Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Tantangan Bunga Acuan Pasca-Burden Sharing

Selasa, 21 Juli 2020 | 23:47 WIB
Haryo Kuncoro *)

Dalam dua bulan berturut-turut, Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuannya (BI 7-Day Reverse Repo Rate). Posisi 4% pada saat ini merupakan suku bunga terendah sepanjang sejarah Indonesia. Era ekspansi moneter telah diinisiasi menyusul pelonggaran kuantitatif yang digeber sejak awal tahun.

Momen pemangkasan suku bunga acuan itu hanya berselang sepuluh hari dari penandatanganan Surat Keputusan Bersama berbagi beban (burden sharing) antara BI dan Kementerian Keuangan dalam menanggung defisit Rp 1.039,2 triliun atau setara dengan 6,34% dari produk domestik bruto (PDB).

Pihak BI menanggung pembiayaan belanja publik Rp 397,56 triliun melalui private placement surat berharga negara (SBN) dengan beban bunga sebesar BI 7-Day Reverse Repo Rate. BI juga berkewajiban menanggung selisih suku bunga pasar atas SBN Rp 123,46 triliun yang diterbitkan untuk belanja yang mendukung dunia usaha dan UMKM.

Alhasil, ekspansi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara simultan ditujukan untuk menanggulangi dampak Covid-19. Harus diakui, dampak Covid-19 di Indonesia sangat fundamental, belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented), dan luar biasa (extraordinary), sehingga amat memukul aktivitas ekonomi.

Indikator ekonomi makro lain agaknya juga mendukung kebijakan ekspansif. Laju inflasi yang rendah tipikal merefleksikan lemahnya permintaan agregat. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama menurun tajam menjadi 2,97% dari biasanya 5% secara tahunan. Bahkan pada triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi diperkirakan minus.

Cerita dari faktor eksternal sepertinya berbeda. Neraca perdagang an sudah surplus. Defisit neraca transaksi berjalan berada di sekitar 1,5% dari PDB. Cadangan devisa pun sudah kembali ke level US$ 130 miliar.

Semua ini menyokong pada stabilitas nilai tukar. Momentum ini tampaknya yang dimanfaatkan BI untuk memangkas suku bunga acuannya.

Dalam perspektif teoretis, kebijakan moneter yang ekspansif le wat pemangkasan suku bunga acuan dan pelonggaran kuantitatif menjadi langkah yang tepat untuk meredam gejala stagnasi ekonomi. Kebijakan yang bersifat kontrasiklikal tersebut bekerja melalui jalurnya masing-masing meski lewat rute yang sama, yakni perbankan.

Pemangkasan suku bunga acuan diproyeksikan bisa diikuti dengan pemotongan suku bunga pinjaman. Pebisnis yang hendak mengembangkan usaha bisa mendapatkan tambahan modal kerja dengan ongkos yang kebih murah.

Kenaikan produksi dan penyerapan tenaga kerja adalah target turunan yang bisa dibidik. Pemotongan suku bunga acuan diharapkan bisa diikuti pula dengan pengguntingan suku bunga simpanan. Turunnya suku bunga simpanan membuat simpanan di bank kurang atraktif. Pemilik dana digiring menarik simpanannya untuk kegiatan konsumsi. Efek pengganda dari kegiatan konsumsi akan menjalar pada semua mata rantai kegiatan ekonomi.

Mobilitas pinjaman dan simpanan perbankan senantiasa menghendaki ketersediaan likuiditas. Penyusut an besaran GWM (giro wajib mi nimum), RIM (rasio intermediasi makroprudensial), dan PLM (penyang ga likuiditas makropru densial) memungkinkan perbankan mem peroleh tambahan likuiditas kekolaannya.

Alhasil, permintaan dan pasokan dana yang mencukupi serta dengan harga dana yang lebih murah membuka peluang mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor riil lebih cepat kesampaian. Maka, skenario pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan minus pada kuartal kedua bisa sedikit diredam agar tidak semakin dalam. Hanya saja, skema kerja di atas kertas terlalu sering untuk berbeda dengan yang ada di lapangan.

Fakta menunjukkan meskipun likuiditas perbankan dalam status aman, permintaan kredit tetap saja seret. Pertumbuhan kredit perbankan hingga Mei 2020 yang hanya 3% year-on-year seolah menjadi justifikasi yang sangat valid. Persoalan yang sama juga dihadapi pada sisi simpanan. Kendati suku bunga deposito sudah menyusut, pemilik dana tidak segera mencairkan dananya. Pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan yang stabil di tingkat 8% year-on-year se lama periode yang sama seakan menjadi bukti konkretnya.

Kalaupun nasabah menarik simpanannya dari perbankan, persoalan tidak berhenti di sini. Masalahnya dana tersebut tidak dialirkan untuk tujuan konsumsi. Bermotifkan jaga-jaga, mereka mengalihkan dananya pada aset finansial lain yang atraktif. Kenaikan beruntun harga emas pada beberapa bulan terakhir menjadi indikasi pelarian dana pihak ketiga perbankan. Sektor perbankan pun tidak ketinggalan. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan disalurkan pada surat berharga alih-alih dikonversi menjadi kredit produktif.

Alasan finansialnya sangat logis. Surat berharga menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi yang bisa me nutup ongkos memegang dana nasabah. Sebagai konsekuensinya, fungsi intermediasi perbankan dalam meng hubungkan pemilik dana berlebih dengan pihak yang butuh dana seakan terhenti. Kesan lazy bank pun muncul dan dana ma syarakat hanya berputar-putar pada aset finansial. Ringkasnya, sektor finansial dan sektor riil bergerak sendiri-sendiri.

Tantangan ekspansi kebijakan moneter masih mengadang. Pascaskema burden sharing, pemerintah masih harus menerbitkan lagi SBN lebih dari Rp 600 triliun. Tingginya penerbitan SBN tidak hanya untuk menutup defisit APBN tahun berjalan, tetapi juga untuk membayar SBN yang jatuh tempo (refinancing) atau membeli kembali (buyback) SBN.

Melimpahnya pasokan SBN tentu memicu tingginya suku bunga ku pon yang diminta investor. Mekanisme pasar akan bekerja pe nuh. Agar SBN terjual, investor harus diiming-imingi suku bunga kupon yang tinggi.

Atribut BI seba gai standby buyer memaksa BI me nyerap SBN agar suku bunga ku pon tetap berada pada batas kewajaran. Pemerintah pun tidak luput dari imbasnya. Beban pembayaran bunga utang akan kian berat. Dengan suku bunga kupon 6% sampai 7% saat ini saja, saldo keseimbangan primer sudah minus.

Risiko terberatnya, pemerintah memotong belanja Kementerian/Lembaga, termasuk belanja subsidi. Aspek lain dari agresivitas emisi SBN adalah potensi efek desakan keluar (crowding out). Dana masyarakat dalam jumlah besar akan beralih ke SBN. Kondisi ini dapat memicu kekeringan likuiditas yang mengarah pada perang suku bunga. Alhasil, upaya BI menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong penurunan bunga kredit, lagi-lagi, sulit terwujud.

Menggantungkan harapan penyerapan SBN pada investor asing juga menyisakan risiko. Porsi kepemilikan asing atas SBN yang saat ini di sekitar 38% sudah masuk kategori rawan. Saat mereka menjual kembali SBN, pasar keuangan akan bergejolak, permintaan dolar meningkat, cadangan devisa menipis, dan rupiah kembali merosot.

Dengan berbagai tantangan di atas, pemerintah dan BI memang berada dalam posisi yang dilematis dalam konteks tingginya kebutuhan SBN. Padahal, dalam kondisi krisis akibat Covid-19 seperti sekarang ini, ekspektasi turunnya suku bunga acuan –atau setidaknya tidak berubah hingga akhir tahun– semakin kencang.

Tidak dapat dimungkiri, kunci untuk mengurai dilema ini adalah kemampuan BI 7-Day Reserve Repo Rate dalam mengendalikan suku bunga kupon di pasar SBN. Per definisi, Reverse Repo rate adalah suku bunga transaksi atas penjualan SBN dari BI kepada perbankan dengan syarat akan dibeli lagi oleh BI pada jangka waktu tertentu.

Dalam posisinya yang demikian, BI 7-Day Reserve Repo Rate sebagai policy rate bisa menjadi wahana yang strategis. BI bisa menyediakan likuiditas bagi sektor perbankan yang mengalami kelangkaan likuiditas dengan jaminan SBN. Artinya, industri perbankan secara tidak langsung didorong untuk lebih banyak menyerap SBN. Kontribusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan bisa segera menyelesaikan urusan internal industri perbankan.

Ketuntasan proses restrukturisasi kredit bagi debitur yang terpapar dampak Covid-19 akan meringankan maneuver kiprah perbankan dalam menyalurkan kreditnya kembali. Sektor korporasi pun memiliki lebih banyak alternatif pembiayaan antara kredit perbankan dan pasar modal. Alhasil, sektor swasta juga kebagian burden sharing melalui belanja investasi yang diharapkan menjadi pelumas pertumbuhan di saat ekspor ke negara tujuan utama masih tertekan.

Peran pemerintah lewat kebijakan fiskalnya diharapkan menjadi pembuka jalan dalam mengalirkan likuiditas yang terserap di SBN kem bali ke masyarakat. Caranya pemerintah harus mempercepat pencairan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sehingga memberi stimulasi awal bagi aktivitas ekonomi.

Alhasil, target kebijakan moneter semestinya tidak hanya berlaku bagi penurunan suku bunga perbankan tetapi juga harus mampu menekan suku bunga SBN. Jika demikian, ruang gerak pembiayaan pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19 lebih lega dan beban yang ditanggung BI pun jadi ringan.

*) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Alumnus PPs-UGM Yogyakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN