Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Irman Faiz, Macroeconomic Analyst di Bank Danamon Indonesia

Irman Faiz, Macroeconomic Analyst di Bank Danamon Indonesia

Wacana Kenaikan Tarif PPN dan Maknanya bagi Perekonomian

Selasa, 8 Juni 2021 | 11:17 WIB
Irman Faiz *)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi tantangan yang besar akibat pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan aktivitas perekonomian menurun sehingga berdampak pada kinerja pendapatan negara, terutama pajak. Di sisi lain, belanja negara harus digenjot untuk menahan dampak pelemahan ekonomi atau dikenal dengan kebijakan kontra-siklikal.

Kedua hal itu menyebabkan defisit fiskal harus dibiarkan melonjak di atas pagu 3% yang ditetapkan dalam Undang- Undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, melalui UU No 2 tahun 2020, dengan syarat bahwa defisit harus kembali di bawah 3% pada 2023.

Realisasi APBN 2020 mencatat defisit fiskal sebesar 6,1% terhadap produk domestik bruto (PDB) aki bat penerimaan terkontraksi se kitar 17%, sementara belanja me ning kat sekitar 12% dari tahun 2019.

Di tengah masa pemulihan, pemerintah berkomitmen tetap men jaga belanja Negara agar men ja di pendukung pemulihan eko nomi pada 2021. Namun, tidak dapat di mungkiri konsolidasi fiskal harus di lakukan agar target defisit di ba wah 3% pada 2023 dapat tercapai.

Untuk itu, pemerintah menganggarkan defisit anggaran sebesar 5,7% terhadap PDB pada 2021, ser ta target indikatif defi sit fiskal 2022 sebesar 4,5-4,8% da ri PDB.

Untuk mencapai target tersebut Menteri Keuangan menja barkan ber bagai strategi, salah satunyaadalah dengan me ningkatkan tariff Pa jak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2022.

Tarif PPN di Indonesia sebesar 10%, berada sedikit di bawah ratarata kawasan Asia pada level 12%. Begitu pula jika disbanding ratarata tarif PPN dunia sekitar 16%. Meski demikian, beberapa Negara kawasan Asean memiliki tarif yang lebih rendah, seperti Thailand dan Singapura pada level 7%.

Hal ini mengindikasikan bahwa secara komparatif ruang peningkatan PPN dalam negeri masih ada. Namun, peningkatan PPN juga perlu dilihat dari perspektif absolutnya, tidak hanya komparatif.

Dalam teori ekonomi, jika tarif pajak dalam perekonomian di naikkan, penerimaan pajak memang dapat meningkat, namun pada satu titik peningkatan tarif pa jak justru akan menurunkan penerimaan sehingga perlu dicari titik optimumnya. Hubungan anta ra tingkat pajak dan penerimaan pajak ini digambarkan oleh kurva laffer. Salah satu kajian menunjukkan bahwa titik optimum PPN Indonesia pada kurva laffer berada pada rentang 15-20% (Arrachman, Fikri R, Qibthiyyah, Riatu M. 2018).

Hal ini turut mengonfir masi bahwa ruang pemerintah un tuk menaikkan tarif PPN masih terbuka. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tepat peningkatan tarif PPN dilakukan di tengah momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid?

Sebelum melihat lebih jauh, penting bagi kita memahami definisi dan karakter dari PPN. Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2009, PPN merupakan pungutan yang dikenakan dalam proses produksi maupun distribusi yang dibebankan kepada konsumen akhir (pembeli) dan dilaporkan oleh produsen (penjual).

Dengan demikian, konsumen akhir tentunya menjadi pihak yang akan paling terdampak peningkatan tarif PPN. Tarif pajak dan konsumsi memiliki hubungan yang terbalik, di mana peningkatan tarif pajak da pat menurunkan konsumsi. Berbagai penelitian terhadap negara berkembang menunjukkan bahwa peningkatan 1% tarif PPN dapat menurunkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 0,32 – 0,51 percentage point dalam waktu dua sampai tiga tahun (Aim, James., El-Ganainy, Asmaa. 2012).

Dalam kondisi normal, pada saat kondisi kepercayaan konsumen cenderung kuat, ketidakpastian ren dah, dan prospek perekonomian meyakinkan, konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar perekonomian Indonesia tentunya akan lebih resilient.

Hal ini kemudian menyebabkan penurunan aktivitas jual-beli cenderung lebih kecil daripada peningkatan tarif pajak. Fenomena inilah yang dijelaskan dalam laffer curve. Dalam kondisi sekarang, kehati- hatian sangat diperlukan karena dampak peningkatan tarif bisa jadi lebih besar daripada kondisi normal. Jika kita observasi kondisi saat ini, ketidakpastian yang ada masih terbilang tinggi. Perekonomian mungkin saja belum akan kembali pulih pada 2022 dengan mempertimbangkan jadwal kedatangan vaksin yang gelombang terakhirnya pada kuartal II-2022.

Oleh karena itu, kita masih melihat perbaikan kepercayaan konsumen terjadi dengan sangat bertahap. Realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 juga menunjukkan pemulihan konsumsi rumah tangga yang masih belum kuat. Konsumsi rumah tangga terkontraksi 2,3% year on year (yoy) pada kuartal I, sedikit lebih baik dari kuartal IV-2020 yang terkontraksi 3,6% yoy.

Perbaikan ini lebih lambat jika kita bandingkan dengan komponen PDB lainnya, terutama investasi. Jika tarif PPN efektif meningkat tahun 2022, akan berisiko bagi pemulihan konsumsi rumah tangga. Tidak hanya konsumsi rumah tangga, prospek investasi juga dapat terganggu karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi investasi.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, timing menjadi penting. Peningkatan tarif PPN dalam masa pemulihan mungkin kurang tepat untuk dilakukan, namun bu kan tidak mungkin dilakukan sebagai bentuk reformasi perpajakan dalam jangka waktu yang lebih panjang, terutama ketika pemulihan ekonomi sudah solid.

Jika tarif PPN tetap harus naik tahun 2022, alternative solusi yang dapat diambil adalah menerapkan peningkatan tariff pada jenis barang yang cenderung lebih inelastis ter ha dap peningkatan harga, se perti barang-barang primer atau se kunder.

Dengan demikian, dam pak kepada konsumsi akan le bih minimal dan risiko terhadap pemulihan ekonomi lebih rendah. Dalam jangka pendek, fokus kepada pemulihan harus menjadi pri oritas. Jika melihat data empiris, kinerja PPN sangat berhubungan lurus dengan aktivitas perekono mian.

Oleh karena itu, jika tahun depan pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan pajak juga akan turut membaik dan bukan tidak mungkin mencapai target yang disasar.

*) Penulis adalah Macroeconomic Analyst di Bank Danamon Indonesia. Pandangan dalam artikel ini tidak mewakili pandangan institusi manapun dan merupakan pandangan pribadi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN