Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Konferensi pers pelantikan Pokja Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jumat, 4 Juni 2021.

Konferensi pers pelantikan Pokja Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jumat, 4 Juni 2021.

Mahfud MD Minta Obligor BLBI Proaktif Selesaikan Utang

Jumat, 4 Juni 2021 | 12:25 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara proaktif menyelesaikan tagihan utangnya. Pemerintah pun sudah membentuk kelompok kerja (Pokja) satuan tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021.

“Pemerintah akan melakukan penagihan kepada semuanya, yang jumlahnya sekitar Rp 110 triliun. Kami berharap agar semua obligor dan debitur yang akan ditagih itu lebih kerjasama, kooperatif karena itu uang negara. Kalau tidak bisa kerja sama, lebih bagus lagi proaktif, datang sendiri untuk menyelesaikan hutangnya,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers usai pelantikan Pokja Satgas BLBI, Jumat (4/6/2021).

Bila terjadi pembangkangan, Mahmud mengatakan meskipun kasus ini masuk di hukum perdata, apabila ada kesengajaan tidak menuntaskan kewajiban membayar utang, bisa saja kasus tersebut nanti berbelok menjadi pidana.

“Karena apa? Kalau dia sudah tidak mau membayar utangnya atau memberikan bukti-bukti palsu atau selalu ingkar, itu bisa saja nanti dikatakan merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan melanggar hukum karena tidak mengaku terhadap apa yang secara hukum sudah disahkan sebagai utang, sehingga nanti bisa saja berbelok lagi ke hukum korupsi,” kata Mahmud.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, semua obligor dan debitur akan menjadi prioritas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, apalagi utang tersebut sudah berlangsung selama 20 tahun. Namun ia enggan merinci siapa saja obligor dan debitur yang masih memiliki utang kepada negara tersebut.

“List-nya banyak, pak Mahfud MD tadi memutuskan untuk tidak menyampaikan hari ini, tapi itu adalah para pemilik bank yang waktu itu ditutup atau yang menghadapi persoalan dan mendapatkan dana BLBI, dan mereka yang memiliki utang di bank-bank tersebut, apakah itu bank BUMN yang kemudian menjadi bank Himbara atau bank-bank lainnya,” kata Sri Mulyani.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN