Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

27% Iklan Produk/Layanan Jasa Keuangan Langgar Ketentuan

Kamis, 7 Januari 2021 | 04:29 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan 27,169% iklan produk/layanan jasa keuangan sepanjang Januari-September 2020 melanggar ketentuan. Pemberian surat teguran dan pembinaan yang disampaikan pihak regulator dinilai mampu menurunkan persentase pelanggaran tersebut.

Hal itu disampaikan OJK dalam Laporan Triwulanan III-2020 yang dirilis Rabu (5/1).  Adapun OJK melaksanakan pemantauan iklan produk jasa keuangan di media cetak massa, media daring, dan media sosial melalui Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE).

Dalam laporan tersebut OJK telah memantau total sebanyak 9.221 iklan produk jasa keuangan selama Januari-September 2020. Sebanyak 2.510 iklan tercatat melanggar dan sisanya sebanyak 6.731 iklan tidak melanggar. Dengan demikian terdapat 27,16% iklan/produk yang dikategorikan melanggar ketentuan.

Jika dirinci, pada kuartal I-2020 dari 2950 iklan yang dipantau, terdapat 41,76% iklan melanggar ketentuan. Memasuki kuartal II-2020, ada 1.870 iklan dan sebanyak 21,17% iklan diantaranya tercatat melanggar. Sedangkan pada kuartal III-2020, 19,59% iklan tercatat melanggar ketentuan dari jumlah 4.401 iklan yang berhasil dipantau.

"Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PUJK dalam melaksanakan penyampaian informasi produk dan atau layanan keuangan melalui iklan terhadap ketentuan yang berlaku mengalami peningkatan, sebagai hasil pemberian surat teguran atau pembinaan yang disampaikan kepada PUJK," tulis OJK dalam laporannya.

Pada kuartal III-2020, kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah dengan kategori tidak jelas dengan jumlah 419 iklan. Iklan tidak jelas antara lain melanggar ketentuan seperti tidak mencantumkan pernyataan “terdaftar dan diawasi oleh OJK". Kemudian juga tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Iklan kategori tidak jelas juga menyatakan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa disertai informasi untuk mengakses syarat dan ketentuan dimaksud. Termasuk informasi yang dapat membatalkan manfaat yang dijanjikan tidak dicantumkan dalam badan iklan, misalnya periode promo.

Selanjutnya terdapat tiga iklan dengan kategori tidak akurat. Iklan tidak akurat menggunakan kata superlatif dan/atau perbandingan kinerja tanpa sumber referensi yang kredibel. Sedangkan ada dua iklan dengan kategori menyesatkan, yakni hanya menonjolkan hadiah tanpa memberikan penjelasan memadai terkait produk, baik pada iklan maupun berupa tautan spesifik.

OJK pun menerangkan, jumlah pelanggaran per kategori lebih banyak dari pada jumlah pelanggaran keseluruhan karena ada iklan yang melanggar lebih dari satu kategori. Meskipun jumlah iklan yang dimonitor mengalami peningkatan yang pesat sebagai akibat dari perluasan media pemantauan, persentase iklan pelanggaran iklan secara umum mengalami penurunan.

"Dalam mendukung pencapaian tersebut, OJK telah melaksanakan penyempurnaan terhadap Pedoman Iklan Jasa Keuangan agar sesuai untuk diimplementasikan pada karakteristik iklan di berbagai media. Berdasarkan penyempurnaan Pedoman dimaksud, OJK juga melaksanakan pembaruan data Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar jangkauan monitoring lebih luas dan menyeluruh," tulis OJK.

Terbitkan 18 Sprindik
Di sisi lain, OJK juga merilis data penyidikan di sektor jasa keuangan. Dalam periode Januari-September 2020, OJK telah menerbitkan 18 surat perintah penyidikan (sprindik). Diantaranya 10 perkara BPR/BPRS, 7 perkara asuransi, dan 1 perkara emiten.

Lebih lanjut, terdapat 15 hasil penyidikan dan gelar perkara OJK yang telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksanaan RI. Meliputi 13 pada perkara BPR/BPRS dan 2 perkara emiten. Selanjutnya ada 13 perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21), termasuk perkara BPR/BPRS atau emiten.

OJK turut memperbaiki kebijakan dan dukungan terhadap proses penyidikan. Diantaranya dengan menyempurnakan infrastruktur berupa penataan struktur organisasi, perbaikan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan, serta penyusunan kajian terkait tindak pidana sektor jasa keuangan.

"Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga dan Aparat Penegak Hukum terkait antara lain Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, LPS, dan PPATK," jelas OJK.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN