Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Investor Daily

Investor Daily

Berlaku 1 Juli, BI Reformasi Beleid Sistem Pembayaran

Jumat, 8 Januari 2021 | 15:13 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Bank Indonesia (BI) melakukan reformasi terhadap 135 aturan sistem pembayaran menjadi satu payung hukum dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 mengenai Sistem Pembayaran (SP). Meski sudah diterbitkan, masa berlaku beleid tersebut dimulai pada 1 Juli 2021 mendatang.

Penerbitan PBI SP dilakukan untuk menyederhanakan aturan dan karena semakin tingginya kompleksitas kegiatan penyelenggara SP. Dengan kegiatan bisnis dan variasi model bisnis penyelenggara SP, dapat meningkatkan berbagai risiko yang dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan, PBI SP tersebut merupakan aturan secara umum mengenai sistem pembayaran. Untuk peraturan lebih detail atau turunannya, bank sentral juga akan menerbitkan secara bertahap.

"Ini PBI sebagai payung besar yang berusaha memayungi penyelenggara sistem pembayaran. PBI ini general yang prinsip-prinsip kita atur di sini, nanti kita sediakan cantolannya untuk detail," kata Fili secara virtual, Jumat (8/1).

PBI SP yang terbit pada 30 Desember 2020 tersebut akan memuat 10 aturan turunan yang akan diterbitkan BI. Dengan berlakunya beleid pada 1 Juli, maka penyelenggara sistem pembayaran bisa melakukan penyesuaian lebih dulu dengan aturan yang baru.

"Karena sudah ada penyelenggara sistem pembayaran yang beroperasi, karena berlaku 1 Juli 2021, maka mereka perlu masa peralihan, ini kita berikan waktu," ucap Fili.

Adapun, pokok-pokok pengaturan PBI SP terdiri dari, pertama access policy penyelenggara sistem pembayaran. Nantinya, penyelenggara SP dari 9 kategori berdasarkan aktivitasnya akan diklasifikasikan menjadi 4 aktivitas penyelenggara jasa sistem pembayaran dan 1 aktivitas penyelenggara infrastruktur pembayaran.

Kedua, kepemilikan dan pengendalian domestik. Aturan ini akan meliputi komposisi kepemilikan saham dan pengendalian domestik dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan, upaya mendorong inovasi dan menjaga stabilitas, serta kepentingan nasional.

Ketiga, penyelenggaraan sistem pembayaran, BI akan membuat 3 klasifikasi yang terdiri atas penyelenggara sistem pembayaran sistemik (PSPS), penyelenggara sistem pembayaran kritikal (PSPK), dan penyelenggara sistem pembayaran umum (PSPU).

"Cara baginya kita klasifikasi dari 4 kriteria, berdasarkan size, interconnectedness, substitutability, dan complexity. Semakin besar  maka semakin sistemik, semakin kompleks berarti juga semakin sistemik, seperti itu," jelas Fili.

Dengan klasifikasi tersebut, nantinya berimplikasi pada permodalan dan manajemen risiko dan sistem informasi.

Keempat, penguatan fungsi uji coba inovasi teknologi SP. Kelima, data dan informasi SP terintegrasi. Keenam, ketentuan peralihan. Fili mengaku pekan depan mulai melakukan diskusi dengan industri penyelenggara sistem pembayaran membahas mengenai beleid baru ini.

"Minggu depan kita bertemu, konsultasi meeting dengan industri terkait PBI ini. Sekarang aturan turunannya disiapkan," imbuh Fili.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN