Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Target dan Tantangan Perpajakan

Edy Purwo Saputro, Sabtu, 3 Agustus 2019 | 09:30 WIB

Peringatan Hari Pajak Nasional ke-3 pada 14 Juli 2019 beberapa waktu lalu menegaskan akan pentingnya pajak bagi penerimaan Negara untuk pembangunan, sekaligus di sisi lain sebagai tantangan untuk merealisasikan target penerimaan pajak yang kian pelik.

Oleh karena itu, prospek ekonomi 2019 pasca pemilihan presiden (pilpres) juga tak bisa dilepaskan dari masalah perpajakan. Penerimaan negara pada tahun 2018 mencapai Rp 1.942,3 triliun atau 102,5% dari target, terdiri atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 407,1 triliun atau 147,8% dari target, atau tumbuh 30,8% lebih tinggi dibanding tahun 2017.

Sedangkan sektor pajak menyumbang Rp 1.315,9 triliun atau 92,4% dari target Rp 1.424 triliun, atau pencapaiannya masih kurang Rp 108,1 triliun. Pencapaian ini lebih rendah dari proyeksi 94,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Artinya, masih ada tantangan yang mengadang dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak pada tahun-tahun mendatang.

Upaya-upaya eksplorasi dan eksploitasi yang menyasar nasabah perbankan kini juga dilakukan. Maka, persoalan utama dari sinergi perpajakan dan perbankan tersebut bukan saja terkait dengan upaya nasabah dan wajib pajak (WP) untuk menyiasati regulasi, tetapi juga upaya untuk dapat menciptakan payung hokum yang memperkuat regulasi tersebut.

Pemahaman tentang “menyiasati” pada dasarnya adalah naluri dari setiap individu untuk bisa berkelit tanpa terjerat delik aduan dengan mencari celah regulasi yang berlaku. Argumen yang mendasari adalah rasionalitas yang berkembang bahwa ketika berurusan dengan otoritas perpajakan cenerung selalu minta ‘dimiskinkan’ hartanya sehingga pajak yang harus dibayarkan seminimal mungkin.

Fakta ini menjadi pembenar munculnya kasus-kasus perpajakan yang diduga melibatkan oknum orang dalam sehingga bisa meminimalkan setoran pajak. Fakta inilah yang harus dijawab dan jadi komitmen otoritas pajak untuk konsisten dengan tanggung jawabnya sehingga mereduksi oknum pajak untuk bermain mata dengan wajib pajak dengan dalih minimalisasi setoran pajak.

Kepentingan

Sehubungan dengan begitu pentingnya pajak, pemerintah mengeluarkan regulasi controlled foreign company (CFC) untuk mencegah praktik manipulasi ketika perusahaan dengan sengaja melakukan profit shifting, yaitu mentransfer laba ke negara dengan tingkat pajak yang lebih rendah, atau model tax haven. Hal ini tidak bisa lepas dari fenomena banyaknya korporasi yang membuka anak cabang usaha di luar negeri untuk pengalihan pajak.

Jika dicermati ini adalah salah satu strategi untuk menyiasati regulasi. Sekali lagi, perilaku rasional setiap individu yaitu menyiasati regulasi, bukan menaati. Objek yang termasuk CFC yaitu, pertama, investasi pasif semisal dividen, bunga, sewa, royalti dan capital gain.

Kedua, pendapatan bisnis aktif. Beberapa negara yang mengabaikannya misal Hungaria, Selandia Baru dan Swedia.

Ketiga, penghasilan perusahaan. Pemahaman dari aspek ini adalah bahwa semua penghasilan selain passive income adalah termasuk kategori CFC sehingga harus kena pajak. Jadi, Perppu No 1 Tahun 2017 berimplikasi cukup luas, tidak hanya di sektor perpajakan tetapi juga imbas terhadap geliat ekonomi bisnis sebagai basis pajak. Apalagi target perolehan pajak semakin berat, termasuk kaitan dengan lesunya daya beli dan adanya tahun politik yaitu pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019, juga pilkada serentak 2020.

Pencapaian pajak ini tidak bisa lepas dari suksesnya program Sensus Pajak Nasional dan tentu kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, edukasi kepada wajib pajak menjadi salah satu program yang sangat penting untuk terus dilakukan. Tentu ada banyak aspek yang mendasari pencapaian pajak, selain karena program amnesti pajak, juga karena aspek internal dan eksternal.

Meski demikian, pencapaian target pajak 2019 semakin sulit. Oleh karena itu, sensus pajak yang telah dilakukan serentak secara nasional diharapkan bisa memetakan potensi pajak baru yang bisa diserap bagi penerimaan Negara yang sekaligus langsung masuk ke penerimaan pajak tahun 2019.

Sebenarnya, optimisme terkait capaian pajak difokuskan pada pertimbangan penerimaan pajak rutin dan sensus pajak sehingga bisa terpetakan potensi wajib pajak baru yang mulai terjaring dan sekaligus langsung masuk dalam penerimaan pajak tahun berjalan.

Sayangnya aspek internal dan eksternal menjadi kendala bagi pencapaian nilai pajak. Ini PR bagi pemerintahan baru Jokowi di periode keduanya.

Target

Dalam APBN 2019, nilai target penerimaan pajak bertambah besar. Hal ini menjadi tantangan berat bagi Ditjen Pajak dan sekaligus menjadi beban bagi negara, terutama mengacu pada komitmen kemandirian pendanaan pembangunan yang tampaknya kian sulit direalisasikan.

Oleh karena itu, eksplorasi dan eksploitasi sumber perpajakan menjadi penting dilakukan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, perolehan pajak, khususnya pajak penghasilan (PPh) merupakan yang paling potensial digarap. Hal ini mengindikasikan hasil sensus pajak bisa dipakai untuk memetakan lagi berbagai potensi pajak yang masih terbuka, terutama untuk memacu penerimaan negara.

Terkait hal ini layak untuk menyasar pajak online karena tren e-commerce semakin meningkat sehingga sangat prospektif untuk digarap penerimaan pajaknya.

Ketika peran pajak kian penting dan ketika nafsu utang semakin besar, serta tuntutan pendanaan pembangunan meningkat, ternyata pemerintah juga kian getol mengeluarkan obligasi negara. Oleh karena itu, beban keuangan terkuras untuk menuntup pembiayaan itu. Padahal, potensi pajak masih terbuka dieksplorasi dan dieksploitasi penerimaannya.

Ironisnya, di sisi lain kasus perpajakan menjadi anti klimaks dari komitmen Ditjen Pajak untuk mendorong kesadaran dan kepedulian serta tingkat kepatuhan wajib pajak, bukan hanya wajib pajak badan tetapi juga perorangan.

Dari fakta ini target perolehan pajak tahun 2019 kian berat untuk direalisasikan, meski di sisi lain tetap harus optimistis bahwa masih ada potensi untuk mencapai target. Oleh karena itu, target perolehan pajak tidak bisa terlepas dari program edukasi. Sukses edukasi secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga munculnya kesadaran dari masyarakat terkait urgensi penerimaan pajak.

Membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga harus diimbangi dengan profesionalisme dan edukasi kepada wajib pajak agar muncul kesadaran kolektif dari urgensi pajak. Ini adalah PR dan tantangan pemerintahan baru Jokowi di periode keduanya.

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA