai sebuah kondisi yang dialami oleh masyarakat postmodern dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki, di mana kesadaran masyarakat tidak mampu memilah dan membedakan antara realitas dan fiksi.

Dalam kondisi ini realitas dan fiksi tercampur aduk sehingga sulit untuk dibedakan dengan jelas. Perubahan sistem kehidupan manusia dengan fenomena perubahan yang serba cepat, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas tersebut, yang kemudian dilanda pandemi Covid-19 yang menimbulkan situasi psikologis yang tidak menentu, sangat berpotensi menyebabkan logika akal sehat tidak bekerja maksimal, parameter ilmiah seringkali terabaikan, ambigu menilai mana fakta dan mana fiksi.

Dalam kondisi seperti itu, mungkinkah hukum bisa menjadi supreme sebagai pranata sosial yang bercampur antara sosial realitas (dunia nyata) dan sosial artifisial (dunia maya)?

Pembahasan mengenai epistemology dalam filsafat ilmu mengemukakan sumber pengetahuan (the origin of knowledge) yang membagi pengetahuan- pengetahuan itu bersumber pada akal pikiran semata (‘aqliyyah), pengalaman indera (tajribiyyah), kritik (naqdiyyah) dan intuisi (hadasiyyah); serta teori tentang kebenaran (the theory of truth) yang membahas tentang teori kebenaran korespondensi (Correspondence Theory of Truth atau accordance theory of truth); Teori Koherensi (Coherence Theory of Truth); Teori Pragmatisme (The pramagtic theory of truth); Teori Performatif (Performative Theory) dan teori kebenaran agama (theory of religious truth).

Tentu sebagian orang ambigu dalam menggambarkan kebenaran pengetahuan dengan pola korespondensi, koherensi atau praktis-pragmatis di dalam kondisi psikologis pandemi Covid-19 saat ini.

Hornby.A.S mengemukakan bahwa supremasi (supremacy) atau supreme, berarti “Higest in degree or higest rank” (berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi). Supremacy juga berarti “Higest of authority” (kekuasaan tertinggi). Soetandyo Wignjosoebroto, menyatakan bahwa supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara. Pemahaman penegakan hukum (law enforcement) yang hanya ter tuju pada adanya tindakan represif dari aparat penegak hokum dalam melakukan reaksi tegas terhadap pelaku kriminal selama ini merupakan pemaknaan penegakan hukum secara sempit.

Oleh karena kewenangan penegakan hokum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata. Padahal tidak demikian halnya, oleh karena penegakan hukum konteksnya luas, termasuk tanggung jawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (perzoonlijk) melekat kewajiban untuk menegakkan hukum.

Dalam kajian filosofi hukum, hukum pada dasarnya tidak mencari kebenaran tetapi mencari keabsahan. Asas legalitas menjustifikasi bahwa apa yang telah ditetapkan dalam ius constitutum disepakati sebagai kebenaran hukum pada locus dan tempus tertentu dan ditaati sebagai kebenaran formil.

Meskipun menurut aliran positivisme, bahwa hukum harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan yang rasional, bahkan Lon Fuller menyatakan bahwa ‘morality that makes law possible’, sehingga kekuatan hokum sangat ditentukan oleh moralitas hukum. Peranan moral dalam hokum sangat erat, sehingga hukum dan moral tidak dapat dipisahkan sebagaimana pandangan aliran hokum alam pada umumnya. Akan tetapi, tidak semua hukum mengandung nilai moral yang adil bagi semua orang.

Pada masa pandemi Covid-19, hukum bisa saja tidak menjadi landasan filosofis atau landasan teoritis dalam membangun logika yang rasional dari nilai-nilai moralitas hukum untuk melawan pandemi. Tetapi mungkin juga hukum berperan sebagai “law is a tool of social enginering” seperti dalam teori efektivitas dan validitas hukum menurut Rouscou Pound. Kondisi demikian menempatkan supremasi hukum pada pilihan ketaaran hukum melalui legal awareness (kesadaran hukum) atau legal feeling (perasaan hukum). Hukum yang dibangun dari tatanan nilai dasar moralitas masyarakat (botton up) menghendaki ketaatan melalui legal feeling (perasaan hukum).

Sedangkan hukum yang dibangun sebagai tool of sosial enginering (up to down) menghendaki ketaatan melalui legal awareness (kesadaran hukum).

Sampai pada titik ini, supremasi hukum di masa pandemi Covid-19, pada dasarnya adalah tanggung jawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (perzoonlijk) melekat kewajiban untuk menyelamatkan diri dan orang lain dari pandemi Covid-19. Legal awareness (kesadaran hukum) dan legal feeling (perasaan hukum) diperlukan untuk membangun kedisiplinan dan konsistensi ketaatan hukum dalam melawan pandemic Covid-19.

Tidak lagi pada tataran perdebatan gap antara das sollen dan das sein dalam fenomena pandemi Covid-19.

*) Dosen Hukum Pidana Universitas Nasional Jakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN