Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rio Christiawan, Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya

Rio Christiawan, Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya

Upah (Bukan) Ancaman Nyata

Rio Christiawan, Kamis, 9 Mei 2019 | 07:52 WIB

Isu sentral dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2019 adalah terkait masalah pengupahan, yakni revisi PP 78/2015 terkait tata cara penentuan upah dengan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu memang ada agendaagenda perjuangan ‘rutin’ lainnya, seperti outsourcing dan status pekerja kontrak. Dalam penelitian Tim Breidman (2001) menunjukkan bahwa upah sangat efektif dipergunakan sebagai alat politik karena langsung berkorelasi dengan kesejahteraan yang dapat diperoleh dalam jangka pendek.

Mengacu pada perspektif politik, jika revisi PP 78/2015 diarahkan pada keuntungan buruh (labour benefit), seperti jika komponen penetapan upah diubah dengan mengakomodasi masukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) terkait kebutuhan hidup layak (KHL), memberi hak berunding pada buruh, serta penetapan upah harus melalui perundingan dengan buruh, maka jika kebijakan ini disahkan akan membuat buruh memiliki posisi tawar yang kuat dalam perekonomian.

Posisi tawar (bargaining power) yang kuat pada buruh dapat dipandang berhasilnya SP/SB menjalankan perannya. Secara politis SP/SB juga tentu akan diperhitungkan sebagai elemen yang memiliki kekuatan secara politik untuk diakomodasi kepentingannya. Sebaliknya, sebelum dilakukan revisi atau jikapun revisi PP 78/2015 dilakukan, tentu pemerintah harus memperhatikan kepentingan investasi dan pemangku kepentingan lainnya.

Jika revisi PP 78/2015 justru kontraproduktif dengan kepentingan investasi, secara jangka panjang justru buruh kehilangan kesejahteraannya karena menyusutnya investasi dan menyempitnya lapangan kerja.

Dalam hal ini, baik pemerintah maupun elite politik dan SP/SB, harus memikirkan tujuan dan dampak jangka panjang. Sehingga revisi PP78/2015 tidak dilakukan atas dasar pertimbangan politik praktis semata.

Upah Politik

Jika revisi PP 78/2015 dimaknai dalam konteks politik upah, maka upah menjadi objek (tujuan) dari kegiatan politik yang dilakukan. Sehingga konteks politik upah dimaknai sebagai proses (dalam masa mewujudkan revisi PP 78/2015).

Sedangkan jika revisi PP 78/2015 telah dilakukan dengan mengakomodasi usulan SP/SB dan hal tersebut menguatkan posisi tawar (bargaining power) yang kuat pada buruh, maka hal tersebut menyebabkan bergesernya politik upah menjadi upah politik.

Upah politik, mengacu pada makna adanya janji politik sebagai upah dari terwujudnya revisi PP 78/2015 yang menguatkan posisi tawar (bargaining power) pada buruh dengan diakomodasinya usulan SP/ SB atas revisi PP 78/2015 tersebut. Upah politik dapat dibaca dari dua perspektif, yakni upah politik.

Dalam hal ini upah politik dimaknai sebagai insentif politik yang didapat oleh pemerintah ketika memberi penguatan posisi tawar (bargaining power) pada buruh. Sebaliknya dalam konteks elite SP/SB, dengan tercapainya penguatan posisi tawar (bargaining power) pada buruh, maka insentif politik yang diharapkan adalah tentu dengan adanya dukungan penguatan posisi tawar tersebut akan membantu elite SP/SB berkiprah dalam panggung politik. Hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan bahwa esensi upah adalah untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.

Djumaidji (1997) menyebutkan bahwa hubungan industrial yang harmonis adalah ketika pihak penerima upah dan pemberi upah sama-sama merasa tidak tereksploitasi. Sehingga tujuan dari revisi PP 78/2015 (jikapun perlu) adalah guna menyempurnakan hubungan industrial, bukan untuk saling meningkatkan posisi tawar secara politik.

Jika revisi PP 78/2015 diarahkan pada tujuan politik praktis maka hal ini sudah menyimpang pada esensi kemurnian perjuangan buruh itu sendiri. Seandainya PP 78/2015 dilakukan revisi maka pertimbangannya adalah guna mencapai keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan kemampuan dunia industri. Sehingga revisi PP 78/2015 tidak dilakukan atas dasar pertimbangan insentif politik saja.

Masalah Sebenarnya

Yuzuru Hamada (2014), professor dari Tokyo University menguraikan bahwa hubungan industrial tidak akan harmonis jika pemangku kepentingan tidak menyadari tantangan industri dan potensi industri itu sendiri.

Di era revolusi industri 4.0 tantangan sekaligus potensi industry yang harus disadari semua pihak adalah kecerdasan buatan. Roadmap pengembangan industri berbasis 4.0 sangat mengandalkan kecerdasan buatan yang terkoneksi dengan jaringan (daring).

Kecerdasan buatan yang terkoneksi dengan jaringan merupakan potensi pengembangan industri karena akan memperbesar pangsa pasar, mengurangi fix cost termasuk tenaga kerja sehingga keuntungan akan semakin teragregasi.

Sebaliknya tantangan industry berbasis 4.0 adalah memitigasi dampak akibat adanya kecerdasan buatan (artificial intelegence). Pemanfaatan kecerdasan buatan yang tidak terkelola dengan baik justru akan mengakibatkan dehumanisasi dan ketimpangan sosial, seperti pengangguran maupun ketimpangan ekonomi karena tidak tercapai pemerataan kesejahteraan pada setiap warga negara. Dampak paling nyata adalah tenaga kerja yang bertahan adalah skill labour, mereka yang mampu menjadi operator dari kecerdasan buatan itu.

Tantangan sebenarnya kini memberdayakan unskill labour baik mengembangkan menjadi skill labour hingga mampu menjadi operator dari kecerdasan buatan itu, maupun menciptakan relasi yang bersifat komplementer dalam industri antara kecerdasan buatan dan unskill labour, seperti dikembangkan dalam model bisnis ojek online. Dengan demikian unskill labour tetap tidak tergantikan, sehingga kecerdasan buatan (artificial intelegence) ‘tidak memakan korban’.

Peran SP/SB

Saat ini kecerdasan buatan (artificial intelegence) juga merupakan tantangan bagi pengusaha. Pengusaha tidak dapat lagi mengandalkan bisnis berbasis konvensional. Sebagaimana terlihat dalam beberapa tahun terakhir, setelah munculnya bisnis daring yang mengandalkan kecerdasan buatan, membuat pertumbuhan bisnis konvensional tergerus dan banyak pengurangan maupun penutupan sentra-sentra industri berbasis konvensional.

Akibatnya, justru menimbulkan pengangguran maupun pengurangan tenaga kerja. Keith Maxel (2009) menyebutkan bahwa dampak dari transformasi model bisnis adalah turbulence (goncangan) dari industri itu sendiri. SP/SB harus mampu menunjukkan perannya sebagai mitra pengusaha untuk melewati turbulence pada masa transformasi.

Tuntutan yang copy paste, seperti persoalan upah justru akan menyebabkan stress factor pada masa transformasi untuk membentuk harmonisasi dengan model bisnis berbasis kecerdasan buatan. Artinya dalam hal ini agenda peninjauan aturan harus diarahkan pada sisi hubungan industrial dalam kaitannya dengan era 4.0.

Mengingat, misalnya UU Tenaga Kerja saat ini (UU 13/2003) dibuat jauh sebelum revolusi industri 4.0 bergulir di Indonesia. SP/SB, pengusaha, dan pemerintah harus bersamasama mengatur model industri 4.0 dalam regulasi ketenagakerjaan. Dengan adanya regulasi yang jelas maka akan memudahkan transformasi yang dilakukan dunia usaha, karena telah memiliki platform transformasi yang jelas.

Pembentukan platform transformasi yang jelas ini penting untuk disuarakan dan dibahas mengingat platform transformasi ini adalah dasar pembentukan hubungan industrial yang harmonis di era 4.0.

Paradigma Baru

Saat ini paradigma bahwa kecerdasan buatan merupakan media investasi bagi pengusaha guna menggantikan tenaga kerja sehingga biaya tetap (fix cost) dapat ditekan, harus diganti dengan pemahaman bahwa kecerdasan buatan merupakan agen kesejahteraan bagi pengusaha, tenaga kerja dan pemerintah.

Paradigma kecerdasan buatan sebagai agen kesejahteraan bagi pengusaha mengandung pengertian bahwa melalui transformasi dan penyesuaian model bisnis maka pengusaha justru dapat mengembangkan usaha dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Contohnya, department store virtual yang dikelola dengan artificial intelegence, yang berpengaruh pada industri secara keseluruhan.

Bagi tenaga kerja, kecerdasan buatan harus dipandang sebagai mitra untuk memudahkan kerja. Namun tantangannya adalah tenaga kerja harus mampu setidaknya menjadi operator dari kecerdasan buatan tersebut. Pelatihan, dengan menyesuaikan kebutuhan masingmasing industri, menjadi bagian yang penting dalam upaya memberi nilai lebih dan memberdayakan tenaga kerja yang ada agar ‘tidak tergerus’ oleh kecerdasan buatan.

Sebaliknya, pada masa transformasi ini pengusaha juga perlu memberi dukungan kepada eksistensi tenaga kerjanya. Seperti menyesuaikan model bisnis berbasis 4.0 dengan tetap mengakomodasi tenaga kerja yang ada.

Pemerintah harus menyingkirkan semua agenda politik di tahun politik, pemerintah harus mampu menjadi fasilitator di momen kritis transformasi hubungan industrial di era 4.0. Bentuk dukungan pemerintah di antaranya dengan menyiapkan regulasi yang diperlukan maupun memberikan dukungan pelatihan dan sosialisasi, baik bagi tenaga kerja maupun pengusaha.

Jika tantangan harmonisasi antara tenaga kerja dan kecerdasan buatan mampu dilewati dengan transformasi yang mulus oleh pengusaha, maka dampak bergandanya adalah investasi mengalami pertumbuhan, tenaga kerja terserap, dan pengangguran berkurang.

Kesemuanya tersebut merupakan indicator pertumbuhan ekonomi, sehingga agenda harmonisasi tenaga kerja dan kecerdasan buatan merupakan agenda hubungan industrial yang harus segera untuk dilaksanakan. Kini semua pemangku kepentingan harus mengubah paradigma mengenai kecerdasan buatan, yakni dari tantangan menjadi potensi kesejahteraan bersama.

Rio Christiawan, Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya dan Tim Ahli Amandemen UU Ketenagakerjaan

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN