Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ahmad Mikail Zaini, Ekonom Samuel Sekuritas.

Ahmad Mikail Zaini, Ekonom Samuel Sekuritas.

Triffin Dilemma dan Prospek Kebijakan Moneter BI 2021

Rabu, 20 Januari 2021 | 10:02 WIB
Ahmad Mikail Zaini *) ,Kenny Devita Indraswari **)

Robert Triffin di dalam bukunya yang fenomenal, Gold and The Dollar Crisis (1930) pernah memprediksi kemungkinan ketidakstabilan dalam sistem keuangan dunia akibat penggunaan mata uang suatu negara (dolar AS) sebagai alat tukar global. Triffin berpendapat ekonomi Amerika Serikat (AS) tidak akan pernah cukup besar untuk mengakomodasi transaksi keuangan di seluruh dunia jika dolar AS digunakan sebagai satu-satunya mata uang global.

Menurutnya agar likuditas dolar AS dapat terus mengakomodasi p e r tumbuhan eko nomi dunia, ma ka AS harus terus menerus mengalami defisit akun semasa atau current account deficit (CAD) agar suplai dolar terus membanjiri pasar keuangan global. Namun, jika AS ingin me nurunkan CAD-nya, maka ekonomi dunia akan mengalami kontraksi akibat terbatasnya suplai dolar di pasar keuangan dunia.

Hal tersebut akhirnya menjadi dilema bagi pemerintah AS. Di satu sisi pemerintah negeri Paman Sam itu ingin menurunkan CAD agar ekonomi AS dapat tumbuh lebih baik. Tetapi di sisi lain penurunan CAD AS akan menciptakan kelangkaan bagi suplai dolar di pasar keuangan dunia. Hal ini yang sering disebut sebagai Triffin dilemma.

Pandemi Covid-19 dan perang dagang di era Presiden AS Donald Trump kembali mencuatkan kekhawatiran para investor global akan dilema tersebut. Pandemi yang masih terus berlangsung hingga awal tahun 2021 ini telah menurunkan nilai perdagangan dunia secara signifikan.

Kenny Devita Indraswari, Peneliti Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Indonesia
Kenny Devita Indraswari, Peneliti Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), volume per dagangan dunia turun 14,3% dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi Covid. Selain itu, dampak dari perang dagang AS dengan Tiongkok selama empat tahun terakhir telah membatasi CAD AS hanya rata-rata US$ 380 miliar di tahun 2014-2019.

Akhirnya, kedua hal tersebut telah menurunkan suplai dolar AS di pasar keuangan dunia akibat turunnya transaksi ekspor-impor global serta terbatasnya CAD AS sehingga dunia dihadapkan pada dilema Triffin.

Negara-negara yang mengalami CAD seperti Indonesia akan semakin sulit untuk mendapatkan akses dolar untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran bunga serta cicilan pokok utang dalam dolar AS karena mengeringnya suplai dolar, baik dari transaksi ekspor maupun dari pasar ke uangan global.

Untuk mengantisipasi kelangkaan dolar AS di luar perekono mian AS yang sering disebut sebagai Eurodollar, The Fed di tahun 2020 melakukan berbagai cara, seperti melakukan unlimited quantitative easing, mengontrol suku bunga imbal hasil obligasi pemerintah AS di bawah 1%, sampai dengan melakukan berbagai currency swap dengan bank sentral Negara lain agar tidak terjadi kelangkaan suplai Eurodollar.

Suplai dolar pun dipastikan kembali membanjiri pasar keuang an dunia di tahun 2020 seiring keputusan pemerintah AS untuk menaikkan defisit APBN AS hingga US$ 2 triliun lebih dengan serangkaian program stimulus fiskal untuk membantu ekonomi AS yang kontraksi cukup dalam akibat pandemi. Akibatnya CAD AS kembali naik tajam di tahun 2020 sebesar US$ 561 miliar.

Namun, masalah sepertinya belum usai sampai di situ. Defisit fiskal AS sebesar US$ 2 triliun di tahun 2020-2021 sepertinya belum akan benar-benar memulihkan negara perekonomian terbesar di dunia tersebut tahun ini.

Jika melihat data unemployment rate di AS yang masih berkisar 6,7% serta labor participation rate sebesar 63% atau yang masih lebih rendah dibanding prapandemi Covid-19 sebesar 68%, maka ekonomi AS sepertinya membutuhkan stimulus fiskal yang jauh lebih besar untuk empat tahun masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden. Moody’s Analytic memperkirakan paling tidak ekonomi AS butuh defisit APBN sekitar US$ 2,3 triliun per tahun untuk membantu memulihkan ekonomi AS dari krisis Covid-19.

Pertanyaan besar muncul: Sia pa yang mampu untuk membeli tambahan defisit US$ 2,3 triliun per tahun pemerintah AS tersebut? Jika kita melihat data terakhir siapa saja negara atau institusi pembeli setia utang pe merintah AS atau US Treasury (UST), kita melihat bahwa The Fed telah berbalik menjadi pemegang UST terbesar sejak tahun 2020 akibat krisis. Kepemilikan UST oleh The Fed sebesar US$ 4 triliun, jauh lebih besar dibanding 10 negara pembeli UST terbesar.

Ketika tidak ada bank sentral atau institusi di luar AS yang mampu membeli tambahan UST maka konsekuensi dari defisit APBN AS yang besar di era Joe Biden kemungkinan hanya ada dua.

Pertama, inflasi akan naik cukup tajam di AS dan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jika akhirnya hanya The Fed yang terus menerus membeli se bagian besar tambahan UST sampai empat tahun ke depan, maka harga komoditas metal, pangan dan energi dunia akan mengalami kenaikan cukup tajam.

Kenaikan komoditas terebut sudah mulai terlihat sejak triwulan IV-2020. Harga gandum misalkan telah naik 17%, harga kedelai telah naik 28% dan harga jagung te lah naik 35% di sepanjang ta hun 2020. Ketiga komo ditas penting tersebut merupakan komoditas langganan yang diimpor Indonesia.

Karena bobot bahan makanan cukup besar dalam penghitungan inflasi di Indonesia maka kenaikan harga bahan pangan du nia tentu akan berdampak terhadap inflasi Indonesia secara umum.

Selain itu, minyak dunia juga diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 22% tahun ini akibat stimulus tersebut. Itupun jika situasi geopolitik antara ASIran tetap stabil. Selain harga pangan dan energi yang naik, ongkos angkut kapal untuk ekspor-impor juga sudah naik cukup tajam akibat lockdown. Berdasarkan Global Container Freight Index, harga ongkos angkut telah naik 100% di tahun 2020.

Kedua, imbal hasil UST akan naik sebagai insentif kepada investor di luar AS untuk membeli UST. Akibatnya, akan terjadi crowding out effect di pasar Eurodollar. Jika pada akhirnya untuk mencegah inflasi di dalam negeri AS tidak terlalu di berada di atas target inflasi The Fed sebesar 2% maka kemungkinan besar The Fed akan membiarkan tingkat imbal hasil UST naik cukup signifikan untuk men dorong arus modal masuk ke Negara Pa man Sam.

Ketika kebijakan tersebut yang dipilih The Fed maka kemungkinan terbesar arus modal keluar dari negara-negara berkembang akan cukup besar sehingga mendorong pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar tahun ini.

Bagi Indonesia, kedua kemungkinan di atas akan berdampak negatif terhadap nilai tukar maupun inflasi di dalam negeri. Jika ternyata pilihan The Fed adalah membiarkan inflasi cukup tinggi tahun ini maka mau tidak mau inflasi di dalam negeri Indonesia juga kemungkinan akan mengalami kenaikan.

Untuk mencegah agar inflasi tidak terlalu jauh dari inflasi target Bank Indonesia sebesar 3% tahun ini, kemungkinan besar BI akan me naikkan tingkat suku bunga tahun ini.

Jika kemungkinan kedua yang terjadi, di mana The Fed membiarkan imbal hasil UST naik signifikan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar akan terdepresiasi sehingga mau tidak mau Bank Indonesia harus menaikkan tingkat suku bunga untuk menjaga nilai tukar rupiah. Kedua ke mungkinan tersebut akan memungkinkan perubahan arahan kebijakan Bank Indonesia dari accommodative monetary policy menjadi tight monetary policy tahun ini.

Namun kebijakan tight monetary policy di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum benar-benar pulih dari pandemi merupakan pilihan yang sulit. Investasi dan konsumsi masyarakat kemungkinan akan tertekan dan akan memperlama proses pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mencegah kondisi terburuk terjadi, pemerintah mungkin perlu memikirkan untuk mempercepat penerbitan global bond maupun sukuk global di triwulan pertama dan kedua tahun ini. Hal itu untuk memastikan ketersediaan dolar AS cukup untuk berbagai kebutuhan impor komoditas penting yang selama ini masih sangat bergantung dari impor.

Selain itu, mengaktifkan perjanjian currency swap yang sudah terjalin antarbank sentral dengan mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok dan negara-negara di Asean perlu digalakkan dan diversifikasi pendanaan CAD melalui investasi langsung sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia dengan hot money. Harus diakui, tantangan masih cukup berat tahun ini. Penulis teringat dengan ucapan Menteri Keuangan AS ke-61, “The_ Dollar is our currency, _but_it is_your problem“ –John Connolly.

*) Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia

**) Peneliti Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

(Tulisan ini murni pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili tempat penulis bekerja.)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN