Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau

Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau

Tantangan Mengelola Jabodetabek

Nirwono Joga, Minggu, 17 November 2019 | 11:26 WIB

Urbanisasi dan perkembangan kota yang meluber ke pinggiran hingga masuk ke kota/ kabupaten penyangga di kawasan Jabodetabekpunjur telah meningkatkan konsumsi bahan bakar untuk pergerakan penduduk, menyusutkan lahan pertanian produktif, dan mengokupasi lahan hijau pelindung. Padahal, pengembangan kawasan perkotaan yang tidak terkendali berakibat pada degradasi kualitas lingkungan hidup.

Ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan penduduk pun menjadi sangat terbatas. Sementara itu, penyusutan daerah resapan yang telah beralih fungsi menjadi kawasan terbangun kian memperluas kawasan terdampak banjir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan didukung Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, kawasan Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya karena memiliki nilai strategis secara nasional.

Untuk itu, kawasan perlu dikembangkan dan dipertahankan kestrategisannya. Kawasan Jabodetabek merupakan kawasan metropolitan yang tumbuh cepat. Kawasan ini memiliki sumbangan penting bagi perekonomian nasional. Pengembangan kawasan fungsional industri, jasa, komersial, dan kegiatan perkotaan lainnya membuat kawasan ini akan terus bertahan dan bersaing dengan kotakota metropolitan dunia. Kawasan Jabodetabek memiliki daya saing tinggi baik secara nasional, regional, maupun global dalam memenuhi kebutuhan lapangan kerja bagi puluhan juta penduduknya.

Pada saat bersamaan, kawasan ini juga harus mengantisipasi terhadap masuknya migran dan pemenuhan kebutuhan ikutannya seperti penyediaan lapangan kerja, perumahan dan infrastruktur pendukung, serta tekanan terhadap daya dukung lingkungannya.

Kawasan Jabodetabek merupakan kawasan inti DKI Jakarta dengan kawasan penyangga Bodetabek yang saling memiliki keterkaitan fungsional dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terpadu. Infrastruktur konektivitas yang terintegrasi memfasilitasi pergerakan manusia dan barang dari dan ke kawasan inti serta pergerakan di dalam kawasan itu sendiri.

Tantangan bagi pembangunan Jabodetabek adalah kota-kota metropolitan dunia saling bersaing untuk menarik investasi global asing. Untuk menjadi kota yang kompetitif dunia diperlukan peningkatan pembangunan infrastruktur kota, meliputi perluasan jaringan perpipaan air bersih, pembangunan saluran air dan air limbah terpadu, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyediaan energi listrik dan pemanfaatan energi terbarukan.

Selain itu, pembangunan transportasi massal yang terpadu untuk mengurai kemacetan lalu-lintas, pengendalian banjir dan pengelolaan sumber daya air yang lestari, serta didukung pengembangan Bandar udara dan pelabuhan berkelas dunia.

Keberlanjutan lingkungan hidup dilakukan melalui pengendalian ketat perubahan konversi lahan hijau dan pengambilan air tanah. Pengelolaan Jabodetabek harus dilakukan sebagai satu kesatuan secara terpadu, kesatuan wilayah perkotaan yang kompak, serta didukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mumpuni dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi harus diterapkan secara konsisten. Kawasan dilengkapi dengan kesiapan mitigasi bencana. Redistribusi fungsi lahan harus dilakukan.

Pengembangan aktivitas baru mendesak dilakukan di wilayah sekitar Jabodetabek untuk memecah pergerakan orang dan barang. Pengembangan kawasan baru itu lengkap dengan segala fungsi yang dibutuhkan warga, serta didukung dengan fungsi spesifik, seperti pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan, pusat konvensi dan pertunjukan, pusat perindustrian dan manufaktur.

Penyelarasan Perpres No 54/2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur dan Perpres No 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek diperlukan agar pembangunan transportasi massal Jabodetabek sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Pemerintah memang tengah merancang pembangunan infrastruktur peremajaan kawasan perkotaan (urban city regeneration) untuk 10 tahun ke depan (2030) senilai Rp 571 triliun. Program peremajaan kawasan perkotaan meliputi pengembangan transportasi berkelanjutan, pengelolaan air bersih lestari, pengolahan limbah (dan sampah) ramah lingkungan, penyediaan hunian terjangkau, dan pengendalian banjir.

Pemerintah daerah perlu menyusun rencana induk pengendalian banjir yang mencakup penataan bantaran sungai, revitalisasi situ/ danau/embung/waduk, rehabilitasi saluran air, penambahan ruang terbuka hijau, dan pembuatan sumur resapan/kolam penampung/tandon.

Di samping itu, dibutuhkan pula rencana induk penyediaan air baku, pengelolaan air bersih dan air limbah secara terpisah.

Pengembangan kota diarahkan menjadi kota lestari. Kota dibangun dengan menjaga dan memupuk aset-aset kota-wilayah, seperti asset manusia dan warga yang terorganisasi, lingkungan terbangun, keunikan, dan kehidupan budaya, kreativitas dan intelektual, karunia sumber daya alam, serta lingkungan dan kualitas prasarana kota.

Pembangunan kota ditopang antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kota berbenah melakukan rekonstruksi tata ulang kota, membangun kota kembali dengan kondisi lebih baik (build back better). Perumusan rekonstruksi memfokuskan pada kebijakan dasar, bidang kajian, dan wilayah terdampak. Rencana tata ruang kota disusun ulang berbasis mitigasi bencana.

Nirwono Joga, Koordinator Pusat Studi Perkotaan

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA