Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo beserta seluruh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas Muhammad Zuhri memaparkan
Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (auditan) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020, bertempat di Plaza BPJAMSOSTEK
Jakarta. Senin (31/05)

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo beserta seluruh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas Muhammad Zuhri memaparkan Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (auditan) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020, bertempat di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta. Senin (31/05)

ASET YANG DIKELOLA TEMBUS RP 499,58 TRILIUN

Audit BPJamsostek Nyatakan Likuditas Sehat, Investasi Tumbuh 11,42%

Rabu, 2 Juni 2021 | 13:50 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id) ,Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Di tengah tantangan perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama dua tahun, BPJS Ketenagakerjaan atau populer dengan sebutan BPJamsostek mampu membukukan kinerja cemerlang. Aset yang dikelola BPJamsostek mencapai Rp 499,58 triliun serta hasil investasi tumbuh sebesar 11,42% (yoy).

Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) yang diumumkan resmi pada Senin (31/5/2021) di Plaza BPJamsostek, Jakarta. Pemaparan LK-LPP dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek.

Laporan Keuangan BPJamsostek diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).Sedangkan Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.

Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJamsostek tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari yang ditargetkan regulasi, yaitu 31 Juli 2021.

Total aset BPJamsostek berdasarkan jaminan
Total aset BPJamsostek berdasarkan jaminan

Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek, Muhammad Zuhri, memberikan apresiasi kepada manajemen BPJamsostek atas penyampaian laporan keuangan yang dilakukan lebih cepatdari tahun-tahun sebelumnya.

“Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJamsostekperiode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi,” ujar Zuhri.

Hasil audit LK dan LPP tersebut menyatakan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri atas dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang tumbuh hingga 13%.

Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22%, sebagai dampak dari pandemi Covid-19, ditambah adanya kebijakan relaksasi iuran dengan potongan hingga 99% selama enam bulan. Tingkat kesehatan keuangan DJS maupun Badan BPJamsostek selama tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat.

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo. Foto: Investor Daily/IST
Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo. Foto: Investor Daily/IST

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara lain ditopang kinerja investasi BPJamsostek tahun 2020. Capaian dana investasiaset DJS ini tumbuh hingga 13,16% secara tahunan (year on year/yoy), dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42% (yoy).

“Aset DJS yang dikelola BPJamsostek meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesarRp 483,78 triliun. Jika ditambah  dengan Aset Badan dari BPJamsostek sebesar Rp 15,8 triliun, maka sampaidengan penghujung tahun 2020,secara total BPJamsostek mengelola aset sebesar Rp 499,58 triliun,” ujar Anggoro.

Apabila dirinci, jumlah aset dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 41,06 triliun, Jaminan Kematian (JK) Rp 14,84 triliun. Kemudian aset dari program Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 346,92 triliun, dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 80,95 triliun, serta aset dari BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 15,80 triliun.

Direktur Keuangan BPJamsostek, Asep Rahmat Suwandha, menyampaikan bahwa dalam hal cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 50,7 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek dengan 30 juta tenaga kerja peserta aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 73,26 triliun.

Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim sepanjang tahun 2020 bahkan tercukupi hanya dengan iuran yang diterima.

“Semua program DJS yang dikelola BPJamsostek dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan,” tutur Asep.

Selanjutnya Asep memaparkan bahwa pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai Rp 32,33 triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59% per tahun, yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68%.

Sebagai informasi, hasil pengembangan investasi JHT di BPJamsostek tidak dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20%.

Bersih dan Akuntabel

Pembayaran jaminan dan hasil investasi BPJamsostek
Pembayaran jaminan dan hasil investasi BPJamsostek

Anggoro memaparkan, dana investasi yang dikelola BPJamsostek sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 487 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 63% dialokasikan untuk obligasi, 15% di pasar saham, 13% deposito, 8% reksa dana, dan 1% untuk investasi langsung.

Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJamsostek telah membayarkan klaim atau pembayaran jaminan sebesar Rp 36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta. Besaran pembayaran klaim tersebut meningkat sebesar 22,64%.

Pembayaran klaim tersebut meliputi program JKK sebesar Rp 1,56 triliun, JK Rp 1,35 triliun. Kemudian, beban jaminan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp 33,10 triliun, serta klaim untuk program Jaminan Pensiun (JP) senilai Rp 439,87 miliar. Anggoro mengatakan bahwa BPJamsostek mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan akuntabel.

Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

“Sepanjang tahun, selain diaudit oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar dikelola dengan sangat baik, prudent, dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan hasil yang optimal,” tutur Anggoro

Dengan berbagai capaian ini, Anggoro merasa masih bisa dan perlu dilakukan peningkatan di berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan kepada peserta dan akuisisi atau coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.

Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek pada acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP),  di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Senin (31/5/2021). (Foto: Investor Daily/Nida Sahara)
Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek pada acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP), di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Senin (31/5/2021). (Foto: Investor Daily/Nida Sahara)

Lebih lanjut Anggoro menyatakan, BPJamsostek selanjutnya lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undangundang Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan coverage kepesertaan.

“Terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada stakeholder kami, seperti Kemenaker, DJSN, dan Kemenkeu, serta pihak lainnya atas dukungannya sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dengan baik. Semoga program jaminan sosial ketenagakerjaan yang kami selenggarakan dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia,” ungkap Anggoro.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Roswita Nilakurnia menilai, para pekerja bisa memperoleh manfaat dari program JKP hingga tiga kali. Peserta tidak akan dikenakan iuran tambahan untuk tergabung ke dalam program ini dengan catatan patuh pada kepesertaan program jaminan sosial yang lain.

Sedangkan sumber dana berasal dari rekomposisi iuran program lain dan subsidi dari pemerintah. Manfaat JKP akan diperoleh jika peserta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Syarat yang harus dipenuhi peserta untuk memperoleh manfaat antara lain peserta aktif membayar iuran 12 kali dalam 24 bulan terakhir, dengan pembayaran 6 bulan diantaranya secara berturut-turut. Kemudian, pekerja yang ter-PHK harus mendapat surat keterangan dari Kementerian Ketenagakerjaan  bahwa masih bersedia untuk kembali bekerja.

Setelah itu, peserta juga harus bersedia mengikuti program pelatihan vokasi yang menjadi bagian dari manfaat JKP.

“Manfaat JKP ada tiga kali, saat pengajuan JKP dan memenuhi syarat, lalu ada jeda lima tahun dari manfaat pertama, dan jeda lima tahun lagi setelah manfaat kedua,” urai dia.

Data Peserta Aman

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJamsostek Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan, keamanan data peserta menjadi salah satu perhatian utama. Setelah memperoleh informasi adanya kebocoran data, pihaknya langsung membentuk tim untuk melakukan penelusuran dan pengecekan sumber dari kebocoran data tersebut.

“Ketika muncul kasus kebocoran data di media, kami langsung membentuk tim penelusuran untuk mengecek apakah sumber berasal dari data BPJS Ketenagakerjaan. Sampai saat ini tim tidak menemukan indikasi kebocoran data dari BPJS Ketenagakerjaan, data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan tidak terkait dengan yang beredar,” terang Pramudya.

Hasil penelusuran tim internal BPJamsostek diharapkan dapat menenangkan peserta BPJS Ketenagakerjaan bahwa data jaminan sosial ketenagakerjaan tidak terkait dengan isu kebocoran data yang ada.

Selain itu, Pramudya menjelaskan, keamanan data harus menjadi perhatian bersama bukan hanya BPJS Ketenagakerjaan selaku pengelola jaminan sosial, tetapi juga peserta. Data tersebut harus dilihat sebagai aset yang wajib dijaga bersama.

“Kami juga ingin mengimbau, keamanan data ini harus dilakukan bersama-sama, termasuk pemilik data. Kami pastikan ini menjadi aset dan dijaga juga oleh peserta. Karena kami lihat di lapangan ada indikasi peserta menggunakan jasa seperti pakai calo untuk pengajuan klaim, ketika itu terjadi data peserta akan pindah ke calo, kita minta sama-sama concerndata itu sendiri,” jelas dia.

Pihaknya mengharapkan agar masyarakat bisa menjaga dengan baik data pribadinya, seperti tidak menggunakan jasa seperti calo. Sebab, dengan memakai jasa calo maka data peserta bisa disebarluaskan.

Adapun, informasi kebocoran data 279 juta warga Indonesia beredar pekan lalu. Di mana data tersebut dipublikasikan dan dijual di salah satu forum online.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dedy Permadi menyatakan bahwa sampel data yang beredar merupakan data dari BPJS Kesehatan. Hingga saat ini, pihak BPJS Kesehatan menyatakan masih melakukan penelusuran terkait dugaan kebocoran data tersebut.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN