Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wirawan B Ilyas.

Wirawan B Ilyas.

Undang-Undang Laporan Keuangan, Suatu Keniscayaan

Wirawan B Ilyas *), Rabu, 12 Februari 2020 | 11:48 WIB

Kasus hukum PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, kasus PT Garuda Indonesia (Persero), kasus First Travel, kasus SNP Finance, kasus Tiga Pilar, serta kasus-kasus lainnya, merupakan contoh konkret yang memiliki kesamaan permasalahan hokum berkaitan dengan laporan keuangan. Kasus-kasus tersebut tidak ada kaitan dengan bentuk usaha BUMN atau bukan BUMN. Hal ini juga terjadi di berbagai negara seperti kasus Enron tahun 2001, Xerox tahun 2000, World Com tahun 2002, Qwest Communications International tahun 2002 dan lainnya.

Keseluruhan kasus di atas diawali adanya catatan keuangan yang dituangkan dalam dokumen bernama Laporan Keuangan (LK) atau financial statement. Persoalan hukumnya, bagaimana menilai kebenaran hukum LK jika tidak ada patokan mengukur kebenaran hukum dari LK. Banyaknya kasus terkait LK menunjukkan abainya negara memikirkan keberadaan Undang-Undang Laporan Keuangan (UULK) sebagai suatu keniscayaan.

LK sebenarnya hanya suatu laporan gambaran umum yang menunjukkan kinerja perusahaan dan kondisi keuangan pada satu periode akuntansi. Tujuannya tidak lain membantu pemilik usaha mengambil keputusan dengan tepat dalam bisnis yang dijalankan. Cara mencatatnya, pengakuan, penilaian dan pelaporannya pun sudah diatur sedemikian rupa sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan.

Manfaat laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen yang pada hakekatnya juga sebagai pertanggungjawaban publik, seharusnya menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk bergerak cepat. Ibarat kapal akan berlabuh jauh menyeberangi samudera, LK adalah salah satu komponen dari kapal yang mesti dicek kekuatannya.

Pemilik kapal tentu tidak ingin kapalnya tenggelam karena komponen LK-nya tidak berfungsi alias rusak. Kerapkali pebisnis menganggap LK dapat direkayasa untuk kepentingan tertentu yang ujungnya bisa menenggelamkan kapal bisnis.

Keniscayaan akan UULK

Kasus Jiwasraya, kasus Garuda, dan banyak kasus lainnya adalah kapal yang bisa tenggelam jika LK menjadi ‘mainan’ pihak-pihak yang menganggap LK dapat direkayasa sesuai niat dan kepentingan tertentu. Pasal 66 UU Perseroan Terbatas No 40 thn 2007 tegas menyatakan penyusunan LK menjadi tanggung jawab hukum Direksi yang harus disampaikan kepada RUPS setelah ditelaah Komisaris dan diperkuat oleh Surat Pernyataan Direksi atas laporan keuangan tersebut. Bahkan bagi perusahaan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri atau Otoritas Negara seperti Otoritas Jasa Keuangan sesuai UU yang berlaku. Akuntan Publik (AP) sebagai profesi sah dan digolongkan ahli oleh UU, diyakini akan menjalankan tugasnya sesuai UU Akuntan Publik No 5 tahun 2011 (UUAP). Persoalan hukumnya, mengapa banyak kapal ‘tenggelam’ jika dua UU dimaksud sudah dijadikan dasar dalam menyusun dan menilai kewajaran laporan keuangan?

Penulis tidak bertendensi negative terhadap keberadaan AP, karena memang AP hanya menilai atas kewajaran LK atas dasar informasi dan data yang diberikan Direksi. Hukum tidak memberikan kewajiban bagi AP menjamin kebenaran hukum atas data yang disampaikan Direksi. Kewenangan AP hanya menilai kewajaran LK semata, bukan kebenaran hukum. Lain halnya jika AP sejak semula merancang LK tidak sesuai informasi yang diberikan Direksi yang dikategorikan dalam delik pidana.

Itu sebabnya, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sudah mengantisipasi informasi berkaitan dengan LK dan peran AP terkait kasus Jiwasraya. Jika ada pernyataan LK “telah diaudit”, menurut IAPI dalam siaran persnya menyatakan tidak cukup. IAPI menyarankan harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata pimpinan perusahaan. Karena AP sebagai auditor eksternal tidak punya otoritas eksekusi kebijakan dari perusahaan (butir 16 siaran pers). 

Kalau begitu, persoalan hukumnya jelas. Keberlakuan UUPT dan UUAP tidak cukup untuk tidak menimbulkan kapal tidak ‘tenggelam’. Kebutuhan UULK satu keniscayaan yang mesti digagas sangat segera. UULK menjadi ukuran kepastian hukum bagi AP. Terlebih bagi AP yang sudah mengaudit sesuai dengan standar audit yang berlaku tetapi tetap dipersalahkan dengan anggapan melakukan rekayasa keuangan.

UULK akan menjadi panduan hukum bagi Direksi serta Komisaris untuk tidak terus dipersalahkan sekalipun sudah menerapkan prinsip business-judgment rule. Mengingat sejak dulu sistem hokum Indonesia civil law dan dasar teori positivisme hukum tidak terbantahkan.

Oleh karenanya, kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak (urgent) terbitnya UULK. Kebutuhan UULK memberi bukti kehendak berpikir filosofis supaya arah hukum ditujukan menuju sarana perubahan masyarakat (as a tool of social engineering) seperti Pound. Artinya, mengarahkan pelaku bisnis ke kehidupan lebih maju serta berkepastian hukum.

Lebih jauh lagi, hukum (UULK) bukan dimaksudkan menciptakan kepuasan, tetapi memberi legitimasi kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan dalam keseimbangan (Bernard L. Tanya, 2010-161).

Tertib Hukum

Sudah menjadi pengetahuan bersama jika LK selalu menjadi masalah hukum di berbagai institusi. Kasus pajak misalnya, juga diawali dengan catatan transaksi yang disusun pemilik usaha. Kucuran kredit bank juga memerlukan LK sebagai alasan rasional memberi kredit, termasuk proses penawaran umum saham, obligasi melalui pasar modal. Berbagai kasus yang terjadi belakangan ini memberi bukti begitu penting dan strategisnya keberadaan UULK.

Dengan adanya UULK maka good corporate governance menjadi lebih nyata, juga potensi kejahatan korporasi dalam berbagai modus dapat dieliminasi. Menilik kasus First Travel beberapa waktu lalu, dalam analisis penulis, semestinya bisa terawasi dan dicegah jika pemerintah mewajibkan bisnis-bisnis tertentu supaya LK-nya dicek secara berkala sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi efektif.

Dengan catatan aparat yang mengawasinya juga mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai pula. Itu bisa dilakukan jika UU mengatur secara ketat. Masyarakat pun tidak dirugikan terus menerus jika pemilik usaha diwajibkan menyajikan LK menurut aturan ketat UU.

Pembentuk UU kiranya dapat melakukan kaj ian akademis supaya kasus-kasus hukum yang terjadi berkaitan dengan catatan transaksi bisnis, tidak lagi terjadi. Kemajuan ekonomi Indonesia akan melesat jauh jika terjadi tertib hukum dalam bisnis yang dijalankan masyarakat.

Mengingat perkembangan pasar modal dan globalisasi ekonomi dan bisnis harusnya memacu percepatan lahirnya UULK. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan harus bergerak cepat, merespons tuntutan dunia bisnis nyata dewasa ini. Jangan menunggu jatuhnya korban lebih banyak lagi. Pembentukan UU Cipta Lapangan Kerja yang digagas Presiden Jokowi adalah bagian dari tujuan menciptakan tertib hukum untuk kemajuan Indonesia. Bahkan, tertib hukum sudah memberi bukti bagi bangsa kita untuk kemajuan ekonomi dan kemajuan bidang lainnya.

Kiranya tertib hukum (termasuk pembentukan UULK) menjadi faktor penting kemajuan bangsa ke masa depan. Gerak cepat para menteri di bawah komando Presiden mutlak diperlukan. Semoga.

*) Advokat, Akuntan, Alumnus Universitas Indonesia, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN