Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wimboh Santoso. Foto: IST

Wimboh Santoso. Foto: IST

Hingga 2021, Kebutuhan Tambahan Kredit Modal Kerja Korporasi Capai Rp 132 Ttiliun

Kamis, 30 Juli 2020 | 10:07 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai minat pelaku usaha korporasi untuk kembali menjalankan aktivitas usahanya cukup tinggi. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2021 kebutuhan kredit modal kerja tambahan bagi korporasi mencapai Rp 132 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, minat yang tinggi tersebut tercermin dari realisasi restrukturisasi kredit mencapai Rp 776 triliun di mana debitur korporasi nilai kreditnya lebih tinggi dibandingkan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Untuk bangkit kembali pasti butuh modal kerja, kami dapat angka untuk sampai Desember 2020 korporasi perlu tambahan modal kerja Rp 51 triliun ini info dari perbankan. Untuk tahun 2021 lebih besar lagi, kita perkirakan mencapai Rp 81 triliun tambahan kredit modal kerja untuk korporasi yang di atas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun," jelas Wimboh, Rabu (29/7)

Wimboh menerangkan, dengan adanya penjaminan oleh pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), diharapkan bisa mendorong permintaan kredit modal kerja dari korporasi tanpa adanya rasa khawatir akan risiko.

"Kita sama-sama dengan bank komunikasikan ini dengan debitur korporasi, karena insentif dari LPEI dan PT PII kalau dijamin suku bunga pasti lebih murah juga," ungkap Wimboh.

Wimboh mengaku, dengan penjaminan pemerintah tersebut dan ditambah dengan kondisi biaya dana atau cost of fund yang lebih murah saat ini maka suku bunga kredit korporasi bisa ditekan jadi 7%.

Oleh karena itu, Wimboh meminta perbankan untuk melakukan perhitungan agar memberikan suku bunga yang lebih murah karena permintaan kredit modal kerja korporasi sangat besar.

Wimboh menilai penjaminan kredit modal kerja korporasi tersebut akan memberikan satu gairah baru bagi pelaku usaha di masa pandemi Covid-19. Dengan beragam stimulus yang diberikan pemerintah dan regulator, menurutnya fase survival sudah dilewati dan kini sudah masuk dalam tahap pemulihan (recovery).

"Ini memberikan kegairahan baru, kita sebut survival time mulai berakhir, kita mulai recovery, mudah-mudahan bisa dilihat di kuartal III nanti," tegas Wimboh.

Program penjaminan tersebut akan berlaku hingga tahun 2021 dengan target kredit yang akan dijamin mencapai Rp 100 triliun. Dalam program ini, pemerintah menunjuk LPEI sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan PT PII untuk menjamin risiko loss limit dari jaminan yang disediakan pemerintah.

"Kemarin ada stimulus subsidi bunga dan penjaminan UMKM, sekarang korporasi, ini waktu yang tepat, survival pertama sudah terlewati. Tanpa restrukturisasi akan berat bagi bank untuk menyangga modal, dengan ada POJK 11 itu menangguhkan pencadangan, ini bukan berarti selesai, kita masih harus melihat sampai kapan pengusaha bisa bangkit," terang Wimboh.

Adapun, sebanyak 15 bank yang digandeng untuk program penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi yakni PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia, Bank MUFG Ltd., PT Bank Resona Perdania, Standard Chartered Bank, PT Bank UOB Indonesia.

Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank DKI, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan PT Bank DBS Indonesia.

Sektor prioritas yang mendapat penjaminan dari pemerintah adalah sektor pariwisata, otomotif, tekstil, hotel, restoran, alas kaki, elektronik, kayu olahan, furniture, produk kertas, dan sektor usaha yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat, padat karya dan/atau memiliki dampak multiplier tinggi serta sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Dalam penjaminan kredit kepada korporasi ini, pemerintah akan memberikan kredit modal kerja dengan porsi 60% ditanggung dan sisanya 40% ditanggung bank. Sementara untuk sektor prioritas akan diberikan porsi penjaminan yang lebih besar yakni 80% ditanggung pemerintah dan 20% ditanggung bank supaya mencegah moral hazard.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN