Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3). Foto: /Investor Daily/Prisma Ardianto

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3). Foto: /Investor Daily/Prisma Ardianto

BP Jamsostek Janji Buat Proses Klaim Cuma Sehari

Selasa, 6 April 2021 | 04:54 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek berjanji membuat proses klaim dari sebelumnya 5-10 hari menjadi hanya sehari. Hal itu bakal diwujudkan melalui simplifikasi proses pengajuan klaim yang saat ini sarat akan dokumen.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, manajemen baru telah mengidentifikasi permasalahan yang ada yang kemudian lahir lima prioritas untuk memperbaiki aspek kepesertaan, pelayanan, dan investasi di BP Jamsostek. Salah satu dari permasalahan yang terdeteksi adalah lamanya proses klaim.

"Kami akan mengupayakan klaim bisa same day services. Itu merupakan hal yang baru bagi peserta. Kalau klaim itu sebelumnya 5-10 hari, maka nanti bisa same day services," ujar Anggoro di depan Komisi IX DPR RI saat Rapat Kerja (Raker), pekan lalu.

Dia menerangkan, saat ini peserta harus lebih dulu menyerahkan dan melengkapi persyaratan setidaknya lewat 14 dokumen. Setelah itu, barulah peserta bisa memperoleh klaimnya.

"Jadi secara internal kami melakukan simplifikasi, pengurangan dokumen, yang sebelumnya klaim itu butuh 14 dokumen, itu akan kami simplifikasi. Tentu belum dilihat di ruangan ini (DPR). Dengan itikad baik, kami minta waktu untuk kami memperbaiki beberapa proses fundamental di kepesertaan, di pelayanan, dan diinvestasi," kata Anggoro.

Dia juga memastikan, permasalahan pelayanan klaim saat ini tidak ada kaitannya dengan defisit atau unrealize loss pada BP Jamsostek. Kedua hal itu memiliki permasalahan yang berbeda. Karena lamanya klaim disebabkan karena proses dan persyaratan cukup banyak. Sedangkan unrealize loss yang disebut sebesar Rp 23 triliun merupakan risiko investasi. Lagipula, kata Anggoro, likuiditas BP Jamsostek sangat cukup untuk membayarkan klaim para peserta.

Data BP Jamsostek mencatat, sepanjang tahun 2020 total pembayaran klaim meningkat sebesar 20,01% (yoy) atau mencapai Rp 36,5 triliun. Klaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp 33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus.

Lebih lanjut, klaim program Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,35 triliun. Kemudian klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 221,7 ribu kasus atau sebesar Rp1,55 triliun. Serta klaim Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus atau mencapai Rp 489,47 miliar.

Kepesertaan
Selain masalah klaim, sambung Anggoro, permasalahan lainnya adalah terkait menjangkau target 10 juta peserta aktif sampai akhir tahun ini. Sejumlah permasalahan itu akan ditangani manajemen baru BB Jamsostek melalui lima prioritas utama.

Pertama, kemudahan daftar dan bayar iuran. Anggoro menyampaikan, saat ini jumlah pekerja di Indonesia mencapai 137 juta, dan setidaknya 90 juta pekerja menjadi potensi peserta BP Jamsostek. Adapun sampai per Februari 2021, jumlah peserta BP Jamsostek mencapai 48,6 juta, tapi hanya sebanyak 27,75 juta peserta aktif atau mencakup 57,11%.

Dia merinci, dari 48,6 juta peserta, ada 81% dari segmen pekerja penerima upah (PPU) atau sebanyak 39,5 juta peserta. Diikuti pekerja jasa konstruksi 5,4 juta atau 11%, dan pekerja bukan penerima upah sebanyak 3,2 juta atau 6,6%, serta pekerja migran sebanyak 0,72% atau 350 ribu.

"Total pekerja aktif 2019 mencapai 34,17 juta, lalu di Desember 2020 turun menjadi 29,98 juta, di Februari 2021 turun menjadi 27,7 juta. Kami mendapatkan target tahun ini harus mencapai 37 juta. Jadi tugas kami dalam sembilan bulan kedepan untuk mengakselerasi jumlah tenaga kerja aktif sebanyak 10 juta," ungkap Anggoro.

Dia menilai, rendahnya tingkat kepesertaan di antaranya adalah karena proses pendaftaran yang tidak mudah. Edukasi juga menjadi masalah tersendiri terkait kepesertaan. Maka untuk menjawab tantangan terkait kepesertaan, pihaknya perlu melakukan penyederhanaan proses pendaftaran dan bayar iuran peserta, sekaligus melakukan edukasi serta sosialisasi.

Prioritas kedua, yakni memperbaiki aplikasi mobile. Hal itu masih erat hubungannya dengan memperbaiki aspek pelayanan, termasuk meningkatkan jumlah peserta. BP Jamsostek memang sudah memiliki aplikasi mobile, tapi belum ramah dan mudah untuk digunakan. Potensi besar kanal digital pun disebut menjadi wadah untuk para PBPU atau non formal untuk tertarik sebagai peserta BP Jamsostek.

"Karena (pekerja non formal) tidak ada pemberi kerjanya, butuh kesadaran yang tinggi untuk mau mendaftar. Sayangnya proses mendaftar tadi juga belum mudah karena butuh banyak berkas. Nantinya proses pendaftaran dilakukan dengan biometrik wajah. Ini menjawab identifikasi permasalah terkait perbaikan layanan," terang dia,

Sementara prioritas ketiga sekaligus keempat adalah memperbaiki infrastruktur, termasuk SDM, data, dan sistem informasi. Pihaknya menyadari untuk memperbaiki layanan dibutuhkan kapasitas IT yang lebih baik. Apalagi potensi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan terjadi kedepan sekitar 16 juta peserta. Di sisi lain, kemampuan untuk bisa melayani klaim diperkirakan hingga 2,5 juta peserta. Artinya kapasitas BP Jamsostek bukan lagi untuk menambah cabang, tapi melalui digitalisasi agar efisien.

Terakhir, prioritas kelima adalah integrasi data. Hal itu bakal direalisasikan bersama BPJS Kesehatan yang disebut memiliki data 220 juta penduduk Indonesia.

"Kalau kita bisa integrasikan, tentu ini menjadi potensi kita melakukan penetrasi peserta yang belum punya BP Jamsostek tapi sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Termasuk bisa membuat data jadi lebih akurat," ucap Anggoro.

Dia menambahkan, lima prioritas itu sudah manajemen baru koordinasikan dengan Dewan Pengawas sesuai dengan permasalahan yang ada. Ke depan, BP Jamsostek pun berjanji untuk menyampaikan grand design lima prioritas tersebut kepada Komisi IX DPR RI.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN