Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

OJK Perbaharui Aturan Manajemen Risiko LJKNB

Selasa, 8 September 2020 | 05:01 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbaharui aturan terkait manajemen risiko di lembaga jasa keuangan non bank (LJKNB) dengan menerbitkan POJK 44/2020. Pembaharuan tersebut ditujukan guna meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

POJK 44/2020 sendiri ditetapkan di Jakarta pada 28 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Serta diundangkan pada 2 September 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. Dengan begitu, POJK Nomor 1/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi LJKNB kini dicabut dan tidak lagi berlaku, atau berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan terbaru.

Pada penjelasan umum dikatakan, LJKNB terus dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko dalam menghadapi perkembangan industri keuangan di Indonesia yang dinamis.

Oleh karena itu, agar usahanya dapat berjalan secara terus menerus (business sustainability), LJKNB dituntut untuk dapat mengelola risiko yang dapat menyebabkan terganggunya business sustainability dan tujuan usaha yang ingin dicapai.

Lebih lanjut, melalui penerapan manajemen risiko, LJKNB diharapkan dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Upaya penerapan, manajemen risiko tersebut tidak hanya ditujukan bagi kepentingan LJKNB, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa dan layanan dari LJKNB.

Dengan demikian, LJKNB dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat, termasuk senantiasa dapat memenuhi kewajiban kepada konsumen sesuai dengan yang diperjanjikan.

"Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sudah tidak menampung perkembangan kebutuhan hukum untuk peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko lembaga jasa keuangan non bank sehingga perlu diganti," demikian ditulis dalam POJK 44/2020, dikutip Investor Daily, Senin (7/9).

POJK tersebut memuat sejumlah peraturan mengenai (a) ruang lingkup penerapan manajemen risiko; (b) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; (c) kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Kemudian poin (d) proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; (e) sistem pengendalian internal; (f) organisasi dan fungsi manajemen risiko; dan (g) pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.

Objek pokok pada regulasi itu mencakup perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan (multifinance). Adapun penerapan manajemen risiko pada LJKNB wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB.

Selain itu, beberapa ketentuan khusus dalam POJK Manajemen Risiko LJKNB juga membahas mengenai integrasi manajemen risiko. Hal itu tertuang pada pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa fungsi manajemen risiko terintegrasi dapat digabung dalam struktur konglomerasi keuangan LJKNB yang bersangkutan.

Selanjutnya pada pasal 24 ayat (2) memaparkan secara khusus manajemen risiko bagi dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dapat digabung dengan penerapan manajemen risiko pendiri. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi DPLK Nur Hasan Kurniawan menyambut positif kebijakan yang dikeluarkan OJK.

"Dengan adanya POJK ini tentunya lebih membuat dana pensiun lebih aware dengan risiko dan khususnya untuk DPLK bisa menggunakan fungsi manajemen risiko pendirinya, baik itu bank atau asuransi jiwa untuk implementasinya Jadi implikasi manajemen risiko di DPLK bisa lebih baik," ucap dia.

Nur Hasan memaparkan, setiap DPLK punya metodologi untuk mengukur risiko. Demikian pula terkait pemanfaatan fasilitas manajemen risiko dari pendiri, termasuk dalam memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi. Selain itu, pemanfaatan juga bisa diikuti sesuai arahan dari POJK 44/2020 yakni mengenai risiko strategis, risiko, operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN