Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), penulis buku Ironi Negeri Beras (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan
globalisasi.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), penulis buku Ironi Negeri Beras (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi.

Urgensi Peta Jalan Swasembada Gula

Minggu, 29 Agustus 2021 | 23:59 WIB
Khudori *)

Suara sumbang merespons kebijakan pergulaan yang dikeluarkan oleh pemerintah terus muncul. Jika semula disuarakan para pengelola pabrik gula (PG) BUMN di Jawa Timur, keluhan kali ini berasal dari M Abdul Ghani. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) itu mengaku diperlakukan tak adil.

Sebagai BUMN holding gula yang memproduksi 50% gula domestik, PTPN III hanya mendapatkan jatah impor gula mentah (raw sugar) 2% untuk diolah jadi gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP). Sisanya, 90% diterima PG swasta tanpa kebun dan 8% PG swasta dengan kebun sendiri. Beleid yang dikeluhkan Abdul Ghani itu dikeluarkan Keme n terian Perindustrian.

Lewat Per menperin No 3/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional, bertambah panjang daftar aturan yang meregulasi industri gula. Gula adalah salah satu komoditas yang paling banyak diatur (over-regulated), baik di hulu maupun di hilir. Seperti banyak aturan terdahulu, beleid ini bersifat sektoral. Karena sifatnya sektoral, regulasi baru itu diyakini tidak akan mengurai aneka soal di industri pergulaan.

Sebaliknya, justru kian memperumit masalah yang ada. Pertama, kesalahan diagnosis dasar aturan dibuat. Dalam poin menimbang disebutkan ada dua alasan mengapa aturan ini dikeluarkan: perlu penyediaan bahan baku yang cukup untuk menjamin ketersediaan GKP guna kebutuhan konsumsi warga dan gula Kristal rafinasi (GKR) untuk industri, dan karena pasokan tebu dari perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan tebu terbatas maka perlu impor gula mentah sebagai bahan baku. Pertanyaannya, apakah sebelum beleid ini keluar ada masalah serius dalam impor gula mentah?

Bukankah aneka aturan yang ada memberi peluang kepada pabrik, baik GKP maupun GKR, mendapatkan impor gula mentah? Lalu, apa urgensinya aturan ini dikeluarkan?

Kedua, aturan ini diskriminatif dan tak adil. Rekomendasi impor hanya diberikan bagi pabrik gula kristal putih (PGKP) yang dibangun setelah 25 Mei 2010 dan pabrik gula kristal rafinasi (PGKR) yang izin usahanya sebelum 25 Mei 2010. Demarkasi ini membuat PGKP, sebagian besar BUMN, tak mendapatkan jatah impor. Jumlahnya sekira 50-an PG. Sebagian besar berdiri di era kolonialisme Belanda.

Mereka ini yang mengolah tebu petani lewat skema bagi hasil atau beli putus. Karena jumlah tebu stagnan, bahkan menurun, kapasitas terpakai hanya sekira 70%. Beleid ini dipastikan memperberat kinerja PGKP. Pelan-pelan mereka akan gulung tikar, tutup operasi, dan mati ditelan waktu. Sejak 2014 berdiri 10 PG swasta baru.

Berbeda dengan PG BUMN yang berusia tua dan berkapasitas kecil, PG baru ini berkapasitas besar, menggunakan teknologi modern, dan bisa memproduksi aneka produk. Mestinya, sesuai Permenperin No 10/2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam Rangka Pembangunan Industri Gula, luas kebun tebu bertambah.

Karena aturan ini mengharuskan pabrik gula baru yang izinnya setelah 25 Mei 2010 untuk memenuhi pa ling sedikit 20% kebutuhan bahan baku dari kebun tebu yang ter integrasi, baik kebun sendiri atau bermitra. Secara teori, luas kebun tebu mestinya bertambah. Tapi itu tak terjadi. Apa pelanggar sudah diberi sanksi?

Ketiga, aturan ini membuka peluang lebar moral hazard. Ini terjadi karena jalinan aneka faktor. Selain rekomendasi impor gula mentah tak didasari kriteria transparan, juga tidak ada mekanisme baku, konsisten, dan terbuka yang bisa diakses publik.

Di luar itu, sejumlah diskresi implementasi kebijakan terkait rekomendasi impor tanpa kriteria jelas akan mem buka ruang ketidakpastian dan lobi dalam pengambilan keputusan. Mengapa tak mengaitkan rekomendasi impor dengan kerja sama dengan petani misalnya. Lubang ini membuka peluang praktik koruptif. Karena itu, tak salah jika ada yang menilai beleid ini justru membuka peluang pelonggaran impor.

Pasar domestik akan banjir gula impor. Setelah berulangkali memundurkan tahun pencapaian, kini pemerintah mematok swasembada gula konsumsi pada 2023. Pemerintah menaksir kebutuhan gula konsumsi pada 2023 sebesar 2,8 juta ton, sementara produksi domestic 2,18 juta ton.

Kekurangan produksi dikejar lewat perluasan lahan, peningkatan produksi tebu dan rendemen, dan menambah li ma PG baru di luar Jawa. Cukupkah ini? Areal tebu saat ini hanya 410-an ribu hektare/tahun dengan rendemen 7,7%. Dengan produktivitas dan rendemen yang sama, perlu tambahan lahan 200-an hektare?

Adakah lahan itu? Ini soal yang pertama. Kedua, produktivitas gula Indonesia (5,8 ton/ha) jauh dari Thailand (7,7 ton/ha), bahkan sekira setengah dari Brasil (9,9 ton/ha). Apa ada bibit unggul baru, kapan bongkar ratoon, apa tersedia pupuk berimbang, dan apa teknologi/inovasi yang diadopsi guna menggenjot produksi dan produktivitas?

Ketiga, bagaimana relasi PG-petani? Sistem bagi hasil yang diubah beli putus membuat relasi PG-petani berubah dari ke mitraan menjadi transaksional. PG berkompetisi secara terbuka mengandalkan kekuatan finansial hingga berujung seleksi alam. Satu per satu PG tua keluar dari pasar.

Apa ini pilihan yang tepat? Keempat, adakah insentif (baru) bagi petani tebu? Tebu baru bisa dipanen setelah setahun. Selama menunggu masa panen, petani perlu menghidupi diri dan keluarganya. Karena itu, FAO menyarankan (dalam Krisnamurthi, 2020), ada mekanisme pembiayaan petani terima uang tiap 2-3 bulan lewat kerja sama dengan tekfin/ bank.

Terkait ini, ada pertanyaan: adakah jaminan petani bakal menerima harga yang adil dan menguntungkan? Sejak ada beleid harga eceran tertinggi gula (2016), harga acuan pembelian gula di level petani tak berubah: Rp 9.100/kg. Sementara ongkos produksi terus naik. Apakah ini adil? Kelima, bagaimana sistem produksi atau model bisnis gula tebu? Di Indonesia, sebagian besar tebu diolah jadi GKP alias mono product. Di negara lain, tebu diolah jadi gula mentah, yang di kemudian hari bisa diolah lebih fleksibel baik buat GKP atau GKR.

Selain itu, di negara lain produksi PG tak hanya gula, tapi aneka produk: etanol, cogen, kertas, dan yang lain. Tebu adalah “tanaman emas” yang bisa diolah jadi puluhan produk bernilai tambah tinggi. Masalahnya, sepanjang banyak PG tua dengan teknologi absolete, tuntutan menghasilkan multi-produk sulit dipenuhi. Pada titik ini, ada tuntutan PG-PG tua itu merevitalisasi mesin dan teknologinya. Revitalisasi sudah digaungkan sejak pemerintahan Presiden Megawati. Dengan pola manajemen BUMN saat ini, revitalisasi akan sulit terwujud.

Keenam, melirik potensi gula non-tebu. Alternatif gula non-tebu yang potensial adalah nira sawit. Dengan siklus replanting 25 tahun, tiap tahun ada 0,65 juta ha sawit yang diremajakan dengan potensi 64,87 juta liter nira/tahun atau setara 12,87 juta ton gula merah. Ini perlu diteliti lebih jauh.

Peta Jalan

Dari enam poin itu tampak ada kebutuhan menyusun peta jalan swasembada gula. Bukan kebijakan parsial seperti Permenperin 3/2021. Peta jalan ini menjadi panduan kementerian/lembaga/para pihak. Peta jalan akan menuntun rencana kerja, cara mencapai, evaluasi hingga outcome. Termasuk mengikat secara rinci siapa melakukan apa dengan integritas kebijakan dan konsistensi super ketat.

*) Pegiat Komite Pendayagunaan Petani (KPP) dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis buku “Ekonomi-Politik Industri Gula Rafinasi: Kontestasi Pemerintah, Importir, Pabrik Gula, dan Petani” (IPB Press, 2021), ”Gula Rasa Neoliberalisme: Pergumulan Empat Abad Industri Gula” (LP3ES, 2005), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN