Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau

Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau

Wajah Baru Jakarta

Nirwono Joga, Sabtu, 6 Juli 2019 | 07:49 WIB

Jakarta mendapat kado indah saat usianya yang ke-492 tahun. Berdasarkan indeks TomTom (17/6), tingkat kemacetan di Jakarta turun 8% dan menempati posisi ke-4 dari 390 kota (2017), dan turun ke-7 dari 403 kota di 56 negara (2018).

Jakarta meraih anugerah Honorable Mention di ajang Sustainable Transport Award 2020, pada 27 Juni 2019. Penghargaan diberikan atas pengembangan system bus rapid transit Transjakarta yang berhasil menaikkan jumlah penumpang, menyediakan fasilitas pejalan kaki maupun akses ke stasiun dan halte, serta mengintegrasikannya dengan angkutan umum kota.

Di tengah berita baik itu, data AirVisual, situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia, untuk kesekian kali menempatkan Jakarta pada peringkat pertama kota dengan tingkat polusi tertinggi dengan nilai indeks kualitas udara 240 (sangat tidak sehat). Di samping itu, sepanjang 2018, Jakarta hanya memiliki kualitas udara baik 34 hari, udara sedang 135 hari, dan tidak sehat 196 hari (GreenPeace Indonesia, 2019).

Sejatinya, kehadiran moda raya terpadu (MRT) Lebak Bulus-Bundaran HI, revitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) yang instagramable, pembongkaran JPO digantikan pelican crossing, serta penataan trotoar Sudirman-Thamrin dalam rangka Asian Games 2018, setidaknya dianggap telah mampu menampilkan wajah baru Jakarta. Namun di balik wajah baru itu, Jakarta masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Pertama, banjir yang kembali melanda Jakarta (26-28 April) membuktikan bahwa penanganan banjir belum dilakukan dengan baik. Pemprov DKI harus merehabilitasi saluran air kota/makro/primer, kawasan/ meso/sekunder, dan lingkungan/ mikro/tersier. Lalu, revitalisasi situ/danau/embung/waduk yang meliputi pengukuran dan pematokan ulang batas wilayah, sertifikasi lahan, selain juga perlu dilakukan pengerukan, pendalaman, dan perluasan daya tampung air.

Badan sungai juga mesti dikeruk, diperdalam, dan diperlebar agar kapasitas meningkat, serta bantaran dihijaukan kembali. Selain itu, penambahan ruang terbuka hijau berupa taman, hutan kota, kebun raya, taman pemakaman, lapangan olahraga, jalur hijau (sungai, jalan, bantaran kereta api, bawah saluran udara tegangan tinggi, kolong jalan/jembatan layang) sebagai daerah resapan air. Kedua, segera menangani pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap 932 bangunan yang sudah terlanjur berdiri di Pulau D hasil reklamasi yang menambah daftar panjang polemik pulau reklamasi. Ketiadaan perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan rencana tata ruang kawasan strategis (RTRKS) pantai utara Jakarta membuat persoalan pulau reklamasi akan terus berlarut-larut dan semakin tidak jelas.

Komitmen Pemprov DKI untuk menghentikan proyek reklamasi harus diikuti dengan menghentikan segala aktivitas di atas pulau-pulau reklamasi yang sudah terbangun. Penerbitan IMB harus dibatalkan dan segala proses permohonan izin lainnya terkait pemanfaatan pulau reklamasi harus dihentikan.

Pemprov DKI dan DPRD DKI harus segera membahas percepatan raperda RZWP3K, RTRKS, revisi RTRW, dan RDTR DKI Jakarta. Pemerintah harus memberikan contoh dan memperlihatkan tata kelola yang baik, mematuhi rencana tata ruang wilayah, menyegel dan (jika perlu) membongkar bangunan yang sudah terlanjur berdiri, serta menjelaskan rencana pengembangan pulau reklamasi ke depan.

Ketiga, Pemprov DKI Jakarta menerapkan strategi kebijakan penguraian kemacetan lalu-lintas, seperti integrasi sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal (MRT, LRT, KRL, bus-Trans), baik secara fisik maupun sistem. Pemerintah seyogianya melakukan harmonisasi Perpres No 54/2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur dan Perpres No 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek agar pengembangan transportasi massal selaras rencana tata ruang wilayah.

Standarkan pengembangan mobilitas, meliputi layanan moda pengumpan terintegrasi dengan angkutan massal melalui satu simpul, perpindahan moda dalam satu perjalanan maksimal tiga kali, waktu perjalanan dari asal ke tujuan maksimal 2,5 jam, akses jalan kaki menuju angkutan umum maksimal 500 meter, serta trotoar dan park and ride memadai.

Pemprov DKI harus segera menerapkan jalan berbayar elektronik di jalan protokol, perluasan kebijakan ganjil genap, e-parking progresif, park and ride di terminal/stasiun/ halte. Pengembangan kawasan terpadu berbasis pergerakan manusia (transit oerinetd communities/TOC) dengan menyediakan trotoar, jalur sepeda, dan gedung parkir komunal di permukiman.

Keempat, dengan jumlah penduduk 10,2 juta jiwa, ruang Ibu Kota semakin sesak. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta perlu menata kembali struktur penguasaan kepemilikan, konsolidasi penggunaan, serta pemanfaatan tanah melalui penataan aset agar permukiman kumuh tidak semakin menjamur.

Permukiman kumuh di Jakarta tersebar di 118 dari 267 kelurahan (45%), dengan luas total 1.005,24 hektare. Sebaran permukiman kumuh di Jakarta Utara 39%, Jakarta Barat 28%, Jakarta Selatan 19%, Jakarta Timur 12%, Jakarta Pusat 11%, dan Kepulauan Seribu 1% (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2019).

Selaras UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, ada tiga pola penanganan permukiman kumuh, yakni pemugaran perumahan atau peremajaan kawasan menjadi lebih layak huni, serta permukiman kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

Kelima, Bappenas, Pemprov DKI Jakarta, dan pemda se-Bodetabek tengah menyiapkan sembilan proyek infrastruktur senilai Rp 571 triliun untuk 10 tahun ke depan (2030). Pembangunan transportasi massal meliputi pengembangan jaringan MRT dari 16 kilometer (km) menjadi 223 km senilai Rp 214 triliun, kereta ringan (LRT) dari 5,8 km (116 km, Rp 60 triliun), bus Transja(bodetabek) dari 431 km (2.149 km, Rp 10 triliun), jalur kereta dalam kota sebidang akan dinaikkan sepanjang 27 km (Rp 27 triliun), serta revitalisasi 20.000 unit angkutan kota (Rp 4 triliun).

Selain itu, penyediaan air bersih dari cakupan saat ini 60% dari total penduduk DKI Jakarta menjadi 100% terlayani (Rp 27 triliun), pengolahan air limbah dari cakupan layanan 14% menjadi 81% penduduk (Rp 69 triliun), pembangunan 600 ribu unit rumah baru (Rp 90 triliun), pengendalian banjir dan penambahan pasokan air (Rp 70 triliun).

Kelak wajah baru Jakarta yang diimpikan, yakni bebas banjir, tidak macet, dan layak huni akan terwujud, dan semoga semakin bahagia warganya.

Nirwono Joga, Koordinator Pusat Studi Perkotaan

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA