Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Remon Samora, Analis Bank Indonesia Provinsi Papua Barat.

Remon Samora, Analis Bank Indonesia Provinsi Papua Barat.

Tatanan Baru Sistem Pembayaran

Remon Samora *), Jumat, 5 Juni 2020 | 09:52 WIB

Bank sentral Tiongkok atau People’s Bank of China (PBoC) kembali melakukan inovasi sistem pembayaran. Tatkala negara lain masih berjibaku dengan pandemic Covid-19, Negeri Tirai Bambu itu justru hadir membawa gebrakan.

Adalah Digital Currency Electronic Payment (DCEP) atau yang lebih akrab disebut renminbi digital (e-RMB) sebagai pemicunya.

Momentum implementasi e-RMB dinilai sangat tepat di tengah adopsi tren pembayaran nontunai yang kian menanjak akibat Covid-19. Tiongkok dikabarkan telah memulai uji coba e-RMB secara besar-besaran.

Media Inggris The Guardian melaporkan, Tiongkok memulai uji coba di beberapa kota, seperti Shenzhen, Suzhou, Chengdu, Xiongan, dan daerah lain yang akan menjadi tuan rumah beberapa acara Olimpiade Musim Dingin 2022 Beijing.

Setali tiga uang, media lokal menyebut, gaji pegawai pemerintahan di Suzhou akan dibayarkan dalam e-RMB mulai Mei 2020. Empat bank disiagakan untuk melancarkan proses pembayaran gaji via digital tersebut. Keempat bank itu meliputi Bank of China, the Agricultural Bank of China, the Industrial and Commercial Bank of China, dan the China Construction Bank.

Secara historis, kemunculan e-RMB tahun 2020 sebenarnya tidaklah mengejutkan. Awalnya e-RMB dikembangkan PBoC tahun 2014 untuk mengadang popularitas Bitcoin. Tujuan lainnya, mengontrol pergerakan uang digital, mencegah tindak pencucian uang dan penggelapan pajak, serta mengikisdominasi dolar Amerika Serikat. PBoC mempercepat peluncuran e-RMB setelah Facebook mengumumkan rencana peluncuran mata uang digital Libra, tahun lalu.

Seolah tak ingin ketinggalan dari Tiongkok, Korea Selatan baru saja merilis perkembangan terbaru dari rencana pengembangan mata uang won digital. Bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea menyatakan, pemerintah Korea Selatan memulai proyek percontohan pengembangan won digital sejak Mei 2020 hingga akhir Desember 2021.

Dengan durasi sekitar 22 bulan, pemerintah Korea Selatan ingin mengidentifikasi lebih mendalam terkait segala ketentuan teknis dan hukum yang diperlukan tatkala won digital benar-benar diterbitkan.

Bertolak dari fenomena di atas, menjadi topik diskursus menarik, apakah mata uang digital yang diterbitkan bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) hanyalah pencitraan sesaat? Mengutip hasil penelitian Bank for International Settlements (BIS) awal tahun ini, bisa jadi CBDC merupakan sebuah tatanan baru pascapandemi Covid-19.

Hasil riset BIS, banyak bank sentral yang akan mengeluarkan mata uang digital. Sekitar 20% dari 66 bank sentral yang disurvei BIS mengatakan mereka kemungkinan akan mengeluarkan mata uang digital dalam enam tahun ke depan, naik dari sekitar 10% tahun sebelumnya.

Akselarasi ini ditengarai sebagai imbas ambisi Facebook untuk meluncurkan mata uang kripto Libra.

Topik pembahasan CBDC sejatinya tidak terlepas dari awal mula eksistensi mata uang kripto seperti Bitcoin. Ketertarikan bank sentral akan CBDC setidaknya disebabkan oleh tiga isu fundamental, yakni efisiensi biaya penerbitan uang, penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih cepat, dan peningkatan inklusi keuangan.

Bentuk CBDC

Pada tataran teoritis, CBDC memiliki dua macam bentuk. Pertama, CBDC sebagai uang elektronik (e-money) sebagaimana yang diterbitkan PBoC. Sejarah mencatat Tiongkok bukanlah Negara pertama yang menerapkan bentuk ini.

Sebelumnya, bank sentral Ekuador telah menerbitkan CBDC uang elektronik bernama Dinero Electronico tahun 2014. Sama halnya dengan e-RMB, Dinero Electronico hanya mendigitalkan uang kartal yang telah ada.

Dengan konsep ini, bank sentral akan menjadi penerbit uang elektronik yang langsung melayani masyarakat. Model bisnis ini praktis menimbulkan beberapa isu terutama terkait kompetisi dan konflik kepentingan.

Dengan menjadi penerbit uang elektronik, bank sentral akan bersaing dengan penerbit uang elektronik berupa bank ataupun lembaga lainnya.

Persaingan ini dapat menjadi disinsentif bagi pelaku industri yang telah ada, serta mengurangi daya inovasi.

Kedua, CBDC berbasis cryptography dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan distributed ledger. Salah satu bank sentral yang mengembangkan konsep ini ialah bank sentral Inggris, Bank of England (BoE). Pada praktiknya, BoE tidak sepenuhnya mengadopsi teknologi distributed ledger seperti yang digunakan oleh Bitcoin.

Konsep CBDC yang dipakai BoE, bank sentral tetap menjadi entitas pusat (centralized entity) yang berwenang menciptakan uang. Yang menjadi perbedaan mendasar adalah dalam sistem centralized ledger terdapat bank sentral yang bertanggungjawab untuk memverifikasi transaksi, setelmen, sekaligus mencatat transaksi.

Melalui mekanisme ini, dimungkinkan perluasan akses langsung masyarakat terhadap rekening bank sentral. Kabar baiknya ialah proses bisnis ini memungkinkan biaya transaksi, seperti switching, kliring, dan setelmen menjadi jauh berkurang bahkan mendekati nol.

Sementara dari sisi kebijakan moneter, bank sentral lebih leluasa mengontrol suku bunga secara langsung, termasuk jumlah uang beredar.

Namun demikian, proses penerbitan CBDC yang diikuti penerimaan simpanan di bank sentral berpotensi memunculkan konflik kepentingan bagi bank sentral selaku regulator dan pengawas.

Di samping itu, problematika perpindahan simpanan masyarakat di bank komersial ke bank sentral harus diantisipasi sehingga tidak terjadi perubahan drastic yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan.

Misalnya dari sisi pendanaan, bank niscaya akan kehilangan sebagian sumber dana ritel sehingga harus mengembangkan sumber dana lain, terutama wholesale funding. Imbasnya, fungsi intermediasi perbankan dalam sistem keuangan terganggu dan mengurangi arus pendapatan bank karena sumber dana menjadi lebih mahal.

Dalam konteks studi kasus di Indonesia, isu krusial lain yang harus dipertimbangkan ialah aspek legalitas. Konsep CBDC belum diakomodir di dalam perundang-undangan kita saat ini.

Penerbitan CBDC oleh bank sentral sebagai perluasan bentuk uang fisik menjadi digital membutuhkan penyesuaian terhadap UU Mata Uang. Apalagi jika CBDC diterbitkan untuk seluruh masyarakat, isu legal lain yang relevan adalah perluasan akses rekening di bank sentral oleh publik.

Selama ini, bank sentral hanya menjadi bank dari bank komersial, sehingga hanya bank komersial yang dapat membuka rekening di bank sentral. Artinya, UU Bank Indonesia juga perlu penyesuaian apabila CBDC diterapkan di Indonesia.

*) Analis Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili lembaga tempat bekerja.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN