Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tri Winarno

Tri Winarno

Tirani Mayoritas terhadap Minoritas India

Tri Winarno, Senin, 30 September 2019 | 23:58 WIB

Di tengah-tengah banyaknya keributan, pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi telah melewati seratus hari dalam pemerintahannya di periode kedua. Walaupun capaian pemerintahannya selama ini tergolong buruk, popularitas pribadi Modi di India sing ada lawan, bahkan mengalahkan bintang Boliwood sekelas Shah Rukh Khan dan Amitha Bachan. Tentu ini suatu perkembangan India yang berlawanan dengan marwah demokrasi India.

Belum lama ini, pendukung pemerintahan Modi menggembar-gemborkan legislasi represif baru –di antaranya tentang kriminalisasi talaq-e-biddat, yaitu praktik muslim India tentang “perceraian kilat”-- sebagai simbol dominasi mayoritas Hindu India terhadap Muslim India.

Begitu juga, keputusan Modi barubaru ini untuk mencabut otonomi khusus Jammu dan Kashmir, yang dijamin oleh Konstitusi India pasal 370, yang dilakukan dengan cara diktator. Yaitu memblokade aliran inforamasi dan komunikasi di seluruh India serta melakukan penangkapan terhadap pimpinan politik dan tokoh masyakarat.

Dengan demikian, public di luar India tidak tahu banyak tentang perkembangan terkini di wilayah tersebut. Namun demikian, sebagian besar masyarakat India mendukung langkah tiran tersebut.

Pendukung Modi bahkan tidak peduli dengan perkembangan ekonomi India yang semakin memburuk, dan hubungan antarumat beragama di India yang semakin tegang, yang belum pernah terjadi sejak zaman kolonial. Bahkan masyarakat minoritas India merasa lebih sejahtera di bawah koloni Britania Raya daripada di zaman Modi.

Popularitas Modi yang abadi tersebut telah membingungkan para pengkritiknya. Padahal kebijakan Modi selama ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Misalnya, kebijakan pemerintahan Modi tentang demonetization dari 86% mata uang India yang beredar tahun 2016, merupakan pukulan berat bagi perekonomian India sejak kemerdekaan, yang berakibat pada jutaaan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengerdilkan pertumbuhan ekonomi India.

Dan semua itu, tidak mengurangi dukungan publik Hindu India terhadap Modi, dengan alasan bahwa Modi adalah pemimpin yang tegas, tidak suka basabasi, berani melawan tradisi, serta berani mengambil risiko terhadap masalah besar yang dihadapi bangsanya.

Sikap mayoritas masyarakat India tersebut membuat setiap para pakar garuk-garuk kepala. Modi benar-benar Perdana Menteri India yang telah menjungkirbalikkan praktik politik India yang telah menjadi kesepakatan bersama sejak India merdeka.

Dia telah memerintahkan penegak hukum untuk mengkriminalisasikan lawan politik yang dituduh berkhianat terhadap negara kesatuan India; mempromosikan menteri yang retorikanya bernuansa memecah belah sehingga menebar ketakutan masyarakat minoritas terutama muslim; mengintimidasi media yang melakukan peliputan tentang kelemahan pemerintahannya. Dan semua itu telah menjadi aib bagi budaya India yang demokratis.

Di samping itu, pemerintahan Modi telah menghapuskan kesepakatan politik bahwa anggota dari partai oposisi akan menjabat sebagai kepala External Affairs Committee dalam India’s Parliamentary Standing Committees; dan itu berlaku sejak India merdeka. Sebagai gantinya, Modi menunjuk anggota Bharatiya Janata Party (BJP) sebagai penggantinya.

Bagi banyak pengagum Modi, kebijakan otoriter tersebut tidak masalah. Menurut para pengikut Modi, setelah beberapa dasawarsa India menganut sistem demokrasi yang lunak serta koalisi pemerintahan yang rapuh, maka pemimpin India yang “keras” sudah lama ditunggu-tunggu.

Bagi sebagian masyarakat India yang meyakini bahwa sistem demokrasi India adalah mutlak, maka mereka sekarang menghadapi suatu kenyataan bahwa akar demokrasi India sebenarnya sangat dangkal. India sekarang berada dalam pergolakan nasionalisme yang kuat yang mengelu-elukan setiap prestasi India, nyata ataupun hanya dalam khayalan; dan menuduh setiap orang yang tidak sepaham dalam pandangan politiknya sebagai “anti-national” atau bahkan “seditious.” Hampir setiap institusi yang independen telah diubah menjadi lembaga yang harus tunduk kepada pemerintah dan menjadi instrumen untuk mencapai tujuan penguasa. Lembaga-lembaga yang telah “direorientasikan” tersebut adalah meliputi otoritas pajak, institusi yang bertanggung jawab terhadap investigasi keuangan, penegak hukum dan badan intelijen nasional, serta bahkan badan otonomi seperti komisi pemilu serta pengadilan.

Di bawah Modi, kebebasan politik tidak lagi dipandang sebagai faktor positif bernegara, tetapi dianggap sebagai “kemewahan” di atas kemiskinan mayoritas masyarakat India. Standar tata sosial yang baru adalah kontrol oleh penguasa dan keselarasan (conformity) bagi setiap orang.

Menurut komentator politik India, Pratap Bhanu Mehta, “it is difficult to remember a time” when the “premium on public and professional discourse marching to the state’s tune was as high.” Sudah diprediksi sebelumnya, hubunganantarmasyarakat semakin memburuk secara drastis di bawah pemerintahan partai pendukung Modi, BJP. Keterasingan komunitas Muslim India begitu parah, bahkan beberapa pembela paling gigih pemerintah pun mengakui hal itu. Padahal, selama 3.000 tahun India merupakan surga bagi semua bangsa dan keyakinan serta bagi semua agama.

Saat ini, pemerintahan Modi menolak pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar. Selain itu, menerbitkan daftar kewargaan nasional yang tidak mengakui kewargaan jutaan muslim India yang sebagian besar migrasi ke India sebagai pengungsi setelah 1971, dan termasuk anak-anak yang lahir di India. Bahkan telah dirancang suatu ketentuan yang mengeliminir hak minoritas dalam menjalankan praktik adat yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah; serta sedang digodok undang-undang yang membatasi pindah agama.

Di India sedang terjadi transformasi karakter yang dimotori pemerintah tanpa mempertimbangkan institusi, pengertian dan praktik yang selama ini dipegang teguh masyarakatnya sejak kemerdekaan. Rupanya Modi telah nekad melakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem yang selama ini sangat mapan sebagai pondasi hubungan antarmasyarakat yang heterogen.

Hal ini menjadi keprihatinan serius bagi masyarakat India yang berpaham liberal demokrat, bahkan bagi mereka yang beragama Hindu sekalipun. Kenapa India dapat bermetamorfosis ke arah yang semakin picik? Jawabnya adalah dampak dari propaganda yang manjur dari partai BJP kepada mayoritas penduduk India yang latar belakang pendidikannya masih rendah. Apakah itu menjadi pertanda arah India ke depan? Kalau ya, maka India kini dan ke depan itu bukan India yang pernah diperjuangkan oleh Bapak Bangsa India, Mahatma Gandhi.

Tri Winarno, Penulis buku: Indonesia Menyikapi Dinamika Ekonomi Global

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA