Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wirawan B Ilyas, Advokat, Akuntan Publik, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Alumnus Universitas Indonesia, Jakarta.

Wirawan B Ilyas, Advokat, Akuntan Publik, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Alumnus Universitas Indonesia, Jakarta.

UU Pelaporan Keuangan, Wujud Tertib Hukum

Selasa, 5 Januari 2021 | 21:23 WIB
Wirawan B Ilyas *)

Rancangan UU Pelaporan Keuangan (UUPK) yang disampaikan pemerintah ke publik tampaknya hendak segera dapat menuntaskan persoalan laporan keuangan yang menjadi pemicu banyak kasus yang terjadi. Dari sisi hukum, niat baik pemerintah ditujukan supaya tercipta tertib hukum dalam sistem pelaporan keuangan dan bisnis pada umumnya patut disambut baik.

Permasalahan laporan keuangan yang terjadi selama ini merupakan masalah klasik, hal ini dapat ditelusuri dari berbagai literatur akuntansi. Positive Accounting Theory (PAT) memandang perusahaan sebagai Nexus of Contract. Hal ini sejalan dengan Agency Theory (Jensen & Mckling, 1976).

Oleh sebab itu, prinsipal (pemilik perusahaan) akan membuat struktur mekanisme mengawasi agen (direksi) supaya menahan perilaku oportunistik dan mengikuti kehendak prinsipal (Fama da Jensen, 1983).

Secara teoritis ke cenderungan direksi melakukan moral hazard terbuka luas karena masalah asimetri informasi. Hal ini terbukti maraknya berbagai kasus yang menghebohkan dunia akuntansi terkait dengan laporan keuangan di berbagai belahan dunia sekitar tahun 2000-2002, antara lain Xerox, Enron, Qwest Communications International, Worldcom, Adelphia Communications, Tyco, Duke Energy (Theodorus M Tuanakotta, 2007).

Di Indonesia kasus hukum yang bermula dari laporan keuangan, ke rap berbuntut panjang yang me libatkan pengurus perusahaan. Ka sus Garuda, SNP Finance, dan First Travel, merupakan sedikit con toh dari banyak kasus terkait ke tidakbenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas usaha.

Termasuk ketidakbenaran pembayaran pajak seperti kasus yang terjadi pada Tyco maupun ditengarai kredit bank yang dikucurkan, merupakan titik awal menilik dokumen hukum bernama laporan keuangan.

Secara konsep tual, rekayasa keuangan yang dilakukan melalui laporan keuangan khususnya penyediaan in for masi laba akuntansi dapat dilakukan, karena sistem akuntansi akrual (accrual accounting) memungkinkan kebijakan manajerial dalam pengakuan waktu dan jumlah pendapatan serta beban (Teoh., 1997; DuCharme., 2000).

Di samping itu ditambah lagi peng gunaan asumsi dan estimasi akuntansi oleh manajemen entitas yang diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan. Kalau begitu, rencana hadirnya UUPK diharapkan memberi solusi tepat guna tertib hukum bagi seluruh pe mangku kepentingan di segala sektor usaha.

Kejahatan Korporasi

Ketika PT Mitra Indah melakukan transaksi bisnis dengan entitas lain, kepercayaan menjadi unsur utama keberlangsungan bisnis. Tetapi, ketika pengurus PT Mitra melakukan manipulasi data untuk kepentingan sesaat, sejak itulah kejahatan korporasi terjadi. Bahkan lazim terdengar jika laporan ke uang an untuk pajak berbeda dengan laporan keuangan buat bank. Mengapa bisa terjadi demikian?

Jawabnya mudah, karena tidak ada UU yang mengaturnya. Kalau be gitu, sungguh publik gembira jika konsep UUPK segera disempurnakan dan diberlakukan guna mendeteksi dan menangkal berbagai modus ketidakjujuran dalam berbisnis.

Dengan UU PK suatu entitas hanya mempunyai laporan keuangan tunggal, yaitu laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim yang wajib disampaikan ke otoritas pelaporan ke uangan di Kemenkeu dengan mekanisme yang ditetapkan.

Kasus Garuda Indonesia dan kasus First Travel adalah dua kasus yang masih segar dalam ingatan kita semua. Kasus First Travel sangat merugikan calon jamaah, hingga terancam tidak mendapatkan kembali uang yang telah mereka setor. Padahal bisnis berkaitan dengan tujuan menjalankan ibadah yang diwajibkan agama. Tetapi mengapa itu terjadi dan di mana fungsi pemerintah untuk mengawasinya dan melakukan tindakan preventif dini?

Polemik Garuda Indonesia yang terjadi di 2019 dengan dua komi saris tidak menandatangani la poran keuangan, pun menjadi pertanyaan publik. Mengapa bisa terjadi kondisi keuangan yang semula untung lalu menjadi rugi. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar Garuda Indonesia memiliki catatan informasi tidak akurat?

Padahal publik tahu bahwa Garuda sebagai BUMN yang punya brand internasional, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan, serta mempunyai perangkat pengawasan lengkap (Internal Auditor, Komite Audit, Dewan Komisaris). Lelah rasanya membaca informasi seperti itu.

Dalam penelusuran penulis, esensi persoalan laporan keuangan sudah diatur dalam Pasal 66 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi bersama Dewan Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan keuangan untuk disampaikan kepada RUPS. Bahkan, bagi perseroan yang wajib diaudit, laporan keuangan wajib disampaikan kepada Otoritas atau Menteri yang menjadi bidang tugasnya.

Norma Pasal 68 UUPT juga menegaskan terhadap perusahaan ter tentu dengan nilai aset dan atau peredaran usaha dengan jumlah paling sedikit Rp 50 miliar serta mengelola dana masyarakat, wajib menyerahkan laporan keuangan untuk diaudit Akuntan Publik. Artinya, informasi dan data harus disampaikan supaya RUPS dapat melakukan pengesahan. Karenanya, aneh jika perusahaan public menyusun laporan keuangan tidak benar dan menyesatkan.

Terlebih di era persaingan global, sistem informasi yang akurat merupakan bentuk kepercayaan bisnis yang dijalankan. Penyajian informasi tidak benar alias palsu harus diberi sanksi hukum. Pasal 29 RUUPK ancaman pidana penjara 5 tahun dan pidana denda Rp 10 miliar. Sanksi tersebut hampir sama dengan pidana bagi Akuntan Publik yang diatur dalam UU No 5/2011.

Itu sebabnya, supaya kasus tidak berulang, perlu kondisi ideal khususnya salah seorang komisaris/ pengawas yang membawahi komite audit memiliki kriteria berpendidikan akuntansi, guna me mahami laporan keuangan dengan benar. Seperti pada laporan ke uangan Garuda, terungkap ber kat kemampuan akuntansi dua komisaris yang tidak menandatangani laporan keuangan tersebut.

Dengan kompetensi akun tansi pelaporan keuangan yang dimiliki oleh komisaris independen khususnya dibantu oleh Anggota Komite maka deteksi dini atas fraud laporan keuangan dapat dicegah dan kualitas pelaporan keuangan menjadi lebih baik.

Tertib Hukum

Penyusunan RUUPK tentu memberi sinyal positif bagi kepentingan pemerintah dan tertib hukum bagi pemangku kepentingan lainnya dan publik. Namun, jika dianalisis, norma Pasal 11 RUUPK belum sejalan dengan norma Pasal 66 UUPT.

Penekanan tugas komisaris hanya sekali ditekankan pada Pasal 7 ayat (4) huruf c RUUPK.

Analisis penulis menilai keberadaan komisaris memiliki fungsi pengawasan dalam arti luas amat penting bagi entitas perusahaan. Peran komisaris mestinya ditonjolkan dalam RUUPK supaya tercipta cheks and balances sistem pengawasan entitas usaha sesuai dengan makna dari Good Corporate Governance yang tercantum pada tujuan pelaporan keuangan pasal 2 RUUPK. RUUPK patut di lengkapi norma pengawasan guna memaknai keandalan laporan keuangan.

Stigma manipulatif data dalam laporan keuangan harus menjadi concern penyusun undang-undang guna menghapus stigma negatif. RUUPK tampak masih menyisakan beberapa pertanyaan penting yang belum terjawab, yang mesti diuraikan supaya kasus tidak terulang.

Keterkaitan UU lain seperti KUHPerdata, UUPT, UU Pajak/ KUP, UU Pasar Modal, UU Asuransi, dan UU lainnya perlu diperjelas supaya terdapat tertib hukum (kepastian hukum), agar dalam implementasi di kemudian hari tidak terjadi ketidakpastian dalam ranah penegakan hukumnya, sehingga potensi kriminalisasi yang berdampak kontra produktif terhadap kelancaran bisnis (Going Concern) dapat dihindari.

RUUPK patut disempurnakan guna tercipta tertib hukum bagi pelaku usaha (entitas pelapor). Bicara Pelaporan Keuangan adalah juga bicara kebenaran hukum serta bicara keseimbangan kepentingan dalam hukum.

Dikatakan Pound, hukum tidak dibiarkan dalam konsep logis-analitis atau ungkapan teknis yuridis. Hukum mesti didaratkan dalam dunia sosial penuh sesak dengan kepentingan saling bersaing (Bernard L Tanya, 2010: 154).

Perlu dipahami bahwa pelaporan keuangan hanya merupakan hilir dalam kehidupan sosial yang bermula dari hulunya. Penyusunan UU PK harus memperhatikan dengan seksama pembenahan hulu, budaya perusahaan, nilai-nilai kejujuran, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus menjadi norma hukum.

Kalau begitu, tertib hukum mengatur pelaporan keuangan dalam UU adalah tertib hukum untuk sekaligus juga bertujuan kepastian dan kemanfaatan (utilitis). Untuk itu, norma Pasal 32 huruf b RUUPK mestinya dirumuskan secara tegas dan jelas, dengan menyebutkan nama UU yang memang harus di ketahui oleh publik. Publik mengalami kesulitan memahami RUUPK jika rumusan kurang jelas, termasuk penjelasan harus jelas. Cukup jelas yang kerap kali kita temui dalam suatu UU agar dihindari dalam UU PK nanti.

Pada ketentuan sanksi yang memuat sanksi administrasi dan juga pidana yang menurut penulis agar norma hukum sanksi lebih dipertegas bahwa UU PK tidak bertujuan mempidana seseorang atau korporasi sehingga asas hukum ultimum remedium harus tercermin dalam norma hukumnya.

Hal ini mengingat bahwa konsep kerugian menurut akuntansi yang terjadi pada BUMN tidak sama dengan konsep kerugian negara menurut hukum pidana. Pada pasal penutup perlu dipertegas masa transisi yang memadai untuk melakukan sosialisasi, desiminasi kepada pemangku kepentingan, karena UU PK ini merupakan lompatan mengubah mindset para pelaku bisnis, sosial masyarakat termasuk kepada para penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat. Memang harus diakui, ketidakjelasan norma kerap dimaknai negatif. Padahal, di balik itu bisa dimaknai masih ada norma belum masuk dalam undang-undang.

Dikatakan Theodor Geiger, norma yang belum masuk itu lah merupakan norma yang se benarnya. Realitas norma terletak dalam tingkah laku anggota masyarakat, yang hidup dalam hati orang (Huijbers, 1982: 217). Itulah yang perlu dipahami penyusun UU supaya prinsip legalitas tetap terpenuhi.

Ketika RUUPK menyebutkan keterlibatan Akuntan Publik, sangat baik jika dirumuskan dengan menyebutkan profesi Akuntan Pu blik yang diatur dalam UU No 5/2011 sehingga kedudukan hokum dalam kaitan pelaporan keuangan menjadi jelas. Ini terkait aturan perikatan yang membatasi Akuntan Publik dengan entitas usaha secara berturut-turut. Mesti nyadiberikan batasan dalam RUUPK supaya memiliki kepastian hukum. Konteks pembatasan Akuntan Publik sangat berkaitan pula de ngan UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jangan juga akan menjadi masalah di kemudian hari. Juga bentuk-bentuk pembatasan lainnya seperti pembatasan oleh pihak perbankan tertentu. Pembatasan perikatan akan memberi keadilan dan keterbukaan bagi profesi Akuntan Publik. Harmonisasi antar-Undang-undang yang terkait dengan pelaporan keuangan harus diperjelas.

Kebutuhan akan UUPK tidak terelakkan lagi. Karenanya pandang an Geiger masih dapat dipahami jika dalam masyarakat modern pertimbangan moral kurang ber dasar dalam hidup bersama di masyarakat (1982:218). Itu penanda, positivisme masih tetap diperlukan bagi kepentingan tertib hukum, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan serta kepentingan pelaporannya.

*) Advokat, Akuntan, Praktisi Perpajakan, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi UNIKA Atma Jaya, Jakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN