Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Urbanisasi dan Pembangunan Desa

Oleh Ribut Lupiyanto, Minggu, 31 Juli 2016 | 10:32 WIB

Presiden Jokowi akhirnya melakukan reshuffle Kabinet Kerja untuk kedua kalinya. Pelantikan dilakukan Rabu (27/7) pukul 13.30 WIB di Istana Negara. Salah satu yang terkena reshuffle adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi. Marwan Jafar digantikan oleh Eko Putro Sanjoyo.

 

Pekerjaan rumah segera menghampiri Eko Putro terkait misi pembangunan desa. Fenomena klasik pasca-Lebaran telah terjadi yaitu lonjakan urbanisasi. Desa selama ini dikonotasikan sebagai daerah miskin, sedangkan kota sebagai daerah maju.

 

Urbanisasi selama ini menjadi momok bagi perkotaan. Desa akan menuai manfaat jika pelaku urbanisasi terus ingat dan berkontribusi bagi desanya. Pembangunan desa mesti terus berlanjut dan membutuhkan kontribusi warganya yang menjadi pelaku urbanisasi.

 

Kondisi Desa

Istilah desa sejak otonomi daerah dapat disebut sesuai budaya setempat. Sumatera Barat menyebut dengan istilah nagari. Aceh dengan istilah gampong, Papua dan Kutai Barat menyebut dengan istilah kampung.

 

Segala istilah dan institusi di desa juga dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadatnya. Indonesia telah selangkah lebih maju dengan pengesahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

Salah satu implikasi positifnya adalah adanya pengucuran alokasi dana desa. Pemerintah tahun ini mengalokasikan Dana Desa dari APBN mencapai sekitar Rp 46,9 triliun. Rata-rata tiap desa akan menerima sekitar Rp 800 juta. Jumlah ini meningkat dibanding 2015 yang dicairkan sekitar Rp 20,76 triliun. Implikasi negatifnya adalah muncul kerawanan tindak korupsi. Kajian KPK sejak Januari 2015 menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia.

 

Fakta di lapangan masih menunjukkan terjadi ketimpangan antara desa dan kota ser ta antardesa itu sendiri. Kementerian DPDTT (2015) menyebutkan terdapat 122 kabupaten/kota yang memiliki daerah tertinggal. Desa tertinggal tersebut berjumlah 39.091 desa dari 74.093 jumlah desa di Indonesia atau 52,79%.

 

Pemerintah menargetkan jumlah desa tertinggal akan berkurang lebih dari target RPJMN 2015-2019 yaitu lebih dari 5.000 desa. BPS (2015) melaporkan jumlah penduduk kota telah mencapai 49,8%. Sedangkan persentase penduduk desa justru mengalami penurunan menjadi hanya 50,2% dibanding pada 35 tahun silam.

 

Jika tren urbanisasi ini dibiarkan, maka diperkirakan tahun 2025 nanti sekitar 65% penduduk Indonesia akan berada di kota. Penduduk desa yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2014 adalah sebesar 13,8%. Sedangkan penduduk kota berjumlah lebih kecil yaitu 8,2%.

 

Tingkat kemiskinan di desa tersebut jauh lebih dalam dan lebih parah disbanding di kota. Indeks Kedalaman Kemiskinan di kota 1,25, sementara di desa jauh lebih besar yaitu mencapai 2,24. Indeks Keparahan Kemiskinan di kota sebesar 0,31%, sementara di desa 0,56%.

 

Kondisi di atas menjadi salah satu bukti terjadinya jurang ketimpangan yang lebar antara desa dan kota. Alisyahbana (2000) memaparkan penyebab ketimpangan pembangunan antarwilayah. Antara lain perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, serta alokasi dana pembangunan antarwilayah.

 

Ketimpangan pembangunan wilayah dapat ditanggulangi melalui beberapa strategi. Misalnya penyebaran pembangunan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pengembangan pusat pertumbuhan, serta pelaksanaan otonomi daerah (Sjafrijal, 2003).

 

Antara desa dan kota juga tidak dapat hidup sendiri dan niscaya saling berinteraksi. Bintarto (1977) menjelaskan bahwa interkasi desa– kota merupakan proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur- unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan.

 

Menjawab Tantangan

Kaum urban baru saja melakukan aktivitas mudik. Mudik tentu bukanlah aktivitas spontan atau mekanis. Namun terdorong oleh motivasi psikologis yang rindu dan cinta akan desa asalnya. Energi ini potensial untuk disalurkan secara produktif dan berkesinambungan. Bingkai penyaluran adalah misi membangun desa.

 

Penyaluran misi bisa saat mudik hingga pascamudik. Misi pembangunan desa penting tertanam pada diri perantau sejak sebelum melakukan aktivitas mudik. Misi ini dapat direalisasikan dalam jangka pendek selama kurun mudik hingga jangka panjang setelahnya. Rancangan dan manajerial yang baik dibutuhkan agar target misi tercapai.

 

Pertama, aktivitas mudik diniatkan dan diprogramkan untuk ikut membantu warga desanya. Pelaksanaannya dapat langsung melalui donasi, penyaluran zakat atau sedekah, pembangunan fisik, dan lainnya. Pemudik juga dapat memprioritaskan perputaran uang belanja yang bermuara kepada warga desa selaku penerima manfaat.

 

Kedua, muncul dan direalisasikannya misi berinvestasi di desa. Pemudik diharapkan meminimalisasi menarik warga desa ikut ke kota. Sebaliknya berupaya membuat generasi desa bangga dan bisa berkegiatan ekonomi di desa.

 

Sektor investasi dapat diarahkan pada usaha hilir pertanian, kerajinan, makanan lokal, dan lainnya. Misi ini dapat diimplementasikan pascamudik.

 

Ketiga melalui pengorganisasian dan pemberdayaan perantau. Banyak paguyuban berbasis daerah asal kini telah terbentuk. Program yang dilaksanakan mestinya tidak sekadar reuni, atau penyaluran bantuan insidental dan sporadis. Program penting dirancang sistematis sesuai potensi dan kebutuhan desanya.

 

Kerja sama dan koordinasi dapat dioptimalkan antara paguyuban perantau dengan pemerintah desa. Upaya di atas penting diarahkan dan difasilitasi oleh pemerintah. Partisipasi pembangunan desa oleh para perantau penting tidak dimaknai sebagai proses pengkotaan, baik secara fisik maupun budaya.

 

Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA