Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor OJK/David Gita Rosa

Kantor OJK/David Gita Rosa

Kembangkan Industri Halal, Pelaku UMKM Bisa Manfaatkan Pendanaan dari Pasar Modal

Minggu, 4 Oktober 2020 | 14:51 WIB
Gita Rossiana (gita.rossiana@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Perkembangan industri halal mulai meluas tidak hanya di sektor makanan dan minuman, namun juga sektor keuangan. Sayangnya, perkembangan industri keuangan halal ini sedikit tersendat karena pelaku industri halal yang termasuk dalam segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kesulitan pendanaan.

Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fadilah Kartikasasi mengatakan, pelaku UMKM yang kesulitan pendanaan bisa memanfaatkan tiga sarana dari pasar modal. Pertama adalah melalui equity crowd funding (ECF) yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal, tanpa harus menjadi emiten. Adapun besaran dana maksimal yang bisa diperoleh dari skema ECF adalah Rp 10 miliar.

Kemudian, pelaku UMKM bisa mendapatkan pendanaan melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Fadilah mengungkapkan, sejak OJK menerbitkan POJK Nomor 53/POJK.04/2017, pelaku usaha yang memiliki aset skala kecil dan menengah bisa menjadi perusahaan tercatat di papan pengembangan.

Perusahaan dengan aset skala kecil yang dimaksud adalah yang memiliki aset tidak lebih dari Rp 50 miliar. Sedangkan perusahaan skala menengah adalah dengan aset lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar.

Selain itu, pelaku UMKM juga bisa mendapatkan pendanaan melalui efek bersifat utang dan sukuk (EBUS). Perbedaan penghimpunan dana melalui sukuk dan obligasi adalah terletak pada underlying-nya.

"Investor ritel yang ingin membeli surat utang akan lebih nyaman ketika membeli sukuk karena jelas underlying-nya," terang dia dalam acara Webinar Pendanaan Bagi UKM Industri Halal Melalui Pasar Modal yang diadakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akhir pekan ini.

Di sisi lain, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi menjelaskan, bursa saham Indonesia terbuka untuk semua level perusahaan.

"Pasar modal menjadi alternatif sumber pendanaan, tidak hanya untuk perusahaan besar, namun juga untuk perusahaan di segmen UMKM," papar dia.

Untuk mendukung pelaku UMKM ini, BEI juga meluncurkan papan khusus, yakni papan akselerasi. Sejak diluncurkan pada 2019, papan akselerasi ini sudah mengakomodasi kebutuhan dana untuk segmen UMKM dan perusahaan rintisan (start-up).

Kepala Divisi Pengembangan Start-Up dan SMEs BEI Aditya Nugraha menjelaskan, minat perusahaan dengan skala aset kecil dan menengah untuk melakukan IPO juga cukup besar. Sejak tahun 2006 hingga September 2020, terdapat 93 emiten UMKM yang sudah tercatat di bursa. Dari jumlah tersebut, 76 perusahaan merupakan perusahaan menengah dan 17 perusahaan merupakan perusahaan kecil. Lalu, 28 diantaranya juga memanfaatkan kebijakan untuk masuk di papan pengembangan.

"Jumlah dana yang dihimpun rata-rata mencapai Rp 65,7 miliar dengan penghimpunan dana paling besar oleh PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) sebesar Rp 250 miliar dan paling kecil oleh PT Tourindo Guide Indonesia Tbk (PGJO) sebesar Rp 12 miliar," terang dia.

Sementara dilihat dari sektor, perusahaan UMKM ini berasal dari berbagai sektor. Aditya menyebutkan, perusahaan UMKM yang tercatat paling banyak berasal dari sektor trade, service and investment sebesar 41%.

Semenjak menjadi perusahaan tercatat, nilao perusahaan UMKM ini terus meningkat. Salah satu contohnya adalah PT Boston Furniture Industries Tbk yang sebelum menjadi perusahaan tercatat hanya memiliki aset sebesar Rp 26,56 miliar dan ekuitas Rp 9,53 miliar, namun setelah menjadi perusahaan tercatat, nilai perusahaannya meningkat menjadi Rp 165 miliar.

Lebih lanjut, Expert Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat BEI Latifah Hanum menjelaskan, instrumen lain yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM adalah sukuk. Menurut Latifah, penerbitan sukuk ini memiliki banyak keuntungan dibandingkan penerbitan obligasi.

Dari sisi biaya pencatatan, penerbitan sukuk jauh lebih rendah dari penerbitan obligasi. Kemudian, penawaran sukuk berkelanjutan tahap dua dan seterusnya tidak dikenakan biaya pendaftaran.

"Biaya pendaftaran dan pencatatan sukuk oleh emiten skala kecil dan menengah lebih rendah dari emiten yang bukan skala kecil dan menengah," terang dia.

Penerbitan sukuk juga mengharuskan adanya underlying yang tidak diperlukan pada penerbitan obligasi.

Beberapa prinsip underlying yang bisa dipergunakan antara lain harus berbentuk aset berwujud, proyek tertentu atau kegiatan investasi yang memiliki nilai dan manfaat.

Perkembangan penerbitan sukuk juga terus meningkat dari 2015-2019. Latifah menyebutkan, pada 2015, nilai sukuk baru yang diterbitkan baru mencapai Rp 3,71 triliun, namun pada 2019 sudah meningkat menjadi Rp 12 triliun. Sedangkan per 25 September 2020, penerbitan sukuk baru mencapai Rp 5,32 triliun.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN