Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Ujian Ketahanan Ekonomi Eksternal

Senin, 15 Maret 2021 | 11:03 WIB
Haryo Kuncoro

Memasuki Maret 2021, ada tiga peristiwa ekonomi yang penting. Pertama, Bank Indonesia (BI) merilis cadangan devisa yang mencapai rekor tertinggi US$ 138,8 miliar per Februari 2021. Posisi itu setara dengan pembiayaan 10,5 bulan impor atau 10 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Dengan berada di atas standar kecukupan internasional tiga bulan impor, volume cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Output dari berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional tampaknya mulai terlihat.

Kedua, Senat Amerika Serikat (AS) menyetujui paket stimulus US$ 1,9 triliun yang diusulkan pemerintah AS di era Presiden Joe Biden. Memulai kiprahnya, Biden tampaknya hendak mengambil hati rakyatnya yang sempat terbelah dengan Presiden sebelumnya, Donald Trump dengan menggelontorkan stimulus fiskal.

Paket stimulus fiskal yang dibiayai dari penerbitan surat utang pemerintah (US treasury) tersebut ditujukan khusus untuk memulihkan kondisi ekonomi domestik AS yang terpapar imbas pandemi Covid-19. Perluasan kesempatan kerja dan berbagai bentuk jaminan sosial menjadi langkah awal Biden dalam menjalankan kebijakan ekonominya.

Ketiga, sebagai buntutnya, pasar keuangan global terus bergejolak. Kebutuhan pembiayaan anggaran belanja yang besar menuntut pemerintah AS lebih berani memberikan iming-iming return yang tinggi agar pemain pasar global bersedia memegang surat utang pemerintah AS.

Alhasil, imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS bertenor 10 tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Sementara harga pasar saham turun lebih dari 7% hanya dalam kurun waktu kurang dari dua minggu. Artinya, migrasi dana yang sebelumnya ditanam di pasar saham benar-benar mulai bergerak menuju pasar obligasi yang secara finansial lebih atraktif.

Benang merah yang bisa ditarik dari ketiga peristiwa di atas ialah kemungkinan pelarian modal (capital outflow) dari pasar negara berkembang (emerging market) menuju ke AS. Surat obligasi pemerintah AS yang disebut-sebut sebagai aset finansial paling aman (safe heaven) dari berbagai risiko.

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbuka tidak terlepas dari risiko di atas. Pemodal asing di Indonesia akan menukarkan rupiah ke dolar AS untuk dibawa ke Amerika. Cadangan devisa, meski mengalami tren kenaikan, sangat boleh jadi akan kembali tergerus. Konsekuensinya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan bergejolak.

Kesemuanya ini memaksa BI secara aktif menempuh kebijakan stabilisasi ekstra di pasar valuta asing. Intervensi BI di pasar valuta asing tatkala pasar keuangan tengah berfluktuasi tentu saja terasa sangat mahal. Cadangan devisa yang dimiliki BI kemungkinan tidak cukup tangguh melawan kekuatan pasar.

Bahkan kondisi seperti ini, intervensi malah bisa berefek bumerang. Semakin gencar BI intervensi, semakin besar pula dolar AS diburu. Keluarnya investor global sekaliber George Soros dari Indonesia menjelang krisis moneter 1997/1998 menjadi pelajaran berharga atas pengelolaan cadangan devisa.

Kekhawatiran tersebut masuk akal. Dalam perspektif teoretis, faktor utama penangkal kaburnya modal asing ialah fundamental ekonomi yang kokoh, imbal hasil yang menarik, dan prospek ekonomi ke depan yang lebih menjanjikan. Prospek ekonomi Indonesia ke depan diklaim relatif baik dibanding negara-negara peer lainnya.

Faktor fundamental makroekonomi nasional dalam taraf tertentu juga memperlihatkan perbaikan. Zona minus pertumbuhan ekonomi sudah menyusut, tingkat inflasi yang rendah, dan cadangan devisa yang tebal. Artinya, tidak ada alasan kokoh untuk mencemaskan risiko pelarian modal ke luar negeri.

Hanya persoalannya adalah indikator makroekonomi tidak selalu sinkron dengan logika investor. Bagi investor, fundamental makroekonomi memang menjadi salah satu faktor, tetapi bukan satu-satunya determinan pergerakan modal asing. Masih ada faktar lain dan faktor lain tadi sangat boleh jadi justru lebih dominan.

Pengalaman tahun 2013 agaknya bisa menjadi rujukan. Menurut James Lord dari Morgan Stanley, Indonesia ialah salah satu kelompok pasar berkembang yang kurang beruntung pada saat itu. Bersama dengan Brasil, India, Afrika Selatan, dan Turki, Indonesia dijuluki lima negara paling rentan oleh dinamika global. 

Faktor serupa pada 2014 digabungkan menjadi indeks kerentanan oleh ekonom bank sentral AS (the Fed). Semakin buruk skor indeks suatu negara, mata uang mereka akan jatuh sehingga memicu gejolak ekonomi. Sejak saat itu, pejabat The Fed menilai pasar negara berkembang begitu sensitif terhadap pernyataan dan tindakan The Fed.

Parameter kerapuhan di masa lalu kemungkinan tidak sesuai lagi untuk 2021. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2013, pasar negara berkembang saat ini jauh lebih rapuh. Pandemi Covid-19 menekan penerimaan dan membengkakkan belanja pemerintah. Variabel defisit fiskal kini berstatus determinan penting.

Apa lagi, peningkatan cadangan devisa pada Februari 2021 lebih banyak dipengaruhi oleh penarikan pinjaman pemerintah untuk membiayai defisit fiskal. Tingginya rasio defisit 2020 yang mencapai 6,09% dan 5,7% pada 2021 menjadi rambu-rambu bagi pemodal asing untuk kembali masuk ke Indonesia.

Sampai di titik ini, permasalahan yang dihadapi Indonesia, negara pasar berkembang, dan AS sejatinya sangat mirip. Semuanya berupaya memulihkan ekonomi domestik lewat stimulus fiskal yang dibiayai dengan penjualan surat utang. Hal yang membedakan terletak pada risiko fiskal dan kecepatan efeknya.

Gelontoran stimulus fiskal memancarkan keyakinan pemulihan ekonomi AS jauh lebih cepat dari perkiraan awal. Laju inflasi dan penciptaan kesempatan kerja sudah terlihat mulai menggeliat. Vaksinasi yang terus berlangsung juga kian mengakselerasi pertumbuhan ekonomi AS yang sempat terpuruk.

Kenyataan itu membuka peluang bagi The Fed untuk mempercepat normalisasi neraca keuangannya. Taper tantrum pascakrisis finansial global 2008 kemungkinan diberlakukan dalam waktu dekat. Lagi-lagi, fenomena ‘dolar pulang kampung’ dengan segala mata rantai dampak negatifnya tetap mengintai.

Perlombaan antarsesama negara berkembang untuk berpacu dengan AS dalam mengendalikan pandemi Covid-19 juga menjadi faktor pemicu yang krusial. Manuver suatu negara yang lebih dulu mampu menangani Covid-19 niscaya akan relatif ringan dalam menghadapi tantangan ‘dolar pulang kampung’.

Dengan konfigurasi problematika di atas, strategi ‘safety first’ yang dikenal luas dalam permainan sepak bola layak diadaptasi. Pertama, penanggulangan pagebluk Covid-19 harus menjadi prioritas puncak agar memberikan konfidensi awal terhadap prospek ekonomi ke depan.

Kedua, kemungkinan risiko pelarian modal ke luar negeri harus dapat segera disubstitusi dari aliran penanaman modal langsung lewat implementasi omnibus law dan Lembaga Pengelola Investasi. Tambahan pasokan valuta asing juga masih bisa diharapkan dari sektor perdagangan.

Surplus neraca dagang diproyeksikan akan terus berlanjut ditopang perbaikan harga komoditas andalan. Kendati nilai surplus neraca dagang mengecil (akibat naiknya impor utamanya bahan baku, bahan penolong, dan barang modal), namun yang jelas proses pemulihan ekonomi berada dalam koridor yang tepat.

Ketiga, konsolidasi fiskal secara bertahap hingga rasio defisit kembali ke maksimum 3% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023 tetap memegang peranan kritikal dalam menjaga ketahanan eksternal dari pelarian modal asing. Hal ini penting sebagai sinyal bahwa risiko fiskal terkelola dengan baik.

Keempat, paradigma kebijakan ekonomi internasional juga harus berubah. Pelarian modal tidak boleh lagi dipandang sebagai fenomena musiman sebagi reaksi pemodal terhadap dinamika pasar global. Otoritas ekonomi dalam negeri tidak perlu segera merespons dengan mengambil tindakan yang proaktif.

Pengalaman tahun 2013 yang dipaparkan di atas sejatinya menunjukkan bahwa reaksi pemodal asing tipikal permanen sehingga kembalinya modal asing ke Indonesia menjadi relatif lama. Agar modal asing kembali, surat utang pemerintah mau tidak mau harus memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.

Alhasil, keputusan The Fed untuk menempuh taper tantrum hanya masalah waktu. Ia menjadi faktor eksogen yang berada di luar jangkauan. Yang bisa dilakukan sekarang ialah memperkuat relevansi daya dukung lingkungan internal dalam menghadapi ujian ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia.

Pada akhirnya harus disadari bahwa perilaku pemodal asing keluar/masuk dari/ke satu negara senantiasa didasarkan pada pertimbangan untung-rugi. Dengan kemafhuman ini, tidak ada kata ‘kebetulan’ dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang efektif. Semua harus dirancang detail dengan menyasar pada aspek motivasi investor dalam berperilaku. Bukankah begitu?

 

*) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs UGM Yogyakarta

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN