Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata

LPEI Dapat Tambahan PMN Rp 5 Triliun

Senin, 16 November 2020 | 17:21 WIB
Prisma Adrianto

JAKARTA, investor.id - Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mendapat jatah penyertaan modal negara (PMN) tambahan sebesar Rp 5 triliun untuk tahun ini. Dengan demikian, lembaga tersebut mendapatkan PMN mencapai Rp 10 triliun sepanjang 2020.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan terdapat perkembangan dan perubahan terhadap alokasi PMN tahun anggaran 2020. Hal itu perlu dilakukan lantaran perlu fleksibilitas lebih untuk mendukung sejumlah BUMN menghadapi situasi tahun ini, termasuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Kami merencanakan untuk menambah PMN tahun 2020 ini, untuk kelompok pertama LPEI dan PII karena keduanya ditugaskan oleh pemerintah menyelenggarakan program penjaminan untuk korporasi. Jadi untuk mem-backup permodalan, penyelenggaraan program penjaminan korporasi kepada LPEI ini menjadi pihak pertama yang ada di depan," kata Isa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, Senin (16/11).

Dia menyampaikan perubahan alokasi dan realisasi PMN pada 2020 dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 500/2020. Adapun penambahan alokasi PMN yang dimaksud dilakukan pada tiga BUMN. Pertama, pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII senilai Rp 1,57 triliun. Kedua, PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp 2 triliun serta ketiga, tambahan bagi LPEI senilai Rp 5 triliun, menjadi sebesar Rp 10 triliun pada tahun ini.

Isa menjelaskan, PMN batch pertama untuk LPEI telah direalisasikan mencapai Rp 5 triliun. Dana sebesar Rp 4 triliun digunakan untuk mendukung bisnis lembaga tersebut. Sedangkan sisanya sebesar Rp 1 triliun digunakan untuk kebutuhan penugasan khusus atau national interest account (NIA).

Berdasarkan penjelasan pada laman LPEI, program NIA menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan. Tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan pada program ekspor. UU Nomor 2/2009 pasal 18 tentang LPEI program NIA disebutkan atas biaya pemerintah.

Isa menuturkan, tambahan PMN tersebut memang secara eksplisit tidak disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat dengan Komisi XI sebelumnya. Namun, tambahan PMN sempat disinggung dari pemaparan terkait rencana penjaminan korporasi yakni telah disampaikan, bahwa pada kegiatan itu pemerintah perlu menanggung imbal jasa penjaminan (IJP).

Kemudian pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu sebagai bendahara negara perlu menalangi permodalan kepada siapa pun BUMN yang ditunjuk dalam rencana penjaminan serta menyediakan stop loss atau loss limit.

"Memang siapa yang kemudian ditunjuk menjalankan kegiatan penjaminan korporasi itu sudah disebutkan tapi angka belum disebutkan," ucap Isa.

Di sisi lain, penambahan PMN lewat KMK 500/2020 tersebut tampaknya menjadi persoalan tersendiri. Sebab, keputusan yang diambil pemerintah itu baru diketahui para anggota parlemen. DPR menganggap pemerintah telah menciderai keputusan bersama yang telah sepakati.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, tambahan PMN yang memiliki nilai signifikan itu belum pernah dibicarakan bersama di Komisi XI. Begitupun sejumlah alokasi PMN yang belum dilaporkan kepada DPR, lantas telah diputus lewat KMK 500/2020.

"Kami waktu itu kan menyepakati dalam rapat 6 Mei 2020, kami tidak mempermasalahkan (penambahan PMN itu). Tapi kami ingin memberikan tatanan hukum yang kuat terhadap apa pun keputusan pemerintah supaya legitimasinya menjadi lebih kuat. Pada saat itu apa pun yang menjadi rencana pemerintah itu kami minta dikonsultasikan, kami ini sangat fleksibel, kalau minta hari ini selesai, maka akan selesai," papar Misbakhun.

Mengacu pada UU Nomor 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, pemerintah memang memiliki keleluasaan lebih untuk mengatur ulang anggaran yang telah direncanakan. Pasal 2 ayat 1c misalnya menyebutkan, bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan pergeseran anggaran antar-unit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram. Pasal 2 ayat 2 juga menambahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara seperti yang diatur pada ayat 1, diatur lebih dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun pada pasal 11 ayat 3 turut menerangkan, program PEN dapat dilaksanakan melalui PMN, penempatan dana dan/atau investasi pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh pemerintah. Ayat 6 pada pasal itu juga menjelaskan, skema penjaminan sebagaimana dimaksud dapat dijalankan oleh langsung oleh pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, DPR, dan pemerintah memang sudah menyepakati adanya keleluasaan bagi pemerintah untuk mengatur perubahan anggaran. Tapi hal itu juga perlu disampaikan dan ditinjau oleh DPR.

"Kenapa untuk LPEI misalnya, yang saat ini mengalami kendala termasuk non performing financing (NPF) yang tinggi. Kalau memang ada justifikasi yang kuat tidak apa-apa, tapi perubahan ini cukup signifikan loh. Dari Rp 5 triliun menjadi Rp 10 triliun itu adalah angka yang tinggi," ungkap dia.

Menanggapi persoalan tersebut, Isa menuturkan, pembahasan mengenai KMK 500/2020 yang mengakomodasi tambahan PMN pada sejumlah lembaga atau BUMN itu memang belum secara spesifik dibahas karena baru minggu lalu ditetapkan. Namun demikian, alasan dan dampak dari penambahan PMN itu akan dipaparkan lebih lanjut pada RDP berikutnya.

Editor : Trimurti (trimurti@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN